PSI Sebut 2 Ketua Fraksi DPRD DKI Sepakat Pakai Hak Interpelasi Banjir Jakarta

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian (jaket merah) dan anggota Fraksi PSI August Hamonangan memberikan klarifikasi menanggapi rekomendasi sanksi dari Badan Kehormatan DPRD DKI kepada William Aditya Sarana di kantor Fraksi PSI DPRD DKI, 29 November 2019. William adalah anggota Fraksi PSI yang diduga melanggar etika karena mengunggah anggaran janggal lem aibon ke media sosialnya. Tempo/Imam Hamdi

    Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian (jaket merah) dan anggota Fraksi PSI August Hamonangan memberikan klarifikasi menanggapi rekomendasi sanksi dari Badan Kehormatan DPRD DKI kepada William Aditya Sarana di kantor Fraksi PSI DPRD DKI, 29 November 2019. William adalah anggota Fraksi PSI yang diduga melanggar etika karena mengunggah anggaran janggal lem aibon ke media sosialnya. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI tengah melobi sejumlah partai terkait rencana interpelasi Gubernur Anies Baswedan soal banjir Jakarta. Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Adrian Untayana mengklaim sudah ada dua ketua fraksi setuju dengan rencana tersebut.

    "Secara pribadi dua ketua fraksi sudah memberikan sinyal positif," kata dia saat dihubungi, Jumat, 26 Februari 2021.

    Menurut dia, PSI baru melobi tiga ketua fraksi. Dua ketua sepakat dengan rencana interpelasi dan akan membahasnya lebih lanjut dengan internal partai.

    Justin berujar lobi-lobi partai ini masih kurang dari 50 persen. Lobi bakal digencarkan lagi Senin pekan depan.

    "Tidak cuma sebatas antara fraksi saja, tapi dengan pimpinan partai tingkatan provinsi," ujar anggota Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta ini.

    Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan program penanggulangan banjir Jakarta yang dilaksanakan Anies Baswedan.

    Fraksi PSI menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak serius menanggulangi banjir di DKI. 

    Baca juga: PSI Akan Interpelasi Soal Banjir Jakarta, Golkar: Cari Sensasi

    Hak interpelasi ini diambil PSI sebagai langkah konstitusi terakhir untuk mempertahankan kebijakan penanggulangan banjir. Menurut Justin, banjir di Ibu Kota akhir pekan kemarin membuktikan ketidakseriusan pemerintah DKI dalam menanggulangi banjir.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman Ibadah Sholat Ramadan Saat Covid-19

    Pemerintah DKI Jakarta telah mengizinkan masjid ataupun mushola menggelar ibadah sholat dalam pandemi.