TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Perhubungan DKI atau Dishub DKI melakukan rekayasa lalu lintas di persimpangan sekitar Pasar Santa. Alhasil, trotoar dekat simpang Santa yang terbangun di era pemerintahan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan berubah menjadi jalan raya.
Dishub DKI Jakarta melakukan perbaikan ukuran jalan raya yang berhubungan dengan bentuk fisik jalan (geometrik) di Jakarta Selatan. Perbaikan jalan itu dilakukan di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi-Jalan Suryo (lampu merah Santa).
Tujuan perbaikan jalan itu untuk mengurai kemacetan dan menambah kenyamanan warga berlalu lintas di jalan tersebut.
"Penataan tersebut dilakukan agar distribusi kendaraan dapat berjalan lebih baik," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo dalam keterangan tertulis, Ahad, 16 April 2023.
Hal ini sontak mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Hujan protes dilayangkan kepada Heru Budi. DPRD DKI Jakarta juga ikut berkomentar, salah satunya datang dari politisi PKS dan PSI.
PKS: terlalu buru-buru, kita sayangkan itu
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menyayangkan kebijakan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaspal trotoar dan jalur sepeda di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Ia menilai, kajian yang digunakan sebagai acuan kebijakan tersebut belum matang.
"Tiba-tiba tanpa ada suatu pembahasan dan komunikasi yang utuh dulu tiba-tiba ada, langsung melakukan perubahan. Kita sayangkan itu," kata Ismail yang juga politikus PKS saat ditemui di kantor DPRD DKI Jakarta, Senin, 17 April 2023.
Menurutnya, ada dua hal yang bisa dijadikan indikator bahwa kajian untuk kebijakan itu lemah. Pertama adalah adanya komentar secara masif dari masyarakat sebagai pengguna jalan, dan kedua adalah di fakta lapangan.
"Dua itu bisa menjadi indikator kalau kemarin itu terlalu buru-buru," ujarnya.
Lebih lanjut, keputusan mengubah trotoar menjadi jalan tersebut juga bisa dikatakan sebagai sebuah pemborosan.
"Saya pikir ini tidak boleh apalagi ketika perubahan itu menggunakan anggaran baru lagi. Ini kan harus dipertanggungjawabkan, ini kan contoh pemborosan," jelasnya.
