RS Haji Jakarta Diduga Belum Bayarkan Pesangon dan BPJS Karyawannya Sejak 2020

Reporter

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 April 2022. Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1443 H/2022 yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp39.886.009 per orang. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, JakartaRumah Sakit Haji Jakarta diduga belum membayarkan pesangon puluhan karyawan dan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan sejak Maret 2020. Perwakilan karyawan dan mantan karyawan pun mengadukan hal ini ke Kementerian Agama.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan akan memanggil jajaran komisaris dan direksi RS Haji Jakarta buntut dari ketidakcakapan dalam tata kelola, seperti tak terpenuhinya hak-hak karyawan dan mantan karyawan.

"Kementerian Agama akan segera memanggil dewan komisaris, direksi, dan manajemen Rumah Sakit Haji untuk membahas langkah pemenuhan hak-hak karyawan dan mantan karyawan," ujar Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, 27 Oktober 2022 seperti dikutip dari Antara.

Karyawan dan mantan karyawan ini mendesak pihak pengelola PT RS Haji Jakarta segera membayar pesangon puluhan karyawan dan membayar tunggakan BPJS Ketenagakerjaan (TK) sejak Maret 2020.

Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie. Foto: ANTARA/HO-Kemenag


Anna mengatakan Menag Yaqut bereaksi dan menyampaikan komitmennya untuk menyelesaikan hak-hak normatif karyawan dan mantan karyawan. "Menag sangat berempati terhadap persoalan yang dialami karyawan dan mantan karyawan RS Haji. Keberpihakan Gus Men (Yaqut) untuk menyelesaikan hak-hak karyawan dan mantan karyawan tidak perlu diragukan," kata dia.

Kementerian Agama, kata Anna, juga segera merombak pengurus dan manajemen perusahaan. Perombakan pengurus itu perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja RS Haji Jakarta.

Kementerian Agama merupakan pemilik saham mayoritas RS Haji Jakarta setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyerahkan 51 persen saham yang dimilikinya kepada Kementerian Agama pada 2017 lalu.

Sebelum penyerahan, Kemenag menguasai 42 persen saham RS Haji Jakarta. Dengan demikian, Kemenag menguasai 93 persen saham RS Haji Jakarta. Sisanya dimiliki oleh Koperasi Karyawan (6 persen), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI (1 persen).

 

Baca juga: Menag Yaqut Serahkan Bantuan Rp1 Miliar ke Gereja Katedral Jakarta






Wajib Sertifikasi Halal 2024, Ini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikat Halal

23 jam lalu

Wajib Sertifikasi Halal 2024, Ini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikat Halal

Sertifikat halal menjadi penting untuk dimiliki sejumlah perusahaan dengan produk tertentu. Simak prosedur mengurus sertifikat halal.


Cara Cek Nomor Porsi Haji 2023 Lewat Website dan Aplikasi

1 hari lalu

Cara Cek Nomor Porsi Haji 2023 Lewat Website dan Aplikasi

Cara cek nomor porsi haji 2023 untuk keberangkatan jemaah yang kuotanya naik menjadi 221.000 orang via website dan aplikasi.


Perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Erick Thohir: Nahdliyin Siap Berkarya untuk Bangsa

1 hari lalu

Perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama, Erick Thohir: Nahdliyin Siap Berkarya untuk Bangsa

Erick Thohir berdiri bersama ratusan anggota Banser saat perayaan 1 Abad Nahdlatul Ulama. Dia pun pamer baju banser ke Jokowi.


PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada 23 Maret 2023

2 hari lalu

PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1444 H Jatuh Pada 23 Maret 2023

PP Muhammadiyah telah menetapkan jatuhnya 1 Ramadhan 1444 H, hari raya Idul Fitri hingga Idul Adha.


Tiga Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Cek Cara Pendaftarannya

5 hari lalu

Tiga Produk Ini Harus Bersertifikat Halal di 2024, Cek Cara Pendaftarannya

Ketiga produk ini harus sudah bersertifikat halal di 2024.


BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

6 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Beri Penghargaan untuk Pemkab Muna Barat

Pemkab Muna Barat telah mendaftarkan 2.270 pegawai Non ASN dan 10.424 pekerja rentan.


GP Ansor Depok Tancap Gas, Kirim Kader ke Peringatan 1 Abad NU dan Konsolidasi

7 hari lalu

GP Ansor Depok Tancap Gas, Kirim Kader ke Peringatan 1 Abad NU dan Konsolidasi

Ketua Gerakan Pemuda atau GP Ansor Kota Depok, Muhammad Kahfi mengatakan langsung tancap gas mengerjakan program strategis.


MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

8 hari lalu

MUI Larang Subsidi Biaya Haji Pakai Dana Jemaah yang Belum Berangkat Karena Berpotensi Malpraktik

MUI menyatakan subsidi biaya haji menggunakan dana jemaah yang belum berangkat berpotensi menyebabkan malpraktik.


Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

8 hari lalu

Peserta Nonformal Jauh dari Target, BPJS Ketenagakerjaan Depok Dorong CSR Perusahaan

BPJS Ketenagakerjaan Depok juga mengupayakan Perda untuk menanggung pekerja rentan dan nonformal dapat tercover di APBD.


Kementerian Agama Negosiasi dengan Arab Saudi untuk Tekan Biaya Haji 2023

9 hari lalu

Kementerian Agama Negosiasi dengan Arab Saudi untuk Tekan Biaya Haji 2023

Kementerian Agama masih mengutak-atik pengeluaran jemaah untuk menekan biaya haji 2023.