TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta pemotongan biaya tidak terduga dari sebesar Rp 2,2 triliun hanya tinggal menjadi Rp 200 miliar.
Pemangkasan biaya tidak terduga atau BTT secara besar-besaran itu menurut Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi karena kasus Covid-19 yang sudah melandai dan relatif terkendali.
“Saya minta anggaran BTT tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun agar dikembalikan seperti pada nilai anggaran BTT tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar saja," katanya di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 8 November 2021 seperti dilansir dari laman DPRD DKI Jakarta, dprd-dkijakartaprov.go.id
Prasetio Edi Marsudi meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) mengkaji ulang alokasi biaya tidak terduga (BTT) dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2022.
Menurut Ketua DPRD DKI, saat ini BTT tidak perlu dialokasikan dengan anggaran besar karena pandemi Covid-19 di Jakarta yang relatif terkendali. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini, kata dia adalah pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19.
Dari pemangkasan anggaran biaya tidak terduga tersebut dapat digeser untuk program pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 seperti pengembangan UMKM, pemberian dana serta pembangunan sarana dan prasarana UMKM yang berada dibawah dinas.
Adapun Komisi A DPRD DKI Jakarta memiliki pagu anggaran Rp12,9 triliun, merekomendasikan kenaikan operasional Dasa Wisma, Jumantik, dan Kader Posyandu dalam laporan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2022.
“Kami juga meminta agar pemberian makan tambahan (PMT) baik di Posyandu ataupun di Sekolah agar dapat memenuhi baku mutu dan higienis,” ungkap Mujiyono, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Selanjutnya Komisi B DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp9,2 triliun, sala satu programnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas transportasi di Kepulauan Seribu.
“Bahkan seluruh dinas mitra Komisi B kami minta lebih fokus pada program yang langsung menyentuh masyarakat,” ucap Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta.
Sedangkan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp5,8 triliun merekomendasikan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapat Penyertaan Modal Dasar (PMD) dapat mengembangkan kegiatan usaha lebih optimal.
“Jika dana PMD dialokasikan untuk kegiatan usaha sehat, diyakini dapat membangkitkan dan menumbuhkan kembali perekonomian yang terganggu akibat Covid-19,” ungkap Yusuf Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Lalu Komisi D DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp16,3 triliun ini merekomendasikan agar DPRD bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengutamakan pembangunan Rusunawa dan Rusunami agar warga Jakarta yang kurang mampu dapat memiliki hunian layak.
Terakhir, Komisi E DPRD DKI Jakarta yang memiliki pagu anggaran Rp33,9 triliun ini merekomendasikan untuk memberikan BPJS Ketenagakerjaan untuk kader Dasawisma, serta mendorong penambahan insentif untuk guru swasta.
IQBAL MUHTAROM
Baca juga: DPRD DKI Setujui Dana Hibah Rp 30,2 Miliar untuk Pembangunan Kantor Kejaksaan
