Anggota Fraksi PDIP Kritik Pemprov DKI Soal PPKM Jakarta

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang menaiki kereta Commuterline di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. PPKM di Jawa-Bali diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang. TEMPO/Subekti.

    Penumpang menaiki kereta Commuterline di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Rabu, 13 Januari 2021. PPKM di Jawa-Bali diberlakukan pada 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -Aggota Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD) DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM tidak terlihat sebagai sesuatu yang beda dengan kebijakan sebelumnya.

    Menurut dia, malahan pembatasan kegiatan masyarakat terasa lebih ketat saat masa libur Hari Rata Natal 2020 dan tahun baru.

    Padahal, Gilber menilai kegagalan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI adalah masalah pengawasan yang tidak ketat.

    “Artinya PPKM DKI tidak akan mampu menahan lonjakan kasus. Semua diserahkan ke kesadaran masyarakat. Upaya Pemprov kurang nyata dan tidak efektif,” kata Gilbert lewat pesan pendek pada Senin, 1 Februari 2021.

    Menurut Gilbert, pemerintah justru perlu memperketat pengawasan dengan menerjunkan petugas terkait ke daerah yang terlihat susah mematuhi penerapan protokol kesehatan. Misalnya, kata dia, seperti komplek perumahan, pasar, kantor atau kawasan hiburan di mana wilayah tersebut berpotensi muncul kerumunan.

    Gilbert mengatakan saat ini ketersediaan fasilitas kesehatan dan tempat pemakaman umum khusus Covid-19 sudah pada kondisi mengkhawatirkan.

    Baca juga : Fraksi PDIP Kritik Anies Baswedan Serahkan Koordinasi PPKM ke Puisat

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan penerapan PPKM tak efektif. Salah satu indikasinya, kata dia, masih tingginya mobilitas masyarakat sehingga kurva Covid masih menanjak.

    “Mengenai PPKM 11-25 Januari, kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi karena kita memiliki indeks-nya, sehingga kasus Covid-19 di beberapa provinsi masih naik," ujar Jokowi dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Ahad, 31 Januari 2021.

    Padahal, Presiden mengatakan seharusnya esensi kebijakan ini adalah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, ketegasan dan konsistensi dari penerapan kebijakan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.

    “Pemprov DKI jangan seperti lepas tangan, menyerah. Pengawasan ketat sangat dibutuhkan dalam suasana masyarakat sudah jenuh, abai, dan terpuruk,” ucap Gilbert dari Fraksi PDIP tersebut.

    ADAM PRIREZA | DEWI NURITA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dari Alpha sampai Lambda, Sebaran Varian Delta dan Berbagai Varian Covid-19

    WHO bersama CDC telah menetapkan label baru untuk berbagai varian Covid-19 yang tersebar di dunia. Tentu saja, Varian Delta ada dalam pelabelan itu.