Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Duet Puan - Anies di Pilpres 2024, Pakar: Strategi PDIP Kerek Elektabilitas

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam rangka Imlek, Selasa, 1 Februari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengunjungi Klenteng Hian Thian Siang Tee Bio, Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam rangka Imlek, Selasa, 1 Februari 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar politik dari Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menanggapi isu duet Puan Maharani dan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurut Bawono, duet itu adalah strategi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) untuk mengerek elektabilitas Puan.

Bawono menilai, langkah Puan yang membuka komunikasi politik dengan Anies disebabkan elektabilitasnya yang cenderung stagnan sehingga mencari pasangan calon yang berpotensi menang.

“Beberapa hasil survei memang memperlihatkan elektabilitas Puan yang cenderung berputar di atas satu persen, sehingga Puan mencari cara untuk mengerek elektabilitasnya, tak lain dengan peluang duet dengan Anies,” kata Bawono kepada Tempo, 30 Maret 2022.

Dalam berbagai jajak pendapat lembaga survei, diketahui Anies Baswedan masuk ke dalam tiga besar bakal calon presiden yang populer, mengekor Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun Anies tidak memiliki basis politik yang kuat meski elektabilitas yang tinggi.

Ketua DPR RI Puan Maharani

“Kelemahan dari bakal calon non-partai adalah basis politiknya yang lemah, meski elektabilitasnya tinggi. Sebaliknya, Puan memiliki basis politik yang kuat tetapi elektabilitas yang rendah,” ujarnya.

Langkah Puan ini tentu bukan dilakukan secara spontan melainkan berdasarkan pertimbangan matang. Dua bakal calon lain, Prabowo dan Ganjar, tidak mungkin bersanding dengan Puan.

“Prabowo adalah tokoh lama sedangkan Ganjar bersaing ketat dengan Puan di internal PDIP,” paparnya.

Meski Prabowo memiliki elektabilitas tertinggi, dia adalah tokoh lama yang elektabilitasnya semakin menurun. Bawono merujuk pada riwayat elektabilitas sejak Pilpres 2019 ketika Prabowo bersanding dengan Sandiaga Uno yang meraup 40 persen suara, tetapi saat ini elektabilitas Prabowo hanya 20 sampai 30 persen.

“Penurunan ini cukup jauh,” ujar Bawono.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menyandingkan Puan dengan Ganjar akan menjadi sesuatu yang ‘kikuk’ sebab keduanya terlibat persaingan di dalam tubuh PDIP sendiri.

Peluang memasangkan Puan dengan Anies juga mendapat dukungan dari elit PDIP. Salah satunya diutarakan Effendi Muara Sakti Simbolon, yang secara terang-terangan mengusulkan duet Anies-Puan pada akhir Mei tahun lalu.

Peluang ini kembali dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa Puan biasa membuka dialog dengan siapa pun tokoh, termasuk Anies Baswedan. Dialog tersebut, katanya, lantaran Puan dan Anies dinilai saling terhubung dalam perannya masing-masing sebagai pejabat publik.

Dari sisi Anies, Bawono menilai Gubernur DKI itu sebagai tokoh yang terbuka dengan komunikasi politik. Masalahnya adalah, seperti yang dihadapi bakal calon non-partai, basis politiknya lemah, meski Anies lekat dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Saya kira Anies terbuka saja dan dia dalam posisi pasif menerima siapa saja calon pendamping yang diusung partai nanti,” kata Bawono.

Akan tetapi, Anies pun melibat bakal pendampingnya nanti agar memiliki elektabilitas yang baik agar jangan sampai tidak berkontribusi pada pemenangan pasangan calon. Yang jadi pekerjaan rumah bagi PDIP dan PKS adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada konstituen untuk memasangkan duet ini.

Seperti diketahui PDIP dan PKS seringkali diposisikan pada kubu yang berseberangan, di mana PDIP bercorak nasionalis dan PKS bercorak Islamis. Hal tersebut kentara pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

“Tantangannya adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada konstituen masing-masing bahwa duet Anies - Puan dan koalisi ini punya prospek menang dan menguntungkan bagi masing-masing partai,” ujarnya.

Baca juga: Anies Baswedan Minta Anak Buah Rancang Program yang tidak Bisa Difoto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

2 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (tengah) menyampaikan keterangan pers sebelum dimulainya sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Penjelasan PDIP Minta MPR Tidak Lantik Prabowo-Gibran dalam Gugatannya ke PTUN

Sidang pemeriksaan pendahuluan gugatan PDIP terkait dugaan perbuatan melawan hukum oleh KPU telah gelar pukul 10.00 WIB, Kamis 2 Mei 2024.


Modus Penyelewengan Dana BOS

5 jam lalu

Modus Penyelewengan Dana BOS

Penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS diduga masih terus terjadi di banyak satuan pendidikan secara nasional.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

15 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran Sebut Gugatan PDIP di PTUN Salah Alamat

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan, gugatan PDIP salah alamat jika ingin membatalkan pelantikan kliennya


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

15 jam lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

15 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

16 jam lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini


Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

16 jam lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Surya Paloh Tegaskan Dukungan ke Prabowo, Singgung Sportivitas NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan posisi partainya yang mendukung pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka


Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

17 jam lalu

Wakil presiden terpilih GIbran Rakabuming Raka saat wawancara dengan wartawan seusai menghadiri Rapat Pleno Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Solo di Kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Kamis, 2 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Sebut Prabowo Bakal Libatkan Ketua Parpol dan Tokoh Senior dalam Susun Kabinet, Termasuk Megawati

Gibran rencana Prabowo yang akan melibatkan ketua parpol dan tokoh senior, tak terkecuali Ketua Umum PDIP Megawati dalam menyusun kabinet


Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia

17 jam lalu

Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia

Bambang Soesatyo mengingatkan dalam waktu sekitar lima bulan ke depan, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada rangkaian momentum konstitusional.


Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

18 jam lalu

Suasana sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo-Gibran Ajukan Permohonan Intervensi Gugatan PDIP di PTUN

Tim Hukum PDIP diketahui menggugat KPU karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres.