Rapat di Balai Kota: Buruh Usul UMP DKI 2023 Naik 10,55 Persen

Reporter

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 21 September 2022. Mereka menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 13 persen sekaligus menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan menolak Omnibus Law. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta, Nurjaman, mengatakan kalangan pekerja mengusulkan UMP DKI 2023 naik 10,55 persen atau Rp5.131.000.

"Usul total kenaikan upah pekerja dalam sidang pengupahan kedua di Balai Kota Jakarta pada Selasa ini sebesar Rp5.131.000 tersebut, tidak mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum 2023," katanya di Jakarta, Selasa.

Menurut Nurjaman, usulan buruh itu juga tidak mengacu ke Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menetapkan kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen. Pemerintah membuat aturan ini karena merasa perhitungan UMP jika merujuk ke PP Nomor 36 Tahun 2021, yang merupakan turunan UU Cipta Kerja, belum dapat mengakomodir dampak dari kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat pandemi.

Baca Juga: Pemprov Usul UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen atau Rp4.901.738

Meski demikian, Nurjaman menilai ada kesamaan antara unsur Apindo DKI dan unsur pekerja dalam menentukan dasar acuan penentuan nilai UMP DKI 2023, yakni sama-sama tidak mengacu kepada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.

"Menurut kami, di sini ada kesamaan antara Apindo dengan teman-teman serikat buruh itu, sama-sama tidak menerima Permenaker Nomor 18 pada penetapan UMP 2023 ini," ujarnya.

Apindo DKI mengusulkan UMP DKI naik 2,62 persen atau setara Rp4.763.293, mengacu kepada PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan usulan UMP DKI 2023.

Sementara itu, pengusaha dari kelompok Kadin DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,11 persen atau setara dengan Rp4.879.053. Sedangkan Pemprov DKI mengusulkan UMP DKI 2023 naik 5,6 persen atau setara dengan Rp4.901.738.

Pemprov DKI dan Kadin DKI mengacu kepada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 untuk menentukan kenaikan UMP DKI.

Dewan Pengupahan Tak Temukan Kata Sepakat

Nurjaman menuturkan perbedaan dasar penghitungan kenaikan UMP dan besaran persentase itu menyebabkan rapat Dewan Pengupahan DKI kemarin tak menemukan kata sepakat.

"Unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur pekerja tidak menemukan satu kesepahaman yang sama alias tidak satu suara," katanya.

Meski demikian ada empat rekomendasi terkait nilai UMP DKI 2023 yang dihasilkan dari sidang pengupahan kedua tersebut sesuai usulan berbagai unsur.

"Di akhir sidang itu menghasilkan empat rekomendasi karena tidak ada kesepahaman dari masing-masing (unsur), baik sepaham antara unsur pekerja dengan unsur pemerintah, pekerja dengan pengusaha, pengusaha dengan pemerintah," kata Nurjaman.

Keempat rekomendasi yang tercatat dalam berita acara sidang itu akan disampaikan ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

 

Baca juga: Bahas UMP DKI 2023, Heru Budi: Penghitungannya Harus di Atas Inflasi






Serikat Pekerja Demo PLN, Partai Buruh Sebutkan Aturan Memperbudak Pegawai

19 jam lalu

Serikat Pekerja Demo PLN, Partai Buruh Sebutkan Aturan Memperbudak Pegawai

Serikat Pekerja Elektronik Elektrik-Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) berunjuk rasa di Kantor Pusat PT PLN (Persero).


Bakal Kunjungi Indonesia, Direktur Kadin Ukraina: Perdagangan dengan RI Rp 18,7 T Sebelum Perang

20 jam lalu

Bakal Kunjungi Indonesia, Direktur Kadin Ukraina: Perdagangan dengan RI Rp 18,7 T Sebelum Perang

Delegasi Ukraina bakal mengunjungi Indonesia bulan ini.


Delegasi Ukraina Kunjungi Indonesia di Tengah Perang dengan Rusia

20 jam lalu

Delegasi Ukraina Kunjungi Indonesia di Tengah Perang dengan Rusia

Utusan Ukraina akan mengunjungi Indonesia. Perdagangan Indonesia - Ukraina sebelum invasi Rusia mencapai Rp 18 triliun per tahun sebelum perang.


Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

1 hari lalu

Penerapan Zero ODOL Diundur Jadi 2024, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan Zero ODOL masih belum disepakati oleh Kemen dan Apindo.


Jadi Tuan Rumah Asean-BAC, Bos Kadin: Asia Tenggara Episentrum Pertumbuhan Global

5 hari lalu

Jadi Tuan Rumah Asean-BAC, Bos Kadin: Asia Tenggara Episentrum Pertumbuhan Global

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Asean-Business Advisory Council atau BAC 2023.


Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

7 hari lalu

Insentif Kendaraan Listrik Disebut sebagai Langkah Dekarbonisasi, Walhi: Bukan Sepenuhnya Solusi

Insentif kendaraan listrik disebut sebagai bagian dari langkah dekarbonisasi. Namun Walhi menilai hal itu bukan sepenuhnya solusi. Ini penjelasannya.


Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

8 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Sampai di DPR, Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi 6 Februari 2023

Jelang penetapan Perpu Cipta Kerja disahkan oleh DPR RI, ribuan buruh kembali akan melakukan aksi masa besar besaran di gedung wakil rakyat pada Senin, 6 Februari 2023 mendatang.


Kadin Resmikan Indonesia Trading House di Swiss, Pertama di Eropa

9 hari lalu

Kadin Resmikan Indonesia Trading House di Swiss, Pertama di Eropa

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meresmikan Indonesia Trading House di Swiss untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Eropa.


Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

14 hari lalu

Bentrok di PT GNI, Partai Buruh Singgung Lagi Soal Perpu Cipta Kerja

Presiden Partai Buruh Said Iqbal angkat bicara soal bentrok antarpekerja yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pada pekan lalu.


Kadin Solo Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di E-Katalog LKPP, Ini Sebabnya

16 hari lalu

Kadin Solo Dorong Pelaku UMKM Daftarkan Produk di E-Katalog LKPP, Ini Sebabnya

Ketua Kadin Kota Solo terpilih, Ferry Septha Indrianto menyebutkan pihaknya mendorong UMKM dapat masuk ke dalam katalog elektronik atau e-katalog.