Anak Buah Anies Baswedan Bantah Prasetyo Edi Soal Larangan Buat Kebijakan Strategis

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi (kanan) mengacungkan palu saat memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 13 September 2022. Rapimgab yang dihadiri oleh pimpinan sembilan fraksi memutuskan tiga nama yang akan diberikan kepada Menteri Dalam Negeri, yakni Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hukum DKI Jakarta Yayan Yuhana mengatakan Gubernur Anies Baswedan tetap bisa menentukan kebijakan jelang berakhirnya masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

Dia menegaskan hal tersebut tidak menyalahi aturan. “Gubernur memiliki tugas dan tanggung jawab, termasuk dalam mengambil kebijakan menurut aturan berlaku,” kata Yayan dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 September 2022.

Hal ini disampaikan sebagai tanggapan atas pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan yang menyatakan bahwaGubernur Anies dilarang membuat kebijakan strategis jelang satu bulan terakhir masa jabatan.

Menurut Prasetyo, sebulan terakhir yang dimaksud terhitung setelah rapat paripurna pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang digelar hari ini hingga 16 Oktober 2022.

Menurut Yayan, jika larangan tersebut didasarkan pada pasal 71 ayat (2) dan (3) UU No.10/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang maka Undang-undang tersebut tidak membuat Gubernur Anies menyalahi aturan.

“Karena ketentuan dalam pasal tersebut dikhususkan untuk kepala daerah yang akan mengikuti seleksi pemilu, sedangkan tahun 2022 tidak ada pemilu,” kata Yayan.

Ketentuan tidak berlaku untuk yang tidak sedang ikut pilkada

Selain itu, berdasarkan ketentuan UU No. 23/2014, tidak terdapat pengaturan mengenai tugas dan wewenang Gubernur selama satu bulan masa jabatan berakhir. Dengan demikian, dapat disimpulkan tugas dan wewenang Gubernur tetap mengacu kepada Pasal 65 UU No.23/2014.

“Itu ketentuan ini atau ketentuan lainnya yang ada pada rezim pengaturan pemilihan gubernur, tidak dapat dijadikan dasar atau diberlakukan kepada gubernur dalam jabatan normal, dan tidak sedang mengikuti pelaksanaan pilkada (peserta pilkada),” ucapnya.

Adapun ketentuan itu bersifat khusus atau lex spesialis dalam kaitannya dengan pembatasan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur pada masa pemilihan gubernur. Hal ini diperjelas dengan klausul Pasal 71 ayat (5) yang menyebutkan dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3). Petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Selain itu, Yayan menyatakan bahwa paripurna soal pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 oleh DPRD DKI Jakarta, hanya merupakan rangkaian proses administrasi semata.

“Paripurna hanya sebagai rangkaian proses administrasi untuk pengumuman pemberhentian gubernur dan wakil gubernur. Tidak ada kewenangan yang berubah atau berkurang, semua masih sama,” kata Yayan.

Baca juga: Prasetyo Edi Marsudi Larang Anies Baswedan Lantik Pejabat Baru

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.






Halte Transjakarta Tutupi Patung Selamat Datang, Dinilai Langgar Prosedur

3 menit lalu

Halte Transjakarta Tutupi Patung Selamat Datang, Dinilai Langgar Prosedur

Revitalisasi Halte Transjakarta Bundaran HI disebut dilakukan tanpa izin Tim Ahli Cagar Budaya


JJ Rizal Minta Anies Baswedan Setop Pembangunan Halte Transjakarta Bundaran HI

1 jam lalu

JJ Rizal Minta Anies Baswedan Setop Pembangunan Halte Transjakarta Bundaran HI

Pembangunan Halte Transjakarta di Bundaran HI dinilai merusak pemandangan ke arah Patung Selamat Datang yang menjadi cagar budaya


Anies Tetapkan Sembilan Rencana Rute LRT Jakarta, Simak Rinciannya

3 jam lalu

Anies Tetapkan Sembilan Rencana Rute LRT Jakarta, Simak Rinciannya

Sembilan jalur LRT Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 disebut selaras dengan rencana induk transportasi Jakarta


DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

8 jam lalu

DKI Tak Bisa Sesukanya Manfaatkan Pulau G, Harus Ada Kesepakatan dengan Pengembang

Pemprov DKI harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan pengembang Pulau G bila ingin memanfaatkan pulau reklamasi itu.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

10 jam lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

11 jam lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


Soni Sumarsono: Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Berperan Kawal Pemilu dan Pilpres

11 jam lalu

Soni Sumarsono: Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Berperan Kawal Pemilu dan Pilpres

Soni Sumarsono mengungkapkan sejumlah peran penting penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

11 jam lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.


Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

11 jam lalu

Anies Baswedan Dinilai Masih Bikin Keputusan Strategis, PDIP Desak Jokowi Segera Tunjuk Pj Gubernur DKI

Politikus PDIP mendesak Presiden Jokowi segera menunjuk Penjabat Gubernur DKI. Anies Baswedan masih bikin keputusan strategis jelang akhir jabatan.


Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

12 jam lalu

Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

Pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid menyebut DKI berhasil menampilkan 3 calon penjabat Gubernur DKI yang terbaik.