TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mengkritik rencana anggaran Rp 5,63 triliun untuk penyertaan modal daerah (PMD) bagi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Faisal, meminta BUMD DKI untuk lebih kreatif mencari sumber pembiayaan serta mengembangkan skema bisnis lainnya.
"Agar tidak selalu bergantung kepada PMD dan membebani APBD Provinsi DKI Jakarta," kata dia dalam rapat paripurna DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 16 November 2021.
Anggaran ini masuk dalam Rancangan APBD (RAPBD) DKI 2022. Suntikan modal itu bakal dikucurkan ke empat BUMD, yakni PT MRT Jakarta (Rp 4,71 triliun), Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Rp 250 miliar), PDAM (322,57 miliar), dan PD PAL Jaya (Rp 350 miliar).
Fraksi PAN juga menyoroti suntikan modal ini. Anggota Fraksi PAN. Guruh Tirta Lunggana, mengutarakan BUMD seharusnya menjalankan misi untuk mendulang untung (profit making) dan penyedia pelayanan umum (public services).
PAN meminta BUMD DKI dapat meningkatkan perannya dalam aspek efisiensi, produktivitas, dan keuntungan. "Sehingga BUMD mampu berperan menjadi salah satu sumber keuangan yang penting bagi DKI Jakarta," jelas Guruh.
Pengeluaran daerah untuk PMD BUMD DKI juga dikritik Fraksi PKB-PPP. Menurut Wakil Ketua PKB-PPP Jamaludin Lamanda, suntikan modal DKI sebaiknya diberikan untuk BUMD DKI yang bergerak di bidang pemenuhan kebutuhan pangan, gizi, air bersih, dan perumahan.
Baca juga: PAM Jaya Minta Tambahan Modal Rp 372,57 Miliar ke Pemprov DKI, Untuk Apa?
