Tolak RPJMD Anies, PSI: Bukan karena Faktor Like or Dislike

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (atas) dan yang sudah dinormalisasi (bawah) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Rencana pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mencapai target. ANTARA

    Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung yang belum dinormalisasi (atas) dan yang sudah dinormalisasi (bawah) di kawasan Bukit Duri, Jakarta, Minggu, 5 Januari 2020. Rencana pembangunan tanggul normalisasi atau naturalisasi yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan hingga saat ini belum mencapai target. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menegaskan, partainya menolak draf perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jakarta 2017-2022 Gubernur Anies Baswedan. Dia berujar penolakan itu bukan karena ketidaksukaan PSI terhadap tokoh tertentu.

    "Kami tegaskan di sini bahwa sebenarnya fraksi PSI semata-mata menolak RPJMD bukan karena faktor like or dislike, suka atau tidak suka dengan tokoh-tokoh tertentu, tapi memang ada alasan-alasan mendasar yang menjadi concern kami," kata dia dalam konferensi pers virtual, Kamis, 11 Februari 2021.

    Baca juga: Bantah Hapus Normalisasi Era Ahok, Wagub DKI: Kami Lanjutkan Program Sebelumnya

    PSI, Justin memaparkan, khawatir akan terjadi benturan antara kepentingan pemerintah pusat dan DKI alias programnya tak sejalan. Menurut dia, benturan ini berdampak pada terganggunya harmonisasi pembangunan.

    Karena itulah, PSI mempersoalkan dihapusnya program normalisasi dalam draf perubahan RPJMD 2017-2022. Program ini sebelumnya masuk dalam RPJMD DKI selama Anies menjabat.

    Normalisasi merupakan program pemerintah pusat untuk mengatasi banjir di Ibu Kota. Pemerintah DKI berperan membebaskan lahan yang dibutuhkan.

    Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendukung normalisasi, sehingga banyak warga yang tinggal di bantaran sungai digusur saat dirinya masih duduk di kursi DKI 1. Namun, proyek terhenti sejak 2018 hingga saat ini.

    Justin menambahkan harus digarisbawahi bahwa curah hujan pada bulan ini berkisar 100 mm per hari. Sementara itu, curah hujan yang mengguyur Ibu Kota pada awal 2020 mencapai 300 mm per hari, sehingga menimbulkan banjir.

    "Kami sangat berharap Pemprov juga menyadari bahwa tugas kita masih jauh dari selesai dalam rangka penanggulangan banjir di DKI," ucap anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD ini.

    Sebelumnya Wagub DKI Riza Patria memastikan tak menghapus normalisasi dari program RPJMD. Gubernur Anies, kata dia, mendukung program yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    7 Tips Agar Lebih Mudah Bangun Sahur Selama Ramadan

    Salah satu tantangan selama puasa Ramadan adalah bangun dini hari untuk makan sahur.