Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Poin Komentar Politikus PKS Soal Heru Budi yang Tak Gelar Salat Idul Fitri di JIS

Reporter

image-gnews
Warga memadati Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara untuk menjalankan salat Idul Fitri alias Salat Id, Senin pagi, 2 Mei 2022. TEMPO/Lani Diana
Warga memadati Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara untuk menjalankan salat Idul Fitri alias Salat Id, Senin pagi, 2 Mei 2022. TEMPO/Lani Diana
Iklan

TEMPO.CO, JakartaHeru Budi menyatakan kebanyakan ASN dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) menginginkan Salat Idul Fitri di Balai Kota.

"Saya simpel-simpel aja di Balai Kota karena dari hasil obrol-obrol kebanyakan mintanya di Balai Kota para karyawan ya saya di sini," ujar Heru.

Oleh karena itu, eks Wali Kota Jakarta Utara itu, melangsungkan Salat Idul Fitri 1444 H di Balai Kota DKI Jakarta, bukan di Jakarta International Stadium (JIS).

"Saya rasa sudah fix Balai Kota," kata Heru di Ruang Pola, Blok G, Balai Kota DKI Jakarta, Kamis.

Langkah Heru Budi yang tak gelar Salat Idul Fitri di JIS mengundang ragam komentar, salah satunya datang dari politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pejabat Bisa Ikut Salat Bersama Masyarakat di JIS

Pendapat berbeda diungkapkan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli. Ia menyarankan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk tetap menggelar Salat Idul Fitri di JIS.

“Kalau saran saya tetap diadakan di JIS dan Pj Gubernur bersama jajaran Pejabat Pemda DKI Jakarta juga ikut salat bersama masyarakat di sana,” kata Taufik saat dihubungi, Kamis, 7 April 2023.

Bila Salat Idul Fitri di Jakarta International Stadium, dia mengatakan, Heru Budi bersama para pejabat Pemprov DKI bisa bersilaturahmi usai melaksanakan Salat Id dengan warga sekitar maupun warga Jakarta yang datang.

“Setelah selesai bisa salam-salaman antara pejabat atau pimpinan Pemprov DKI dengan rakyat jelata Jakarta tanpa ada sekat-sekat perbedaan lagi,” ujarnya.

Selain itu, bagi warga yang tidak beragama Islam juga bisa datang untuk bersilaturahmi. “Yang non-muslim juga bisa ikutan datang untuk silaturahmi dan menikmati hidangan ketupat dan opor Lebaran yang disiapkan oleh penggiat UMKM se-Jakarta,” kata politikus PKS itu.

Taufik mengatakan penyelenggaraan Salat Idul Fitri di Balai Kota diikuti oleh pegawai di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI, sementara di JIS yang salat kebanyakan warga Jakarta Utara dan sekitarnya.

“Masing-masing warga punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Pemimpin sedapat mungkin mesti mengakomodasi seluas-luasnya keinginan warga Jakarta,” kata Politikus PKS itu.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

9 jam lalu

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan  Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia beserta petinggi partai memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 7 Februari 2023. Kunjungan PKS ke Partai Golkar tersebut merupakan silatuhrahmi kebangsaan dan membahas hubungan antara kedua partai tersebut. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

17 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.


Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

1 hari lalu

Ilustrasi rapat di DPR. Dok.TEMPO/Fakhri Hermansyah
Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

2 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

2 hari lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu (tengah), bersama Wakil Ketua Dewan Pers Muhammad Agung Dharmajaya (kiri) dan Anggota Dewan Pers Arif Zulkifli (kanan) saat memberikan keterangan pers soal RUU Penyiaran di Gedung Dewan Pers, Selasa, 14 Mei 2024. Dewan Pers bersama konstituen menolak beberapa aturan baru dalam draf Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang tengah dibahas Badan Legislasi DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.


Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.