TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tidak menjadi isu dalam pembangunan Jakarta pada era Gubernur DKI Anies Baswedan, masalah pendatang di Ibu Kota kembali diangkat oleh Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono.
Menurut Heru Budi Hartono, para pendatang menjadi kendala dalam penanganan kemiskinan esktrem penanganan kemiskinan di Ibu Kota. Karena itu ia meminta pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) untuk senantiasa mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.
"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Pj Gubernur Heru saat menghadiri kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, dalam siaran pers Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sabtu, 4 Februari 2023.
Pendatang ikut menikmati layanan dan APBD DKI Jakarta
Heru Budi Hartono menilai banyaknya perpindahan warga ke Ibu Kota dipicu baiknya layanan sosial di Kota Metropolitan itu.
"Hal ini karena apa? Karena dokternya bagus, RS-nya bagus, AC, di tempat lain, tidak temukan itu. Belum lagi jaring pengaman sosial ada 17 mulai KJP (Kartu Jakarta Pintar) hingga bantuan sembako," kata Heru Budi.
Dia memberikan contoh, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dari 14 pasien dalam satu ruangan, sembilan di antaranya adalah warga luar DKI Jakarta.
Pendatang banyak di kantong-kantong kemiskinan di Jakarta
Hal itu juga, kata Heru, ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah pusat bahwa perpindahan penduduk tidak lagi memerlukan rekomendasi, akhirnya terjadi penambahan perpindahan penduduk, termasuk di kantung-kantung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Jakarta.
"Data yang saya terima per bulan ini, perpindahan penduduk naik, termasuk mohon maaf sekali lagi, di kantong-kantong masyarakat berpenghasilan rendah semakin meningkat," kata dia.
Heru Budi bantah akan lakukan operasi yustisi terhadap para pendatang...
