DPRD DKI Setujui Anggaran Rp 157 Miliar untuk Membangun Aplikasi Layanan Pajak

Reporter

im Korsupgah KPK bersama Petugas BPRD DKI memasang stiker bertuliskan Objek Pajak Ini Belum Melunasi Kewajiban Pajak di restoran Nama Sushi, di Baywalk Mall, Jakarta Utara, Kamis, 5 Desember 2019. Berdasarkan data, sekitar 2.300 obyek pajak masih menunggak selama 4 tahun ke belakang. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta menyetujui usulan anggaran sebesar Rp 157 miliar untuk pengadaan infrastruktur penunjang sistem aplikasi layanan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta Yusuf berharap dengan adanya aplikasi layanan pajak mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mencegah terjadinya kebocoran pendapatan daerah.

“Kami sangat berharap dengan anggaran ini ada peningkatan pendapatan asli daerah kita sehingga dapat memaksimalkan pajak pajak daerah,” ujarnya pada pembahasan rancangan APBD 2023 di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu, 16 November 2022.

Dilansir dari laman DPRD DKI Jakarta, Yusuf mengatakan optimalisasi sistem berbasis online juga bermanfaat untuk memonitor secara real time pergerakan pendapatan yang terbagi dalam 13 jenis pajak. Dengan begitu DPRD maupun Pemprov DKI dapat segera melakukan upaya perbaikan kebijakan.

Adapun Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati menyatakan kesiapannya untuk membangun sistem online layanan perpajakan. Aplikasi ini bertujuan untuk mengoptimalisasi PAD di DKI Jakarta. Ia menargetkan program usulan yang sudah tertuang dalam rencana induk teknologi ini dapat rampung di tahun 2025.

“Keinginan kita nanti kalau tahun 2023 pendapatan kita naik. Terus kita akan geser selesainya di tahun 2024. Sehingga tahun 2025, kita sudah bisa mengimplementasikan semua sistem kita yang sudah dibangun secara online semuanya,” ucap Lusiana seperti dikutip dari laman DPRD DKI, Kamis, 17 November 2022.

Setelah semua sistem online sudah siap difungsikan, Lusiana menegaskan, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melaporkan keuangannya. “Semua bisa dilakukan dari kantor, karena by sistem kan tinggal upload datanya saja jadi tidak perlu lagi ke kantor pajak,” ungkap Lusiana.

Baca juga: Anies Baswedan Sebut Jakarta Raih Pendapatan Daerah Rp 65,59 Triliun pada 2021






Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

37 menit lalu

Wisma Atlet, Dibentuk untuk Asian Games, Digunakan RSDC, dan Dianggap Sarang Kuntilanak

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar Pemrov DKI Jakarta mengelola Wisma Atlet agar tidak jadi sarang kuntilanak.


PeduliLindungi Berganti Jadi Aplikasi SatuSehat, Ini Tujuannya dan Manfaatnya bagi Pengguna

46 menit lalu

PeduliLindungi Berganti Jadi Aplikasi SatuSehat, Ini Tujuannya dan Manfaatnya bagi Pengguna

Pemerintah mengintegrasikan melakukan transformasi aplikasi Pedulilindungi menjadi aplikasi SatuSehat.


Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

1 jam lalu

Politikus PDIP Mau DKI Kelola Wisma Atlet yang Disebut Banyak Kuntilanak, Heru Budi: Masih Dibahas

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk alih fungsi Wisma Atlet karena lahan itu milik Sekretariat Negara (Setneg). Hal ini disampaikannya, menanggapi pernyataan Ketua Komisi D Bidang Pembangunan DKI Jakarta, Ida Mahmudah.


Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

4 jam lalu

Inggris Kucurkan Dana Rp19,3 Triliun untuk Pembangunan MRT Fase 3

PT MRT Jakarta (Perseroda) menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kerajaan Inggris dalam pembangunan MRT Fase 3 yang membentang dari Cikarang-Balaraja


Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

5 jam lalu

Heru Budi Manut Pemerintah Pusat Soal Nasib Wisma Atlet Biar Tak Jadi Sarang Kuntilanak

Heru Budi mengatakan pengelolaan Wisma Atlet jadi kewenangan Pusat. DPRD DKI minta jangan dibiarkan kosong agar tak banyak kuntilanak.


Modus Undangan Pernikahan, Begini Hadapi File APK Jahat di Android

10 jam lalu

Modus Undangan Pernikahan, Begini Hadapi File APK Jahat di Android

Modus sejenis undangan pernikahan menarget pengguna Android: cek kiriman paket, tagihan PLN, premi asuransi, dan BPJS.


Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

13 jam lalu

Moge Masuk Tol, Bamsoet: Seluruh Pemilik Motor Bayar Pajak

Menurut Bamsoet jalan tol akan aman dilintasi sepeda motor apabila dibuatkan jalur khusus. Usulan izin moge masuk tol memancing kontroversi.


Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

22 jam lalu

Sorot Formula E, PSI: Masih Utang Rp 90 Miliar & Rp 560 Miliar APBD Kok Bilang Untung

PSI minta Jakpro segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban atau LPJ kegiatan Formula E pada legislatif.


Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

1 hari lalu

Tahun Ini Dinas Bina Marga DKI Buka 10 Jalan Tembus Atasi Kemacetan

Dinas Bina Marga DKI akan membuka 10 jalan tembus tahun ini untuk mengatasi kemacetan. Alokasikan anggaran Rp 200 miliar.


Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

1 hari lalu

Heru Budi Hartono Sebut Pembebasan Lahan untuk Proyek Sodetan Ciliwung Sudah Tuntas

Heru Budi Hartono memastikan tidak ada lagi pembebasan lahan yang dilakukan untuk proyek sodetan Ciliwung karena masalah sudah tuntas.