TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler metropolitan pada Jumat pagi dimulai dari rapor merah Anies Baswedan versi Fraksi PDI Perjuangan. Politikus PDIP Gembong Warsono menilai Anies baru indah di kata-kata saja.
Berita lain adalah politikus PDIP minta NasDem lebih etis keluar kabinet dulu sebelum melontarkan pernyataan bahwa Anies Baswedan antitesis Presiden Joko Widodo. Akibat pernyataan antitesis itu, politikus NasDem Zulfan Lindan dicopot dari posisi Ketua DPP oleh Surya Paloh dan dilarang memberi pernyataan ke media.
Berita ketiga adalah revitalisasi Stadion Tugu yang disebut Anies akan berstandar FIFA. Proyek revitalisasi stadion sepak bola itu ditargetkan rampung November 2023 dengan anggaran Rp181 miliar.
Berikut 3 berita terpopuler kanal metropolitan pada Jumat, 14 Oktober 2022:
1. Daftar 20 Nilai Rapor Merah Anies Baswedan, Politikus PDIP: Baru Indah di Kata-kata
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai sebagian besar janji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) RPJMD 2017-2022, tidak terealisasi.
"Dari 23 janji Pak Anies ketika kampanye, cuma tiga sampai lima yang bisa diartikan cukup berhasil. Tapi selebihnya bisa dikatakan rapor merah," ucap Gembong di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 13 Oktober 2022.
Artinya, kata anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta itu, Anies baru baik di rencana tetapi dalam eksekusi masih belum tertangani dengan baik untuk menangani persoalan pokok warga Jakarta. "Bisa dikatakan bahwa Pak Anies adalah baru indah di kata-kata dan rencana," kata Gembong.
Gembong menjelaskan janji Anies yang terealisasi antara lain integrasi transportasi di DKI Jakarta dengan JakLingko walau masih belum sempurna, kemudian janji menyelenggarakan kegiatan seni di Jakarta sepanjang tahun yang terealisasi dengan penyelenggaraan festival kesenian sejak 2018.
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di gerbang Electronic Road Pricing (ERP) saat uji coba di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 12 November 2018. Kementerian Perhubungan berencana memberlakukan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) alias jalan berbayar guna mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum atau publik. TEMPO/Muhammad Hidayat
Lalu, lanjut dia, adalah meningkatkan bantuan hibah untuk 131 lembaga keagamaan dan tempat ibadah hingga sebanyak Rp325 miliar. Meski ada janji yang terealisasi, Gembong menyebut banyak janji Anies yang memiliki capaian bisa dikatakan tidak baik yakni:
- Normalisasi sungai: 0 persen.
- Naturalisasi sungai: 0 persen.
- Perkembangan Pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro: 0 persen.
- Pembangunan LRT Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (PDBU) : 0 persen.
- Pembangunan ITF dalam kota: 0 persen.
- Pembangunan "Science Park": 0 persen.
- Pemipaan air bersih SPAM Jatilihur: 0 persen.
- "Electronic Road Pricing" (ERP): 0 persen.
- Peningkatan Fasilitas "Park & Ride" : 0 persen.
- Taman Pintar: 0 persen (dari target 175 lokasi).
- Rumah DP 0 Rupiah: 2.332 unit dari target 232.214 (1 persen).
- Rumah aman: empat unit dari target 267 (1,5 persen).
- Wirausahawan OK OCE: 6.000 dari target 200.000 (3 persen)
Kemunduran di era Anies versi Gembong
Selain itu, Gembong juga menilai bahwa dari kebijakan dan pengambilan keputusan ada banyak kemunduran di era Anies ini seperti:
- Menutup akses ke laman anggaran (ebudgeting).
- Video rapat tidak diunggah ke Youtube.
- Menolak warga yang mengadu ke Balai Kota.
- Menghambat akses informasi kepada wartawan.
- Melanjutkan reklamasi Pulau L dan Pulau K di Ancol.
- Terjadi korupsi Rp152 M di pengadaan lahan DP 0 Rupiah.
- Melanggar janji tidak akan menggunakan dana koefisien lantai bangunan (KLB) dari swasta.
"Selama lima tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Beliau lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan dan banjir," kata Gembong.
Kelanjutan janji Anies Baswedan
Ia juga menilai, janji Anies akan bergantung evaluasi apakah harus dilanjutkan atau tidak oleh Kasetpres Heru Budi Hartono sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI,
Jika dalam evaluasi ternyata janji tersebut dibutuhkan dan akan bermanfaat bagi warga Jakarta, kata Gembong, kemungkinan besar akan dilanjutkan oleh Heru. "Kalau memang bermanfaat bagi warga Jakarta, akan dilanjutkan, tetapi jika setelah evaluasi, ternyata antara manfaat dan mudaratnya lebih banyak mudaratnya, untuk apa diteruskan," katanya.
Menurut Gembong, Heru sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta tentu akan melakukan evaluasi dengan tujuan agar pengeluaran daerah dalam APBD bisa dirasakan masyarakat.
Anies akan mengakhiri jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022. Sementara Heru Budi Hartono dijadwalkan dilantik di Kementerian Dalam Negeri sebagai Penjabat Gubernur DKI pada 17 Oktober 2022. Heru dipilih oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Penjabat Gubernur DKI setelah melalui sidang Tim Penilai Akhir (TPA).
Selanjutnya Zulfan Lindan sebut Anies antitesis Jokowi, PDIP: Lebih Etis NasDem keluar dari kabinet...
