TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PKS, Muhammad Iqbal, mengkritik sejumlah kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Menurut dia, apa yang diputuskan Heru terkesan ingin menghapus jejak atau apa yang sudah dilakukan pemimpin DKI terdahulu, Anies Baswedan.
"Apa yang dilakukan Pj Gubernur DKI adalah kebijakan yang tidak substansi dan asal beda saja, terkesan ingin menghapus jejak Gubernur Anies Baswedan," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin malam, 12 Desember 2022.
Iqbal menilai Heru membuat kebijakan tak substantif di Ibu Kota. Pertama soal wacana membuat slogan baru untuk Jakarta. Menurut dia, Heru tidak perlu menciptakan slogan baru yang nantinya menggeser slogan Jakarta Kolaborasi.
Sebelumnya, Anies menciptakan jenama resmi kota (city brand) bernama PlusJakarta atau +Jakarta dengan slogan Jakarta Kolaborasi. Identitas kota ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta.
Heru lantas ingin membuat slogan baru 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Meski begitu, slogan ini tak serta-merta mengganti logo PlusJakarta.
Baca juga: DKI Pastikan bakal Luncurkan Slogan Baru, tapi Tidak Ubah Logo PlusJakarta Anies Baswedan
Iqbal menuturkan, slogan Anies Baswedan sudah bagus, kekinian, dan cocok bagi semua golongan. "Slogan sebagai Kota Kolaborasi tidak perlu diubah, apalagi masa jabatan hanya satu tahun, terkesan Heru melakukan 'De-Aniesisasi'," terang dia.
De-Aniesisasi maksudnya menghapus jejak yang telah ditinggalkan Anies di Ibu Kota. Upaya penghapusan tersebut tak hanya tampak dari wacana pembuatan slogan baru, tapi juga pergantian beberapa pejabat pemerintah daerah hingga pimpinan BUMD DKI.
Salah satu yang disoroti Iqbal soal perombakan Sekretaris Daerah Jakarta. Heru mencopot jabatan Marullah Matali sebagai Sekda dan memberikannya posisi baru menjadi Deputi Gubernur Jakarta Bidang Budaya dan Pariwisata.
Kursi yang ditinggalkan Marullah kini ditempati Pj Sekda Uus Kuswanto. Uus merangkap jabatan sebagai Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
Padahal, Iqbal menyampaikan, Marullah adalah tokoh Betawi yang tidak bermasalah. "Sehingga pergantian yang dilakukan terkesan bagian dari upaya 'membersihkan' loyalis Gubernur sebelumnya," terang dia.
Heru Budi melantik Marullah Matali dan Uus di Balai Agung, Balai Kota, Jakarta Pusat pada Jumat, 2 Desember 2022.
Baca juga: Heru Budi Hartono Copot Marullah Matali dari Sekda, PKS: Janggal, Domainnya Presiden
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
