Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian PUPR: Normalisasi Ciliwung Bergantung Pembebasan Lahan oleh Pemprov DKI

Reporter

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (ketiga kanan) meninjau lokasi normalisasi Kali Ciliwung di Cikoko, Jakarta, Selasa 21 Februari 2023. Proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi banjir di Jakarta itu tersisa 17 kilometer dan diperkiran selesai pada akhir 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (ketiga kanan) meninjau lokasi normalisasi Kali Ciliwung di Cikoko, Jakarta, Selasa 21 Februari 2023. Proyek normalisasi Kali Ciliwung untuk mengurangi banjir di Jakarta itu tersisa 17 kilometer dan diperkiran selesai pada akhir 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer sangat bergantung pada pembebasan lahan, yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Target penyelesaian untuk 17 kilometer itu, kami sangat tergantung Pemerintah Provinsi DKI membebaskan lahan, di mana nanti akan ada kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Pemprov DKI, termasuk kami," katanya pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau normalisasi Ciliwung, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023.

Jarot mengatakan penyelesaian normalisasi sepanjang 17 kilometer tersebut ditargetkan selesai pada 2024. Karena itu, setiap dilakukan pembebasan lahan di setiap ruas, Kementerian PUPR akan langsung menggarap normalisasinya.

"Kami sangat tergantung dari mana daerah yang sering terkena, mana yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI kami segera masuk," ujarnya.

Total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi adalah 33 km. Saat ini, normalisasi telah rampung untuk 16 km. Pekerjaan dilakukan sejak 2014.

Hari ini, Presiden Jokowi meninjau normalisasi Ciliwung dengan pekerjaan pembuatan tanggul sepanjang 500 meter. "Dengan dibangunnya tanggul yang 500 meter ini akan mengurangi terjadinya genangan kurang lebih 15 hektare," ujar Jarot.

Normalisasi Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Jakarta dari hulu hingga hilir. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3/dt menjadi 570 m3/dt, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung.

Normalisasi Sungai Ciliwung ini melintasi sejumlah kelurahan di DKI Jakarta yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Ciliwung, sehingga nantinya Kementerian PUPR dapat segera masuk pada titik-titik yang sudah dibebaskan untuk memulai konstruksinya.

"Kita harapkan dalam dua tahun hingga akhir 2024 yang 17 km itu insya Allah selesai. Sehingga, normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung dan akan sangat mengurangi banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi," ujar Jokowi.

Pilihan Editor: Setelah Sodetan Ciliwung, Jokowi Tinjau Normalisasi Ciliwung: Segera Kita Mulai Setelah Berhenti Agak Lama

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Imbas Opini BPK, DPRD DKI akan Panggil PAM Jaya Bahas Penghentian Swastanisasi Air

11 menit lalu

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Ismail saat rapat program prioritas PT Pembangunan Jaya Ancol 2023 di Ruang Rapat Komisi B, Kamis, 19 Januari 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Imbas Opini BPK, DPRD DKI akan Panggil PAM Jaya Bahas Penghentian Swastanisasi Air

DPRD DKI akan memanggil PAM Jaya untuk membahas opini dari BPK RI. Pemberian opini ini diyakini berhubungan dengan swastanisasi air Jakarta.


Dari Rp 197 Miliar Temuan BPK, Tersisa Rp 60 Miliar Dana KJP Plus dan KJMU yang Belum Disalurkan

12 jam lalu

Inspektur DKI Jakarta sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat saat ditemui di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 5 Mei 2023. Tempo/ Mutia Yuantisya
Dari Rp 197 Miliar Temuan BPK, Tersisa Rp 60 Miliar Dana KJP Plus dan KJMU yang Belum Disalurkan

Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat mengatakan terisisa Rp 60 miliar dana KJP Plus dan KJMU yang belum disalurkan. Jadi temuan BPK.


4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

1 hari lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

BPK menemukan 4 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 yang meraih predikat Opini WTP. Ada kelebihan bayar.


Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK, Heru Budi Klaim Sudah Lakukan Enam Tindakan Ini

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK, Heru Budi Klaim Sudah Lakukan Enam Tindakan Ini

Heru Budi sebut opini WTP dari BPK bukanlah akhir. Ia mengatakan pihaknya juga lakukan enam langkah untuk tingkatkan akuntabilitas keuangan


Heru Budi Anggap Perolehan Opini WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir

2 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Heru Budi Anggap Perolehan Opini WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir

Pj Gubernur DKI Heru Budi menganggap perolehan opini WTP dari BPK RI bukanlah tujuan akhir. Ini makna opini WTP baginya.


BPK Temukan 2 Bidang Tanah Fasos Fasum yang Diterima Pemprov DKI Masih Berstatus Sengketa

2 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
BPK Temukan 2 Bidang Tanah Fasos Fasum yang Diterima Pemprov DKI Masih Berstatus Sengketa

Pemprov DKI wajib memberikan jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan itu dalam 60 hari.


Raih Opini WTP, Pemprov DKI Tindak Lanjuti 86,29 Persen Temuan BPK Sepanjang 2005-2022

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Raih Opini WTP, Pemprov DKI Tindak Lanjuti 86,29 Persen Temuan BPK Sepanjang 2005-2022

BPK meminta Pemprov DKI untuk menuntaskan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Untuk keenam kalinya Pemprov DKI raih opini WTP.


Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

2 hari lalu

Petugas membongkar ruko di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

Anggota DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk membongkar bangunan di tempat lain yang menutup saluran air dan makan jalan. Tak hanya di Pluit.


Biaya Renovasi Stadion untuk VAR Liga 1 Musim 2023-2024 Capai Rp 1,9 Triliun

3 hari lalu

Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat jumpa pers usai Kongres PSSI di Hotel Intercontinental, Jakarta, Minggu, 28 Mei 2023. TEMPO/Randy
Biaya Renovasi Stadion untuk VAR Liga 1 Musim 2023-2024 Capai Rp 1,9 Triliun

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ada 22 stadion yang sedang dalam proses renovasi untuk persiapan VAR Liga 1 2023-2024.


Ketua RT yang Bongkar Isu Ruko Serobot Bahu Jalan Belum Alami Intimidasi

4 hari lalu

Spanduk protes pemilik ruko yang serobot bahu jalan terhadap Ketua RT di Jalan Niaga Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua RT yang Bongkar Isu Ruko Serobot Bahu Jalan Belum Alami Intimidasi

Ketua RT yang membongkar isu ruko serobot bahu jalan dan saluran air di Pluit mengaku belum mengalami intimidasi. Namun, dia ogah angkat telepon.