Pencabutan Perda Tata Ruang dan Zonasi Menunggu Anies Terbitkan Pergub

Reporter

Rapat pengesahan APBD DKI Jakarta 2022 di ruang rapat paripurna DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta akan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) setelah Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tata ruang diterbitkan.

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan tentang tata ruang akan diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Karena itu, rencana pencabutan Perda Tata Ruang baru akan dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Perkada tersebut.

DPRD akan memeriksa terlebih dulu isi Perkada apakah sesuai dengan pembahasan yang selama ini berlangsung di Dewan. 

“Kalau tidak sesuai, gak usah dicabut dulu. Kita sepakat opsi pertama, pencabutan dilakukan setelah Pergub diundangkan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik dalam rapat pimpinan gabungan, seperti dikutip dari laman DPRD DKI, Rabu, 9 Februari 2022.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan seluruh anggotanya telah sepakat Perda dicabut usai Pergub disahkan.

Setelah Perkada ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah, baru kemudian Perda Rencana Detail Tata Ruang dan perda-Perda lain yang berhubungan dicabut.

Perda RDTR-PZ tetap berlaku agar tidak ada kekosongan hukum selama menunggu proses pembuatan Pergub Tata Ruang hingga final diundangkan.

Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan, saat ini Gubernur Anies Baswedan sedang mempersiapkan pengajuan surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk permohonan substansi.

“Dibutuhkan waktu kurang lebih paling cepat 20 hari,” katanya.

Selanjutnya Gubernur akan menyusun Perkada pada akhir bulan Maret 2022 dan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diharmonisasikan. "Setelah itu nanti pak Gubernur akan bersurat kembali ke dewan untuk memohon pencabutan Perda. Kurang lebih seperti itu,” katanya.

Baca juga: DPRD DKI Bakal Bahas RDTR Pemenuhan Hak Disabilitas di Jakarta






Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

5 jam lalu

Sri Mulyani Beri Hibah Jalan Senilai Rp 217 Triliun ke DKI Jakarta: Berkah atau Beban?

Menkeu Sri Mulyani memberi hibah jalan nasional ke DKI Jakarta senilai Rp 217 triliun. Saat ini DKI keluarkan Rp 400 miliar untuk perawatan jalan.


DKI Buka Sentra Vaksin Covid-19 Malam Hari untuk Genjot Vaksinasi Booster Kedua

6 jam lalu

DKI Buka Sentra Vaksin Covid-19 Malam Hari untuk Genjot Vaksinasi Booster Kedua

Dinas Kesehatan Jakarta membuka sentra vaksin Covid-19 pada sore dan malam hari. Tujuannya untuk menggenjot vaksinasi booster kedua.


Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

8 jam lalu

Realisasi Pendapatan DKI Jakarta 2022 Rendah, DPRD: Akibat Target Terlalu Tinggi

Realisasi pendapatan DKI Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022 tergolong rendah. DPRD DKI mengkritik target pendapatan terlalu tinggi.


Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

9 jam lalu

Masuk 5 Besar Terendah versi Kemendagri, Apa Saja Komponen Pendapatan Jakarta 2022?

Realisasi pendapatan DKI Jakarta masuk lima besar terendah versi Kemendagri. Target pendapatan DKI 2022 senilai Rp 77,44 trilun.


PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

10 jam lalu

PSI DKI Fokus Pemilu 2024, Grace Natalie Turun Gunung: Rahasia Dapur

Plt Ketua DPW PSI Jakarta Grace Natalie mengungkapkan apa yang akan dilakukannya saat menjadi petinggi PSI DKI.


DKI Jakarta Banggakan Rumah Berarsitektur Bugis di Pulau Sabira Kepulauan Seribu

10 jam lalu

DKI Jakarta Banggakan Rumah Berarsitektur Bugis di Pulau Sabira Kepulauan Seribu

DKI Jakarta memiliki arsitektur berkearifan lokal Sulawesi Selatan (Sulsel) berupa Rumah Adat Suku Bugis, di Pulau Sabira, Kelurahan Pulau Harapan.


Harga Kebutuhan Pokok Naik, Pasar Jaya Perkuat Koordinasi Kendalikan Harga

11 jam lalu

Harga Kebutuhan Pokok Naik, Pasar Jaya Perkuat Koordinasi Kendalikan Harga

Pasar Jaya memperkuat koordinasi lintas instansi sebagai langkah untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok di Jakarta agar tetap stabil.


Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

12 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan DKI Jakarta per Desember 2022 Rendah, Baru 75,56 persen

Kemendagri mencatat pendapatan DKI Jakarta per 2 Desember 2022 baru 75,56 persen. Angka ini tergolong rendah.


Vaksin Booster Kedua Diakselerasi, DKI: Kasus Meninggal Covid-19 Akibat Komorbid Berat

12 jam lalu

Vaksin Booster Kedua Diakselerasi, DKI: Kasus Meninggal Covid-19 Akibat Komorbid Berat

Vaksin booster kedua untuk menekan penularan COVID-19 khususnya bagi masyarakat pemilik penyakit penyerta.


Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

13 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan Pemprov DKI di Setiabudi dengan Tanah Milik Swasta di Cakung

Pemprov DKI menukar lahan di Setiabudi dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama yang ada di Cakung. Diputuskan di era Anies Baswedan.