TEMPO.CO, Jakarta - Operasi Tangkap Tangan atau OTT Bupati Bogor Ade Yasin seperti mengulang langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang pernah menangkap sang kakak, Rachmat Yasin pada 2014 lalu.
Rachmat ditangkap KPK dalam kasus tukar guling lahan. Pada 2019, hanya sepekan setelah bebas, Rachmat kembali dicokok KPK karena kasus gratifikasi pejabat di lingkunga Pemerintah Kabupaten Bogor.
"Berarti ini kali ketiga atau hattrick KPK menangkap Bupati Bogor dari dinasti Yasin," kata pengamat kebijakan publik dan politik dari Visi Nusantara Maju Yus Fitriadi di Bogor, Rabu, 27 April 2022.
Menurut Yus, ini badai politik bagi keluarga Yasin dan juga Partai Persatuan Pembangunan yang menaungi Ade Yasin. Perempuan itu diketahui menjadi Ketua DPW PPP Jawa Barat. "Ini harus jadi perhatian bersama dan sudahi namanya politik dinasti," kata Yus.
Dia meminta penyidik KPK untuk menggali lebih dalam keterlibatan pihak lain yang kemungkinan adalah kroni rezim Yasin dalam mengelola anggaran Kabupaten bogor. Penyelidikan bisa dilakukan mulai dari pejabat di kedinasan, anggota dewan, dan pihak lainnya.
"Saya katakan ini karena waktu awal Rachmat Yasin ditangkap, rezimnya tidak ditindaklanjuti makanya kejadian kan sekarang OTT lagi. Nah saran saya, KPK juga berani menelisik lebih jauh kroni-kroninya. Artinya pelaku koruptif itu harus diberangus tidak hanya pada individunya saja, tapi juga rezimnya harus dihilangkan demi Kabupaten Bogor yang bersih dan melayani," kata Yus Fitriadi.
KPK melakukan OTT Bupati Bogor Ade Yasin pada Selasa, 26 April 2022. Kini penyidik KPK masih terus mendalami kasus yang diduga suap terhadap Ade.
Baca juga: Bupati Ade Yasin Ditangkap KPK, Komplek Pemerintah Kabupaten Bogor Sepi
M.A MURTADHO
