Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pembongkar Dugaan Korupsi Damkar Kota Depok Mengaku Diimingi Duit

image-gnews
Tenaga honorer petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok Sandi Butar Butar didampingi kuasa hukum Razman Arif saat memenuhi panggilan penyidik di Polres Metro Depok, Jawa Barat, Senin, 26 April 2021. Sandi diperiksa selaku yang mengungkap dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tenaga honorer petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok Sandi Butar Butar didampingi kuasa hukum Razman Arif saat memenuhi panggilan penyidik di Polres Metro Depok, Jawa Barat, Senin, 26 April 2021. Sandi diperiksa selaku yang mengungkap dugaan korupsi di Dinas Damkar Kota Depok. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Depok – Pembongkar kasus dugaan korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Sandi Butar Butar mengaku terus mendapatkan intimidasi dari atasannya maupun pihak lain.

Kepada Tempo, Sandi mengaku pernah mendapatkan tawaran sejumlah uang hingga pernyataan bernada ancaman, agar dirinya mengurungkan niat untuk membongkar praktik dugaan korupsi di tempatnya bekerja.

Intimidasi yang pertama, kata Sandi, adalah tawaran sejumlah uang agar dirinya bisa tutup mulut, “Waktu itu saya lupa harinya, pokoknya nggak lama setelah kasus ini viral, saya diajak ketemu sama bendahara bidang saya di salah satu rumah, malam hari,” kata Sandi pada Kamis 27 Mei 2021.

Sandi mengatakan, saat pertemuan itu, sang bendahara mengakui kepada dirinya bahwa benar ada pemotongan dan meminta agar tidak melanjutkan ke proses hukum karena hal itu biasa terjadi pada bidang-bidang lain di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

“Bendahara itu ngaku ada pemotongan, dan (pemotongan) itu pun terjadi pada bidang lain, makanya saya diminta tutup mulut dan diberikan imbalan sejumlah uang,” kata Sandi.

Sandi yang kukuh ingin meminta haknya pun, menolak secara tegas uang yang tidak diketahui berapa nominalnya tersebut dan meninggalkan tempat pertemuan tersebut. “Uang itu ditaruh di atas meja, saya bilang tidak dan langsung pergi, saksinya danru (komandan regu) saya, karena pertemuan itu di rumah danru saya,” kata Sandi.

Intimidasi tidak berhenti di situ, Sandi pun menerima ancaman dari salah satu atasannya yang mengetahui aksinya bakal membongkar borok pada instansi pemadam kebakaran Kota Depok tersebut. “Coba aja ungkap kasusnya, nggak bakal bisa,” kata Sandi menirukan suara sang atasannya itu.

Sandi mengatakan, pihak internal kantornya seolah berupaya menghentikan usahanya dengan melemahkan perjuangannya dan menyebut jika seluruh bukti yang dimilikinya tidak akan bisa diproses hukum.

“Ya saya tidak perlu menyebut itu siapa, intinya dia seorang pejabat di kantor pusat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok,” kata Sandi.

Sandi mengatakan, selain itu intimidasi lain yang dialami olehnya yakni diberikan Surat Teguran oleh kantornya karena diduga telah melakukan pelanggaran melakukan perbuatan di luar tugas kedinasan sebagai anggota Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.

“Iya SP itu sudah saya terima langsung per tanggal 5 April 2021 lalu,” kata Sandi.

Lebih jauh Sandi mengatakan, intimidasi lain yang ikut menghampirinya adalah nada ancaman yang jika kasus ini tidak terbukti maka dirinya malah yang akan diseret ke penjara, “Ya masih dari pejabat Damkar, dia bilang kalau enggak ada bukti saya yang akan masuk penjara,” kata Sandi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bukan hanya internal kantornya, Sandi mengatakan, upaya intimidasi juga datang dari pihak lain yang mengaku dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sandi mengatakan, beberapa kali ia sering ditemui anggota LSM untuk membahas kasus tersebut.

