TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta akan mencabut Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) setelah Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang tata ruang diterbitkan.
Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, pengaturan tentang tata ruang akan diatur melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Karena itu, rencana pencabutan Perda Tata Ruang baru akan dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Perkada tersebut.
DPRD akan memeriksa terlebih dulu isi Perkada apakah sesuai dengan pembahasan yang selama ini berlangsung di Dewan.
“Kalau tidak sesuai, gak usah dicabut dulu. Kita sepakat opsi pertama, pencabutan dilakukan setelah Pergub diundangkan,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik dalam rapat pimpinan gabungan, seperti dikutip dari laman DPRD DKI, Rabu, 9 Februari 2022.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengatakan seluruh anggotanya telah sepakat Perda dicabut usai Pergub disahkan.
Setelah Perkada ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah, baru kemudian Perda Rencana Detail Tata Ruang dan perda-Perda lain yang berhubungan dicabut.
Perda RDTR-PZ tetap berlaku agar tidak ada kekosongan hukum selama menunggu proses pembuatan Pergub Tata Ruang hingga final diundangkan.
Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Heru Hermawanto menjelaskan, saat ini Gubernur Anies Baswedan sedang mempersiapkan pengajuan surat ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk permohonan substansi.
“Dibutuhkan waktu kurang lebih paling cepat 20 hari,” katanya.
Selanjutnya Gubernur akan menyusun Perkada pada akhir bulan Maret 2022 dan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk diharmonisasikan. "Setelah itu nanti pak Gubernur akan bersurat kembali ke dewan untuk memohon pencabutan Perda. Kurang lebih seperti itu,” katanya.
Baca juga: DPRD DKI Bakal Bahas RDTR Pemenuhan Hak Disabilitas di Jakarta
