Anggota Fraksi PDIP Kritik Pemprov DKI Soal PPKM Jakarta

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Penumpang menaiki kereta Commuterline di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. PPKM di Jawa-Bali diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Aggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD) DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tidak terlihat sebagai sesuatu yang beda dengan kebijakan sebelumnya.

Menurut dia, malahan pembatasan kegiatan masyarakat terasa lebih ketat saat masa libur Hari Rata Natal 2020 dan tahun baru.

Padahal, Gilber menilai kegagalan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI adalah masalah pengawasan yang tidak ketat.

“Artinya PPKM DKI tidak akan mampu menahan lonjakan kasus. Semua diserahkan ke kesadaran masyarakat. Upaya Pemprov kurang nyata dan tidak efektif,” kata Gilbert lewat pesan pendek pada Senin, 1 Februari 2021.

Menurut Gilbert, pemerintah justru perlu memperketat pengawasan dengan menerjunkan petugas terkait ke daerah yang terlihat susah mematuhi penerapan protokol kesehatan. Misalnya, kata dia, seperti komplek perumahan, pasar, kantor atau kawasan hiburan di mana wilayah tersebut berpotensi muncul kerumunan.

Gilbert mengatakan saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan tempat pemakaman umum khusus Covid-19 sudah pada kondisi mengkhawatirkan.

Baca juga : Fraksi PDIP Kritik Anies Baswedan Serahkan Koordinasi PPKM ke Puisat

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penerapan PPKM tak efektif. Salah satu indikasinya, kata dia, masih tingginya mobilitas masyarakat sehingga kurva Covid masih menanjak.

“Mengenai PPKM 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeks-nya, sehingga kasus Covid-19 di beberapa provinsi masih naik," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

Padahal, Presiden mengatakan seharusnya esensi kebijakan ini adalah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

“Pemprov DKI jangan seperti lepas tangan, menyerah. Pengawasan ketat sangat dibutuhkan dalam suasana masyarakat sudah jenuh, abai, dan terpuruk,” ucap Gilbert dari Fraksi PDIP tersebut.

ADAM PRIREZA | DEWI NURITA






DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

1 hari lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

1 hari lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

2 hari lalu

DPRD DKI Sebut 3 Calon Pj Gubernur DKI Mumpuni, Jokowi Tinggal Pilih Salah Satu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menilai 3 calon Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan mumpuni semua. Presiden Jokowi tinggal pilih salah satu.


Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

5 hari lalu

Pulau Reklamasi G dari 10 Hektare Tinggal 1,7 akibat Abrasi, Riza Patria: Belum Pasti Hunian

Wagub DKI Jakarta belum pastikan pulau reklamasi Pulau G tersisa 1,7 hektare akibat abrasi dari semua 10 hektare untuk permukiman.


Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

6 hari lalu

Anies Baswedan Jadikan Pulau Reklamasi Kawasan Permukiman, DPRD DKI: Sesuai Perpres Jokowi

DPRD DKI menilai keputusan Anies Baswedan soal pulau reklamasi Pulau G telah sesuai aturan hukum dan mengacu Peraturan Presiden.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

14 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

14 hari lalu

Anies Baswedan Akan Lengser, PDIP Menyoal Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, Gerindra dan PAN Apresiasi

Rumah sakit yang diubah menjadi rumah sehat oleh Anies Baswedan diinilai politikus PDIP akan tenggelam seiring berakhirnya jabatan dia.


Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

15 hari lalu

Ketua DPRD DKI Tetap Lanjutkan DP Nol Rupiah Meski Anies Baswedan Tak Lagi Jadi Gubernur

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi tetap akan melanjutkan program DP Nol Rupiah setelah Anies Baswedan tak lagi jadi gubernur. Harus ada terobosan.


Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

15 hari lalu

Proyek Triliunan Rupiah Sekadar Lewat, Jakpro akan Bagi-bagi Proyek untuk Anak Usaha

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto menyebut, pihaknya akan fokus mereformasi anak usaha. Menurut dia, Jakpro bakal memprioritaskan anak usaha sebagai penerima proyek agar meraup untung.


Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

16 hari lalu

Pandemi Covid-19 Belum Usai, Tetap Tegakkan Protokol Kesehatan

Pakar epidemiologi mengimbau masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir.