TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI menerapkan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai upaya mengatasi kemiskinan ekstrem.
"Jadi yang dimaksud itu Penjangkauan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial),” kata Heru Budi saat dikonfirmasi Tempo, Jumat, 10 Februari 2023.
Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan isu rencana operasi yustisi kependudukan guna mengatasi kendala pengentasan kemiskinan ekstrem akibat pendatang baru. Operasi ini pernah berjalan di era kepemimpinan eks Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Menurut Heru, yang dijalankan Pemprov DKI bukanlah operasi yustisi, melainkan penjangkauan PPKS. Dikutip dari situs diskominfo.sukabumikota.go.id, penjangkauan PPKS menyasar gelandangan dan pengemis.
Kepala Sekretariat Presiden itu belum menyampaikan secara detail program tersebut. Heru menyarankan untuk bertanya kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI soal eksekusinya di lapangan. Dia menyebut Satpol PP DKI sebagai Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantib).
"Saya enggak tahu, nanti saya tanya Trantib dulu," ujar dia.
Pendatang baru disebut jadi kendala
Sebelumnya, Heru mengatakan pendatang baru menjadi salah satu kendala pengentasan kemiskinan ekstrem. Padahal, Pemprov DKI Jakarta sudah menyalurkan sejumlah bantuan atau layanan sosial untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Untuk itu, dia meminta Camat dan Lurah bersama dengan RT dan RW membantu mengatasi kendala kemiskinan ekstrem akibat pendatang baru tersebut.
“Ini Camat dan Lurah perlu dibantu oleh RT dan RW dalam menangani pendatang baru," ujar dia dalam acara Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di Grand Ballroom Hao Di Fang, Gedung Season City, Tambora, Jakarta Barat pada Sabtu, 4 Februari 2023.
Heru juga meminta seluruh pihak untuk dapat bersinergi, termasuk antar pengurus RT/RW dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sinergi ini sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen dan stunting di Jakarta di angka 14 persen pada 2024.
Target ini, tutur dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi. "Sinergi dibutuhkan dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai percontohan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting," ucap Heru Budi.
Pilihan Editor: Gurau Heru Budi Saat Ditanya Cara Atasi Kemiskinan Ekstrem di Jakarta Akibat Pendatang Baru
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
