Dewan Pers: Tolak Permintaan THR oleh Wartawan

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

    Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pers mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak melayani permintaan THR (Tunjangan Hari Raya) atau permintaan barang dan sumbangan yang mengatasnamakan dari kalangan pers.

    "Demi menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media," ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam keterangan tertulis pada hari ini, Ahad, 2 Mei 2021. 

    Nuh menyarankan masyarakat mencatat identitas, nomor telepon, atau alamat para peminta THR yang mengatasnamakan awak pers lalu melaporkannya ke polisi atau Dewan Pers.

    Dewan Pers menyediakan saluran komunikasi dan koordinasi melalui Wakil Ketua Dewan Pers Hendry CH. Bangun (0811-103-096) atau Anggota Dewan Pers Agung Dharmajaya (0811-812-099).

    Nuh menjelaskan sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 

    "Dewan Pers tidak bisa menolerir adanya praktik buruk di mana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang semakin banyak bermunculan pada saat ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR," tutur Nuh.

    Baca: Polda Metro: Laporkan Kalau Ada Polisi Minta THR ke Pengusaha


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.