Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

image-gnews
Presiden Joko Widodo (tiga kanan) saat meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Senin 24 Januari 2023. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Presiden Joko Widodo (tiga kanan) saat meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT), Jakarta, Senin 24 Januari 2023. ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Tatak Ujiyati, buka suara soal pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang disebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi mangkrak enam tahun.

Menurut dia, lahan untuk proyek penanggulangan banjir itu sempat diperkarakan di pengadilan, sehingga terhenti sejak era pemerintahan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

"Sengketa pembebasan tanah berjalan lama di pengadilan. Warga dan Pemprov DKI zaman Ahok tak ada yang mau kalah, sehingga proyek sodetan mangkrak," kata dia melalui akun Twitter @tatakujiyati yang dikutip Tempo, Jumat, 27 Januari 2023.

Tatak telah membolehkan Tempo untuk mengutip unggahannya itu. Dia mengatakan, pembangunan sodetan pernah ditolak warga Bidara Cina, Jakarta Timur yang terdampak proyek. 

Proyek ini terganjal sejak 2015, sehingga Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta belum bisa membebaskan lahan yang masih dihuni warga Bidara Cina. 

Setahun kemudian, persisnya pada 15 Maret 2016, warga menggugat gubernur DKI ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Penggugat bernama Galuh Radiah itu menuntut agar gubernur DKI mencabut Surat Keputusan Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015. 

SK itu mengatur tentang Perubahan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 81/2014 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Inlet Sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

"Cek faktanya. Dimulai 2013, pembangunan sodetan berhenti pada 2015, karena gugatan warga. Ahok melawan di pengadilan, pembangunan pun mangkrak," tulis Tatak. 

Dia memaparkan, warga tidak terima dengan langkah Pemprov DKI yang melakukan penertiban tanpa sosialisasi terlebih dulu. Dalam SK Gubernur Nomor 2779 Tahun 2015 disebutkan lahan yang akan dibebaskan untuk inlet sodetan Ciliwung menuju KBT seluas 10.357 meter persegi.

Padahal, dalam SK semula tertanggal 16 Januari 2014 tertulis, luas lahan yang akan dibebaskan hanya 6.095,94 meter persegi. 

Majelis hakim PTUN Jakarta lantas mengabulkan gugatan tersebut yang dibacakan pada 25 April 2016. Konsekuensinya, SK 2779/2015 yang diteken Ahok harus dibatalkan.

Namun, Ahok melawan dengan mengajukan kasasi pada 27 April 2016. Karena itulah, tutur Tatak, proyek sodetan tak bisa berjalan hingga Ahok kalah dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Selanjutnya tentang Anies cabut kasasi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jenazah Doni Monardo Dibawa ke Markas Kopassus Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata

31 menit lalu

Iring - iringan kendaraan jenazah Doni Monardo tinggalkan rumah duka menuju Mako Kopassus, Cijantung untuk mengikuti pelepasan secara militer sebelum dikebumikan. TEMPO/Muhammad Iqbal
Jenazah Doni Monardo Dibawa ke Markas Kopassus Sebelum Dimakamkan di TMP Kalibata

Jenazah Doni Monardo telah dibawa ke Markas Kopassus untuk upacara militer. Setelah ini, jenazah Doni akan dimakamkan di TMP Kalibata.


Sultan Hamengku Buwono X Jawab Komentar Ade Armando Soal Dinasti: Silahkan Diubah Undang-Undangnya

42 menit lalu

Gubernur DIY Sri Sultan HB X . Tempo/Pribadi Wicaksono
Sultan Hamengku Buwono X Jawab Komentar Ade Armando Soal Dinasti: Silahkan Diubah Undang-Undangnya

Sultan Hamengku Buwono X menyatakan dirinya hanya menjalani amanat undang-undang.


