TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi lantaran terkesan ingin menghapus jejak mantan Gubernur Anies Baswedan. Dia meminta Heru fokus mengerjakan hal substansial di Ibu Kota.
"Daripada sibuk mengotak-atik apa yang sudah dikerjakan Gubernur Anies Baswedan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin malam, 12 Desember 2022.
Kritik ini muncul setelah Heru membuat wacana slogan baru Jakarta 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Slogan ini bakal menggeser slogan Anies, yakni Jakarta Kolaborasi.
Sebelumnya, Anies Baswedan menciptakan jenama resmi kota (city brand) bernama PlusJakarta atau +Jakarta dengan slogan Jakarta Kolaborasi. Identitas kota ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta.
Kemarin Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta Raides Aryanto memastikan slogan baru bukan berarti mengganti logo PlusJakarta. Dia tak mendetailkan bagaimana nasib Jakarta Kolaborasi setelah ditetapkan slogan baru.
Iqbal lalu menyinggung Heru adalah gubernur sementara yang ditunjuk pemerintah, bukan hasil pilihan rakyat. "Legitimasinya di hadapan masyarakat sangat lemah, seharusnya Heru tahu tentang posisinya bahwa dia adalah gubernur transisi," terang Iqbal.
Baca juga: PKS Kritik Heru Budi yang Terkesan Bersih-bersih Jejak Anies Baswedan di Jakarta
Gonta-ganti posisi pejabat DKI
Iqbal juga mengecam Heru yang mengganti jabatan sejumlah pejabat dan pimpinan BUMD DKI. Salah satunya ihwal pergantian posisi Sekretaris Daerah DKI.
Heru mencopot Marullah Matali dari kursi Sekda yang kini mejabat Deputi Gubernur Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata. Untuk sementara waktu, Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Uus Kuswanto menjadi Pj Sekda DKI.
Jika dilihat ke belakang, Heru juga mencopot Edi Sumantri dari posisinya sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta. Edi kini menjabat Wakil Wali Kota Jakarta Selatan. Sementara Kepala BPKD Jakarta adalah Michael Rolandi Cesnanta Brata.
Kemudian sejumlah direksi dan komisaris BUMD DKI juga dirombak total. Misalnya, pimpinan di PT MRT Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Iqbal kembali mengingatkan Heru Budi untuk mengerjakan sesuatu yang substansial di pemerintahan Jakarta. Bahkan, kalau perlu dia mundur sebagai Kepala Sekretariat Presiden agar fokus bekerja.
"DKI Jakarta yang saat ini sudah tampak indah dan tertata, dia tinggal meneruskan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, jangan membuat kegaduhan," papar Iqbal.
Baca juga: Siapa Saja Pejabat Era Anies Baswedan yang Dicopot Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
