Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD DKI Sebut Mustahil RTH di Jakarta 30 Persen, Sekarang Baru 9,2 Persen

image-gnews
Sejumlah anak bermain di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Puring, Jakarta, Sabtu, 23 Oktober 2021. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuka 59 ruang terbuka hijau (RTH) hari ini sehubungan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejumlah anak bermain di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Puring, Jakarta, Sabtu, 23 Oktober 2021. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuka 59 ruang terbuka hijau (RTH) hari ini sehubungan penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menjelaskan, saat ini ruang terbuka hijau atau RTH di DKI Jakarta baru menyentuh angka 9,2 persen saja. Menurut Ida, mustahil Pemprov DKI dapat memenuhi target pemenuhan RTH sebesar 30 persen. 

"DKI ini zonasi hijaunya (ditargetkan) 30 persen, kan hampir tidak mungkin. Karena sekarang saja zona hijau milik Pemda dan kewajiban itu baru sekitar 9,2 persen," kata Ida saat dikonfirmasi, Selasa, 16 November 2021. 

Ida menjelaskan, Pemprov DKI saat ini sedang berupaya membebaskan sejumlah lahan zona hijau yang ditempati oleh warga. Besaran dana yang diajukan untuk program itu pun nilainya cukup besar, yakni mencapai Rp1,7 triliun.

Namun, Ida mengatakan pihaknya tidak bisa menyetujui seluruh dana yang diajukan tersebut. Pada APBD 2022, jumlah dana untuk pembebasan lahan hijau hanya disetujui sebesar Rp800 miliar. 

"Anggarannya tidak memungkinkan disetujui semua. Kalau anggarannya banyak, ya kami setujuin saja, tapi harus berbagi dengan dinas yang lain," kata Ida. 

Selain melalui pembebasan lahan, Ida mengatakan Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan penjajakan dengan kota penyangga untuk pemenuhan 30 persen ruang terbuka hijau

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau masih di Depok, Tangerang, dan Bekasi masih memungkinkan RTH 30 persen, karena lahan mereka masih luas," kata Ida. 

Rencana pembangunan RTH milik Pemprov DKI di kota penyangga sebelumnya dikemukakan oleh Menteri ATR/BPN Sofyan A. Djalil. Saat menghadiri peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) 2021 pada Jumat pekan lalu, Sofyan mengatakan rencana itu sebagai bagian dari kolaborasi bersama menyelamatkan kawasan Puncak, Bogor. 

"Kami akan mengubah konsep RTH, karena sekarang di Jakarta tidak mungkin menambah 21 persen RTH yang tersisa," ujar Sofyan. 

Baca juga: Soal Pemindahan RTH DKI ke Puncak, Direktur Rujak: Apakah Murni Hutan Resapan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

6 jam lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Cerita Harun Masiku yang Sempat Berkeliaran di Jakarta Tanpa Tersentuh Penegak Hukum

Harun Masiku pernah berada di Jakarta usai jadi buron KPK.


Menakar Jakarta Bersiap Jadi Kawasan Aglomerasi

14 jam lalu

Kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) melintas di jembatan rel lengkung (longspan) LRT Kuningan, Jakarta.
Menakar Jakarta Bersiap Jadi Kawasan Aglomerasi

Bappeda DKI sedang menyusun RTRW dan RPJPD yang dapat menjadi acuan pemimpin Jakarta dalam mensinkronkan rencana pembangunan Jakarta dengan kawasan aglomerasi.


PPDB Jalur Zonasi Tak Tersedia di SMK Area Jakarta, Begini Penjelasan Dinas Pendidikan

23 jam lalu

Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Salikun, saat menjelaskan jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 di wilayah DKI Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. (Tangkapan Layar YouTube resmi Disdik DKI Jakarta)
PPDB Jalur Zonasi Tak Tersedia di SMK Area Jakarta, Begini Penjelasan Dinas Pendidikan

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMK tidak difasilitasi dengan jalur zonasi. Dianggap berbeda dengan SMA


8 Rekomendasi Gedung Pernikahan di Jakarta dengan Fasilitas Lengkap

1 hari lalu

Rekomendasi gedung pernikahan di Jakarta. Foto: Canva
8 Rekomendasi Gedung Pernikahan di Jakarta dengan Fasilitas Lengkap

Berikut ini rekomendasi gedung pernikahan di Jakarta dengan fasilitas lengkap dan kapasitas yang luas. Ada Balai Sudirman hingga Graha Elnusa.


KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

2 hari lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
KPID Minta DPRD Jakarta Agendakan Seleksi Komisioner Baru

Masa jabatan para anggota KPID Jakarta sebenarnya sudah habis sejak 2020 lalu.


Cek Jadwal dan Perubahan Sistem PPDB di Jakarta, Jateng, Jatim, Kaltim, dan Sumsel

2 hari lalu

Posko Pelayanan PPDB Tahun 2024 Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan di SMA Negeri 70 Jakarta, pada Senin, 10 Juni 2024. Tempo/Aisyah Aisyah Amira Wakang.
Cek Jadwal dan Perubahan Sistem PPDB di Jakarta, Jateng, Jatim, Kaltim, dan Sumsel

Jadwal dan sistem PPDB pada masing- masing daerah bisa berbeda. Bagaimana PPDB di Jakarta, Jateng, Jatim, Kaltim, dan Sumsel?


Alasan Walhi Sebut Kampanye Jalan Kaki Tak Efektif Kurangi Polusi Jakarta

2 hari lalu

Gedung-gedung diselimuti polusi udara di kawasan Kota Jakarta, Selasa 24 Oktober 2024. Kualitas udara di Jakarta pada Selasa (24/10/2023) pagi tidak sehat dan menempati peringkat ke 4 terburuk di dunia. Berdasarkan data IQAir, tingkat polusi di Ibu Kota berada di angka 170 AQI US pada pukul 06.00 WIB. Peringkat kualitas udara Jakarta saat ini berada di posisi ke-4 di dunia dengan indikator warna merah, yang artinya tidak sehat. Adapun indikator warna lainnya yaitu ungu yang berarti sangat tidak sehat, hitam berbahaya, hijau baik, kuning sedang, dan oranye tidak sehat bagi kelompok sensitif. TEMPO/Subekti.
Alasan Walhi Sebut Kampanye Jalan Kaki Tak Efektif Kurangi Polusi Jakarta

Walhi menyebut kampanye jalan kaki 7.500 langkah per hari yang dicetuskan Pemerintah Jakarta tak efektif. Dianggap hanya seremonial.


Sebagian Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan dan Sedang pada Selasa Siang

2 hari lalu

Ilustrasi - Pejalan kaki menggunakan payung untuk berlindung dari hujan saat melintas di pedestrian MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, 5 Desember 2023. (ANTARA FOTO/M RIEZKO BIMA ELKO PRASETYO)
Sebagian Jakarta Diperkirakan Hujan Ringan dan Sedang pada Selasa Siang

Siang hari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara diperkirakan hujan ringan, Jakarta Selatan hujan sedang, dan Jakarta Timur hujan petir.


Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

3 hari lalu

Seorang barista membuat kopi pesanan pembeli di Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021.  Mulai 3 Juli 2021, restoran dan rumah makan tidak melayani makan di tempat serta hanya menyediakan take away atau delivery hingga pukul 20.00. ANTARA/Muhammad Adimaja
Tahukah Pajak Makanan dan Minuman di Jakarta Naik Jadi 10 Persen sejak 5 Januari 2024

Pajak makanan dan minuman telah ditetapkan sebesar 10 persen oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa saja yang tidak kena PBJT itu?


Mengintip Rencana dan Potensi Jakarta pada Masa Depan

3 hari lalu

Mengintip Rencana dan Potensi Jakarta pada Masa Depan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta sedang menyusun perencanaan wajah Jakarta 20 tahun ke depan. Dengan berbagai potensinya, Jakarta harus menetapkan posisinya.