TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta menyatakan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan relasi gender dalam putusan sidang AG. Ia menganggap hakim tidak paham dengan peradilan anak terutama menyangkut pada anak perempuan.
Sri Wiyanti mengungkapkan perihal ini dalam diskusi seputar putusan sidang untuk AG atau AGH, Minggu, 7 Mei 2023. AG adalah eks pacar Mario Dandy Satriyo, tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap D. Korban dalam kasus ini, D, merupakan anak pengurus Gerakan Pemuda Ansor. D sempat koma dan kini menjalani terapi untuk pemulihannya.
Dalam kasus AG, Sri melihat anak dipandang sebagai orang dewasa dan hal ini berdampak besar bukan hanya sekedar masalah hukum terutama pada putusan yang menjadikan pusat konstruksi seksualitas dalam perbincangan fakta.
“Problem ini lebih besar daripada sekedar putusan tapi lebih ke masalah hukum. Nah yang menjadi penting dan utama dalam putusan ini adalah bagaimana konstruksi seksualitas gender dan perempuan itu dijadikan center dalam perbincangan fakta. Ini yang menurut saya menjadi penting. Nah saya menekankan bagian aspek kedua berkaitan dengan struktur fakta,” katanya, Ahad, 7 Mei 2023.
Ia menilai hakim hanya merujuk pada KUHP padahal masih banyak dasar hukum mengacu pada aturan-aturan perlindungan-perlindungan dan hak perempuan. Terutama pada anak yang lebih sensitif. Hakim juga dianggap mengabaikan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 5 Tahun 2017 yang berbunyi.
Dalam pemeriksaan perempuan berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh:
a. Mengeluarkan sikap dan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.
c. Mempertanyakan atau mempertimbangkan mengalami pengalaman atau latar belakang seksualias korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.
d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang stereotip gender.
Sama halnya dengan prinsip hak anak berhadapan dengan hukum antara usia 12 sampai 18 tahun. Prinsipnya non diskriminasi , kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang dan penghargaan terhadap pendapat anak.
“Sayangnya kalau kita lihat dalam konstruksi yang ada, menurut saya, sangat diabaikan termasuk prinsip hak anak. Walaupun anak berkonfilik dengan hukum, dia tidak boleh didiskriminasi, berbasis gender kepentingan yang terbaik bagi anak dan sebagainya,” ucapnya.
Ia menyebut, hakim hanya formalitas menerapkan Sistem Peradilan Pidana Anak dan tidak berbasis pada prinsip dan kepentingan anak. Ini karena sidang dipercepat dengan dalih mengutamakan sidang anak. Namun, jatuhnya memberatkan putusan. “Maksudnya baik, mengutamakan sidang anak, tapi mengutamakan sidang anak berbalik pada merugikan anak dan menghilangkan kepentingan yang terbaik bagi anak,” tuturnya.
Menurut dia, bias relasi gender juga terlihat dari pemaparan fakta di persidangan soal penyebab Mario Dandy melakukan penganiayaan, yakni persetubuhan yang dilakukan D ke AG. Padahal, Dandy sudah masuk dalam usia dewasa. Normalnya, kata dia, seorang lelaki dewasa akan bisa berpikir jernih dalam melihat sesuatu permasalahan dan mempertimbangkan sebab akibat.
"Kenapa anak dianggap sebagai penyebab, karena dia melakukan hubungan seksual dengan bukan pacarnya tapi mantan pacarnya. Itulah yang menyebabkan semua orang emosi. Jadi emosi itu dianggap sebagai tanggung jawab si AG . Jadi orang dewasa emosi, yang menimbulkan emosi adalah anak yang bersalah, bukan orang dewasaanya. Itu perspektif mereka,” katanya.
Baca juga: Kuasa Hukum Masih Pertanyakan Keputusan Jaksa Hadirkan AG di Sidang Vonis Kasus Mario Dandy
Hakim dinilai abaikan fakta
Sri Wiyanti menyebutkan, fakta yang diabaikan hakim juga soal pernyataan putusan yang berbunyi. ‘Dan bahkan aparat penegak hukum mengamini dengan kata tanpa sepengetahuan Mario, anak pergi dengan anak korban ke kontrakan’.
Diksi yang dipakai hakim dalam berkas putusan itu, dinilai Sri, status hubungan pacar mempunyai hak segalanya. Termasuk mengerti aktivitas yang dilakukan satu dengan yang lain. “Jadi seolah-olah pacarnya harus tahu apa yang terjadi. Seolah-olah pacarnya harus mengerti apa yang terjadi dan kalau ada apa-apa, dia punya kuasa. Dia memiliki anak yang menjadi pacarnya. Ini mengerikan sekali,” ucapnya.
Sri juga menyinggung soal fakta persidangan, yang hakim sampaikan soal AG, yang melakukan persetubuhan dengan Dady dan dianggap sebagai kesalahan AG. Padahal dalam aturannya, orang dewasa yang melakukan persetubuhan dengan anak masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini diatur dalam KUHP, UU tindak pidana, UU Perlindungan anak, RUU KUHP dan UU TPKS. Menurutnya, hakim tidak paham dengan aturan tersebut. “Jadi, ini hilang. Hakim seolah-olah enggak paham ada fakta hukum. Menyedihkan, ini malah digunakan untuk menyalahkan AGH dan berat posisinya dalam sistem hukum,” bebernya.
Menurut dia, yang kerap terjadi adalah pemberian stigma kekerasan seksual di Indonesia, meski aturannya sudah tertera jelas. Masyarakat banyak yang mengilhami bahwa kekerasan seksual tersebut hanya karena unsur paksaan. Perspektif bias ini semakin ketara dengan putusan hakim yang seharusnya dalam menjatuhkan vonis netral tanpa campur tangan pihak lain.
“Bahwa dianggap kekerasan itu kalau ada paksaan yang nyata sementara yang ada kekerasan tindak pidana seksual itu harus dimaknai luas. Tidak serta-merta kondisi fisik melainkan kondisi-kondisi rentan yang berpengaruh pada terjadinya kekerassan,” ucapnya.
Pilihan Editor: 5 Fakta Vonis AG Eks Pacar Mario Dandy: Jaksa Diminta Ajukan Banding dan Biaya Pengobatan D Rp 1,2 M
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.
