TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai jalan atau tidaknya interpelasi Formula E bukan lagi mengacu pada kepentingan masyarakat. Sebab, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PDIP-PSI justru harus berlomba-lomba melobi tujuh fraksi DPRD yang menolak hak interpelasi.
"Sekarang sudah lobi-lobian bagimana interpelasi ini disetujui di paripurna dan nanti dijalankan atau tidak," kata dia saat dihubungi, Jumat, 27 Agustus 2021.
PDIP dan PSI telah menyerahkan dokumen hak interpelasi Formula E kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi pada 26 Agustus 2021.
Adi berujar, Anies tinggal melobi tujuh fraksi agar menjegal rapat paripurna interpelasi. Atau sebaliknya, PDIP dan PSI harus melobi koleganya agar mendukung interpelasi.
Rapat paripurna tak akan berjalan jika jumlah anggota dewan yang hadir di bawah 54 orang. Jumlah minimal dewan yang harus hadir adalah 50 persen plus satu anggota.
Menurut Adi, subtansi permasalahan Formula E yang seharusnya fokus pada kepentingan masyarakat digugurkan oleh proses politik. Sebab, kelompok pro dan kontra interpelasi telah terbentuk.
"Blok anti Anies dan blok yang sedang Anies yakinkan bahwa Formula E tidak ada persoalan apapun," kata pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Kemarin malam Anies Baswedan mengundang pimpinan tujuh fraksi DPRD, kecuali PDIP dan PSI, untuk bertemu di rumah dinasnya. Dalam pertemuan itu, Anies memaparkan alasannya menargetkan perhelatan Formula E pada Juni 2022.
Usai pertemuan itu, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyampaikan, tujuh fraksi dengan total 73 anggota dewan sepakat tak ikut usul interpelasi Anies.
Baca juga: Wagub Tidak Tahu Ada Pejabat DKI Lobi PDIP Minta Interpelasi Anies Dibatalkan
