Deklarasi Front Persatuan Islam Pasca FPI Dilarang, Pengacara: Belum Ada Logonya

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Plat nomor B 1998 FPI terpasang di Kawasan Petamburan 3, Jakarta, Kamis, 31 Desember 2020. Pasca dibubarkannya Ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh Pemerintah dan pencopotan atribut FPI, kawasan Petamburan 3 tampak sepi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Plat nomor B 1998 FPI terpasang di Kawasan Petamburan 3, Jakarta, Kamis, 31 Desember 2020. Pasca dibubarkannya Ormas Front Pembela Islam (FPI) oleh Pemerintah dan pencopotan atribut FPI, kawasan Petamburan 3 tampak sepi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta -Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Aziz Yanuar, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menentukan logo untuk organisasi masyarakat (ormas) Front Persatuan Islam (FPI).

    FPI yang baru ini merupakan ormas pengganti Front Pembela Islam. Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud M.D. mengeluarkan SKB bahwa organisasi yang kepanjangan Front Pembela Islam atau FPI dilarang.

    Baca juga : Tokoh FPI Deklarasikan Front Persatuan Islam, Polri: Kami Fokus SKB

    “Sampai saat ini FPI belum ada logo resmi,” ujar Aziz saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Desember 2020.

    Mengenai logo FPI baru yang beredar di media sosial, Aziz memastikan itu bukan logo resmi ormas mereka.

    Adapun bentuk logo yang beredar itu bergambar kepalan tangan dengan menggenggam timbangan disertai tulisan FPI.

    Tersebarnya logo tersebut juga disertai dengan sebuah intruksi internal kepada para anggota Front Pembela Islam. Seperti misalnya melarang agar para anggotanya tidak menggunakan logo Front Pembela Islam dan fokus menuntut pengungkapan pembunuhan enam lascar mereka.

    Pengumunan pelarangan organisasi FPI atau dengan kata lain kini FPI dibubarkan itu sebelumnya disampaikan Mahfud M.D. di kantornya kemarin.

    "Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak punya legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, sejak hari ini," kata Mahfud Md dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam RI pada, Rabu, 30 Desember 2020.

    Dalam kesempatan itu, Mahfud didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga, diantaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

    M JULNIS FIRMANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.