Sekda DKI: 6 RT di Jakarta Selatan Berstatus Zona Merah Covid-19

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria tampak tidak mengenakan masker saat beraktivitas di wilayah zona merah Covid-19 di kawasan Paseban, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Seorang pria tampak tidak mengenakan masker saat beraktivitas di wilayah zona merah Covid-19 di kawasan Paseban, Jakarta, Selasa, 16 Februari 2021. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 untuk mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Marullah Matali mengatakan, sampai dengan 6 Maret 2021 pemerintah mencatat ada 6 Rukun Tetangga yang berstatus zona merah Covid-19. Seluruhnya, kata dia, berada di wilayah Jakarta Selatan. 

    Selain itu, Pemprov DKI mencatat ada 25.406 RT berstatus zona hijau, 5.032 RT zona kuning, dan 39 RT zona oranye. “Di DKI, zona hijau sebesar 83,34 persen, zona kuning 16,51 persen, zona oranye 0,13 persen, dan zona merah 0,02 persen,” kata Marullah dalam tayangan video yang disiarkan melalui akun YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 7 Maret 2021. 

    Marullah mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Penerapan itu sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021, Keputusan Gubernur Nomor 172 Tahun 2021, dan Instruksi Gubernur Nomor 8 Tahun 2021. 

    Ia menjelaskan, dalam mengatasi pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkendala masih tingginya mobilitas masyarakat dari luar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, di wilayah Ibu Kota. “Kita lihat di jalan masih sangat penuh dan kemacetan terjadi di mana-mana. Artinya mobilitas warga masih sangat ramai di Jakarta,” tutur dia. 

    Baca juga: DKI Setop Suguhkan Data RW Zona Merah Covid-19, Ini Gantinya

    Selain itu, Pemprov DKI kerap mendapati kendala dalam melakukan pelacakan kasus Covid-19 jika menyangkut masyarakat dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta, namun berdomisili di daerah lain ataupun sebaliknya. Menurut Marullah, salah satu solusi untuk mengatasi hal itu adalah melakukan Operasi Yustisi bersama aparat TNI dan Polri di tempat umum dan permukiman. 

    Terutama, lanjut dia, di wilayah RW yang rawan penyebaran Covid-19. Selain itu, Pemprov DKI melakukan penilaian RT rawan Covid-19 secara mingguan dari tingkat provinsi hingga kelurahan dengan mekanisme verifikasi lapangan. Pemerintah juga membuat posko Covid-19 di tingkat kelurahan untuk memantau dan mengevaluasi penanggulangan pandemi dalam pelaksanaan PPKM mikro tingkat Rukun Warga (RW) dan RT. 

    Sebelumnya Wagub DKI Riza Patria bersyukur DKI telah keluar dari zona merah Covid-19. Ia mengatakan akan terus bekerja sama dengan pemerintah pusat menurunkan angka kasus Covid-19.

    ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.