TKN Prabowo-Gibran Sebut Format Debat Cawapres Usulan Tim AMIN saat Rapat di KPU

2 jam lalu

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Roan Roeslani (kiri) saat menghadiri rakornas Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bersama Tim Kampanye Daerah (TKD) seluruh Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2023. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perdana TKN dengan TKD seluruh Indonesia tersebut membahas langkah - langkah kedepan untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
TKN Prabowo-Gibran Sebut Format Debat Cawapres Usulan Tim AMIN saat Rapat di KPU

"Perwakilan AMIN menyampaikan beberapa masukan. Salah satunyya agar debat capres-cawapres hadir bersama," kata Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.


Dosen Komunikasi Politik UNY Ingatkan Bahaya Gunakan Gimik Kampanye Politik Berlebihan

2 jam lalu

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto (tengah) berjoget saat melakukan kampanye di acara konsolidasi tokoh agama dan masyarakat di Pool Primajasa, Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu 2 Desember 2023. Kunjungan tersebut merupakan kampanye perdana Prabowo sejak masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dibuka pada Selasa, 28 November 2023. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Dosen Komunikasi Politik UNY Ingatkan Bahaya Gunakan Gimik Kampanye Politik Berlebihan

Meskipun disebut lumrah, tapi Dosen Komunikasi Politik UNY menyebut penggunaan gimik dalam kampanye politik secara berlebihan justru bisa bahaya.


Prabowo Mengaku Tak Berani Mengklaim Didukung Jokowi

13 jam lalu

Presiden Joko Widodo disambut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto setibanya di Indonesia, Sabtu (21 Oktober 2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Prabowo Mengaku Tak Berani Mengklaim Didukung Jokowi

"Dulu beliau ini ajudannya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi entah punya niat baik kepada saya, ajudannya ini dikasih ke saya," ucap Prabowo.


Presiden Jokowi Bertemu Presiden Kazakhstan di Dubai

14 jam lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi bertemu dengan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev di Dubai, pada Sabtu, 2 Desember 2023. FOTO: ISTIMEWA
Presiden Jokowi Bertemu Presiden Kazakhstan di Dubai

Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Kazakhstan Kassym Jomart-Tokayev saat menghadiri National Day Celebration Persatuan Emirat Arab.


Dosen Komunikasi Politik UNY: Gimik Politik Tak Lebih untuk Political Branding

14 jam lalu

Fikri Disyacitta, M.A. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Foto dok. Pribadi
Dosen Komunikasi Politik UNY: Gimik Politik Tak Lebih untuk Political Branding

Kontestasi pilpres 2024 sarat dengan penggunaan gimik. Menurut Dosen Komunikasi Politik UNY, hal tersebut masih lumrah dan sebatas political branding


Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal di RS Siloam Semanggi, Sempat Dijenguk Jokowi

15 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo saat berkunjung ke Rumah Sakit Siloam Jakarta untuk menjenguk dan mendoakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2019-2021 Doni Monardo yang sedang sakit, Selasa 7 November 2023. ANTARA/HO-Egy Massadiah
Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal di RS Siloam Semanggi, Sempat Dijenguk Jokowi

Mantan Kepala BNPB Doni Monardo dikabarkan wafat di RS Siloam Semanggi pada Minggu sore, 3 Desember 2023. Sebelumnya sempat dijenguk Presiden Jokowi.


Indonesia Butuh USD 1 Triliun untuk Capai NZE pada 2060, Jokowi Cari Pendanaan di COP28

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres ketika keduanya bertemu di sela-sela konferensi iklim PBB (COP28) di Dubai, UAE, Sabtu, 2 Desember 2023. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Indonesia Butuh USD 1 Triliun untuk Capai NZE pada 2060, Jokowi Cari Pendanaan di COP28

Presiden Jokowi mengatakan Indonesia butuh dana US$ 1 triliun untuk mewujudkan target net zero emission (NZE) pada 2060.


Aktivis Lingkungan Menilai Presiden Jokowi Tutup Mata atas Kegagalan Food Estate di COP28 Dubai

16 jam lalu

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Aktivis Lingkungan Menilai Presiden Jokowi Tutup Mata atas Kegagalan Food Estate di COP28 Dubai

Para aktivis lingkungan yang terdiri dari Greenpeace, Save Our Borneo, LBH dan Walhi Kalimantan Tengah merespons pidato Jokowi di KTT COP28.