“Saya tidak perlu menyebut deh ya, tapi kata anggota LSM itu, saya disuruh bertemu dengan pejabat Damkar dan obrolkan bersama kasus itu, saya tidak mau,” kata Sandi.

Meski banyak intimidasi, lanjut Sandi, dirinya tidak akan takut untuk tetap membongkar dugaan praktik korupsi yang terjadi di kantornya. “Saya sih tetap dengan perjuangan saya, toh saya punya banyak bukti, dan bukti itu pun sudah ada yang diakui oleh sesama anggota Damkar,” kata Sandi.

Saat hendak dimintai konfirmasi terkait kejadian ini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Gandara Budiana, tidak merespons pesan dari Tempo.

Sebagai informasi, Sandi viral setelah postingan di media sosialnya yang menyebut ada dugaan praktik korupsi di kantor tempatnya bekerja. Sandi mengunggah foto dirinya yang sedang memegang poster berwarna kuning bertuliskan meminta pertolongan kepada Kemendagri dan Presiden RI atas dugaan praktik korupsi pada instansinya berdinas.

“Bapak Kemendagri, tolong untuk tindak tegas pejabat di Dinas Pemadaman Kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen, banyak digelapkan!” tulis unggahan foto pertama.

Sementara unggahan foto kedua bertuliskan “Pak Presiden Jokowi, tolong usut tindak pidana korupsi Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Depok. #StopKorupsiDamkar.”

Sandi pun memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kota Depok pada 16 April 2021 guna mengklarifikasi maksud unggahan tersebut, dan hingga kini kasus tersebut masih terus digodok oleh korps Adhyaksa.

 Baca juga: Dugaan Korupsi Damkar Depok, Kejari Periksa 10 Orang

ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

5 jam lalu

Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.


Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

9 jam lalu

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) palsu berlogo dan berstempel KPK tentang penyidikan atas pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana korupsi di Boyolali Jawa Tengah./Dok. KPK
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.


Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

10 jam lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.


Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Kerap Minta Bayar Tagihan Kacamata hingga Parfum ke Biro Umum Kementan

Syahrul Yasin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian kerap meminta pegawai Kementan untuk membayar berbagai tagihan, termasuk untuk kacamata.


Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

1 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.  ANTARA/Rivan Awal Lingga
Sidang Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan 4 Saksi

Tim Jaksa KPK menghadirkan empat saksi pada sidang lanjutan bekas Menteri Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)


Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

1 hari lalu

Puluhan massa menunjukkan dukungan kepada Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, di Madrid, Spanyol, 28 April 2024. REUTERS/Violeta Santos Mour
Ribuan Pendukung Desak Perdana Menteri Spanyol Tidak Mundur dari Jabatan

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengumumkan akan mundur setelah pengadilan meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap istrinya.


Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

2 hari lalu

Calon anggota yang akan bergabung dengan Angkatan Bersenjata Ukraina 3rd Separate Assault Brigade mengambil bagian dalam kursus pengujian dasar militer, di tengah serangan Rusia di pusat Kyiv, Ukraina 27 Maret 2024. REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ketua Partai Patriot dari Prancis Curiga Bantuan untuk Ukraina Dikorupsi

Florian Philippot Ketua Partai Patriot dari Prancis menyebut sebagian besar bantuan dari negara - negara Barat digelapkan oleh pejabat-pejabat Ukraina


Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

3 hari lalu

Mobil milik tersangka Harvey Moeis yang disita penyidik Kejaksaan Agung terparkir di Kejagung, Jakarta, Jumat 26 April 2024. Kejaksaan Agung kembali menyita tiga mobil mewah milik tersangka Harvey Moeis yakni Ferrari 458 Speciale, Ferrari 360 Challenge Stradale, dan Mercedes Benz SLS dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.


Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

4 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.


Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

4 hari lalu

Mykola Solsky. wikipedia.org
Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar