TEMPO.CO, Jakarta - Tujuh dari sembilan fraksi di DPRD DKI Jakarta mendukung revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah DKI Jakarta 2017-2022, namun dengan catatan. Masing-masing fraksi memberikan usulnya terhadap revisi RPJMD itu.
Pemerintah DKI mengajukan revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2020 karena kontraksi ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Anies dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang juga mengungkapkan bahwa ekonomi Jakarta secara tahunan atau year on year (yoy) minus 8,33 persen pada Triwulan II 2020.
Pemerintah DKI "Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta juga didasari oleh resesi yang terjadi akibat dampak pandemi COVID-19," kata Riza Patria dalam paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 29 Juli 2021.
Berikut usul fraksi-fraksi:
Fraksi Partai Gerindra:
RPJMD harus menggambarkan pola pembangunan efektif dan menyesuaikan kemampuan riil Pemerintah DKI. "Penyesuaian indikator dan target kinerja pembangunan benar-benar dilakukan pada periode 2020, 2021 dan 2022 serta tidak menghilangkan program pembangunan sebelumnya yang menjadi keunggulan dan berbasis kebutuhan warga Jakarta," kata anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Thopaz Syamsul Nugraha di Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021. RPJMD harus menyesuaikan dengan keadaan pandemi COVID-19 hingga antisipasi memasuki masa pascapandemi.
Fraksi PKS:
Perubahan RPJMD difokuskan pada pemenuhan janji-janji kampanye terutama layanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar serta pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. "Penyediaan pemukiman yang layak dan terjangkau penataan pemukiman padat dan kampung, penyediaan lapangan kerja dan pengembangan kewirausahaan serta perluasan cakupan penyediaan air bersih harus jadi fokus dalam arah perubahan RPJMD," ujar Wakil Ketua I Fraksi PKS DPRD DKI Mohamad Taufik Zoelkifli.
Fraksi Partai Demokrat:
Perubahan RPJMD benar-benar ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan rakyat dan memberikan solusi terhadap berbagai masalah masyarakat akibat pandemi COVID-19. Program
harus menjamin pemenuhan kebutuhan hidup dasar berupa makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan air bersih. "Khususnya bagi rumah tangga miskin atau tidak mampu dan masyarakat terdampak pandemi COVID-19," kata Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Neneng Hasanah.
Fraksi PAN:
Mendorong Pemerintah DKI mencari terobosoan kebijakan untuk menggerakkan kembali Usaha Kecil Menengah.
"Dampak pandemi sangat terasa. Mulai dari kegiatan usaha mereka yang harus gulung tikar, sampai pada daya beli masyarakat yang terjun bebas," kata Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Oman Rohman Rakinda. Untuk itu dibutuhkan keseriusan pemerintah DKI dalam membantu pelaku usaha agar usaha tetap bertahan.
Fraksi Partai NasDem
Mendorong Pemerintah DKI melaporkan pencapaian indikator yang ditargetkan dalam RPJMD 2017-2022 secara komprehensif. "Dalam hal penggunaan data untuk analisis kebijakan dan pengambilan kebijakan strategis daerah, sekiranya Pemprov DKI dapat menggunakan data baku per triwulan pencapaian anggaran dan program kerja pada tahun 2020," kata Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Abdul Azis Muslim.
Fraksi Partai Golkar
Fraksi ini meminta Pemerintah DKI menunda program-program yang saat ini tidak berdampak langsung terhadap penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 di Jakarta. "Kegiatan atau program yang tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu terdampak langsung kepada masyarakat seperti pengembangan wilayah Ancol, Formula E, dan kegiatan lainnya sebaiknya ditunda dan tidak menjadi prioritas," kata Jamaludin, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI.
Fraksi PKB-PPP
Dalam RPJMD, PKB-PPP meminta Pemerintah DKI menambah materi yang berkaitan dalam pembangunan infrastruktur secara rinci. "Penetapan target berapa persen penambahan atau pencapaian luasan Ruang Terbuka Hijau sampai dengan tahun 2022 dan pembahasan mengenai Ruang Terbuka Biru berapa persen RTB yang ada saat ini dilengkapi perinciannya dan persen target penambahan sampai tahun 2022," kata Bendahara Fraksi PKB-PPP Sutikno.
Revisi RPJMD hanya ditolak oleh Fraksi PDIP dan PSI.
Baca: Tolak RPJMD Direvisi, PSI DPRD DKI: Hanya Buat Kepentingan Politik Anies
