TEMPO.CO, Jakarta - Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, menyebut beberapa strategi penanggulangan masalah di DKI Jakarta pada rapat Rencana Kerja Perangkat Daerah atau RKPD bersama Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Rabu, 15 Februari 2023.
Sri menjelaskan fokus utama permasalahan pada rapat RKPD tersebut merupakan lanjutan dari yang ada di tahun 2023. Beberapa permasalahan yang muncul yakni banjir, resesi ekonomi, kemiskinan, stunting, serta penguatan nilai demokrasi.
Tentunya permasalahan tersebut memerlukan strategi penanganan yang tepat. “Yang pertama terkait masalah pengendalian banjir. Untuk hal ini strategi yang dilakukan adalah bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan juga upaya pencegahannya,” tutur Sri.
Permasalahan kedua yakni kemacetan yang dapat ditangani melalui upaya manajemen transportasi dan perluasan jaringan infrastruktur.
Ketiga, dampak resesi ekonomi. Hal ini memerlukan adanya antisipasi dan penanganan yang khusus oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. “Kemudian antisipasi dampak resesi ekonomi dilakukan melalui strategi pengembangan potensi pariwisata dan kegiatan kewirausahaan, serta peningkatan kemudahan pelayanan perizinan berusaha,” kata Sri.
Baca juga: Bertemu Ketua RW Jaksel, Heru Budi Minta Dukungan Tuntaskan Masalah Stunting
Pemberantasan kemiskinan sesuai arahan Presiden Jokowi
Keempat, pengentasan kemiskinan. Sri menyebut arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menekan kemiskinan hingga 0 di tahun 2024. “Kemarin kami mendapatkan data BPS kemiskinan ekstrem di Jakarta itu masih 0,89 persen dari total penduduk. Nah arahan dari Presiden di 2024 itu agar bisa 0,” kata dia.
Untuk dapat menekan angka kemiskinan ekstrem Jakarta, Sri menyebut perlu menggunakan strategi dua arah. “Pengendalian kemiskinan itu strateginya penurunan beban pengeluaran melalui bantuan-bantuan sosial, dan tentu berkaitan dengan kita di ekonomi adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat,” tutur Sri.
Kelima, isu stunting yang akhir-akhir ini cukup menjadi perhatian di tingkat nasional. “Walaupun kalau bicara Jakarta itu nomor dua terendah di angka 14,9 persen. Presiden meminta untuk bisa di bawah 14%, bahkan Presiden mengucap agar dapat berkurang sebesar 5% di 2024,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa stunting perlu pelaksanaan penanganan stunting dan intervensi bagaimana pencegahan stunting. “Kemudian penguatan nilai demokrasi, strateginya melalui perbaikan kualitas layanan publik, penguatan nilai demokrasi, kebangsaan, kebinekaan, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata dia mengakhiri penjelasan mengenai strategi-strategi penanganan permasalahan di Jakarta.
Pilihan Editor: 14 Persen atau 110 Ribu Anak Jakarta Berisiko Stunting, BKKBN: Sesuai Arahan Jokowi
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
