TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar mengatakan proyek sodetan Ciliwung yang mangkrak selama enam tahun itu adalah pada pengerjaan inlet atau tempat air masuk.
"Yang sana, yang inletnya itu," kata Anwar saat ditemui di SMP 51 Jakarta, Jakarta Timur, Jumat, 10 Februari 2023.
Dia mengatakan dilanjutkannya pengerjaan proyek sodetan Ciliwung ini tidak ada hubungannya dengan pencabutan kasasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 2019.
"Bukan kasasi, ya. Itu kan dulu penloknya dipindahkan. Awalnya penloknya di atas permukiman warga, dipindahkan penloknya ke aset Pemprov DKI. Gitu aja," ujarnya.
Anwar kemudian menjelaskan, pengerjaan sodetan Ciliwung yang dilakukan di era Pj Gubernur DKI Heru Budi adalah outlet atau tempat keluar air.
"Kan sudah dijawab Pak Gubernur waktu itu, inlet nya era Pak Anies, outletnya Pak Pj (Heru Budi)," kata dia.
Pengerjaan outlet itu, kata Anwar, berjalan pada 2022/2023. "(Tahun) 2022-2023," ucapnya.
Tidak ada kaitannya dengan pencabutan kasasi di Era Anies Baswedan
Anwar menegaskan bahwa pengerjaan tersebut, sekali lagi tidak ada hubungannya dengan pencabutan kasasi.
"Bukan, nggak ada kaitan sama situ. Lain ya, inlet dengan oulet beda. Inlet adanya di Bidara Cina, outletnya ada di Cipinang Besar Selatan," kata dia.
Penjelasan eks TGUPP DKI era Anies Baswedan
Sebelumnya, Mantan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta, Tatak Ujiyati, buka suara soal pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang disebut Presiden Joko Widodo alias Jokowi mangkrak enam tahun.
Menurut dia, lahan untuk proyek penanggulangan banjir itu sempat diperkarakan di pengadilan, sehingga terhenti sejak era pemerintahan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Sengketa pembebasan tanah berjalan lama di pengadilan. Warga dan Pemprov DKI zaman Ahok tak ada yang mau kalah, sehingga proyek sodetan mangkrak," kata dia melalui akun Twitter @tatakujiyati yang dikutip Tempo, Jumat, 27 Januari 2023.
Tatak telah membolehkan Tempo untuk mengutip unggahannya itu. Dia mengatakan, pembangunan sodetan pernah ditolak warga Bidara Cina, Jakarta Timur yang terdampak proyek.
Proyek ini terganjal sejak 2015, sehingga Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta belum bisa membebaskan lahan yang masih dihuni warga Bidara Cina.
Menurut Tatak, Anies mencabut kasasi pada 2019. "Pada 2019, Anies cabut kasasi, terima tuntutan warga," ucap dia.
Pemprov DKI menjalankan putusan PTUN Jakarta yang memenangkan warga Bidara Cina agar lahan warga bisa segera dibeli negara. "Hingga akhirnya proyek bisa jalan kembali 2021," begitu cuitan Tatak.
Anies kemudian membentuk tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan sodetan Ciliwung dengan menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1744 Tahun 2019.
Kepala Dinas SDA DKI sebut sodetan Ciliwung sepenuhnya proyek pusat
Adapun Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal menyatakan, Pemprov DKI tidak mengalokasikan anggaran untuk proyek Sodetan Kali Ciliwung. Sebab, pembangunan ataupun pembebasan lahan sodetan merupakan wewenang pemerintah pusat.
"Tidak dianggarkan, itu kewenangan pusat (Kementerian PUPR)," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi D Bidang Pembangunan di DPRD DKI Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.
Yusmada menegaskan pembebasan lahan Sodetan Ciliwung dilakukan Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembangunan fisik sodetan sepanjang 1,2 kilometer itu juga tanggung jawabnya Kementerian PUPR.
Pemprov DKI bertugas pada bagian penentuan lokasi atau penlok
Sementara Pemprov DKI berperan dalam proses pra-perencanaan pembangunan sodetan, yaitu penentuan lokasi (penlok) sebagaimana arahan dari Kementerian PUPR. Selain itu, Pemprov juga bertugas mendata warga dan menyiapkan tempat tinggal bagi warga yang terdampak pemebebasan lahan.
"Pembebasan lahannya, ada proses namanya pra-perencanaan, ujungnya adalah penlok. Disitulah peran kami. Jadi peran kami ada di pra-perencanaan,” terang dia.
Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono memastikan proyek Sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur siap diuji coba sebelum rencana pengoperasian pada April 2023. “Secara teknis dan lainnya sudah selesai, tinggal dites,” ucap Kepala Sekretariat Presiden itu.
Pilihan Editor: Terpopuler Metro: Kepala Dinas SDA DKI Sebut Sodetan Ciliwung Sepenuhnya Proyek Pusat
