TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI memiliki keterbatasan untuk memberikan pendidikan gratis. Namun Pemprov DKI memberikan biaya bantuan pendidikan, termasuk bagi siswa di sekolah swasta.
“Tentu APBD juga ada keterbatasan, maka Pemprov DKI membantu bagi para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu melalui program KJP (Kartu Jakarta Pintar),” kata dia di Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Senin, 12 Juni 2023.
Meski belum bisa memberikan pendidikan gratis, sesuai arahan Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono, Dinas Pendidikan DKI berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta didik.
“Kalau ada anak-anak kita tidak masuk sekolah negeri melalui PPDB bersama, dia masuk sekolah swasta tetap kita bantu, KJP dan SPP kami bantu. Itu komitmen Pak Gubernur, termasuk uang pangkal,” ujarnya.
Untuk prosedur memperoleh KJP dan SPP, para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Yang tidak mampu itu terdaftar dalam DTKS dan mengajukan. Jadi, DTKS ini data yang dimiliki Kemensos, prosesnya secara selektif agar tepat sasaran,” katanya.
Anak buah Heru Budi itu pun menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB Jakarta 2023 memberikan kesempatan kepada seluruh siswa untuk bersaing secara sehat. Dengan begitu, menurut dia, tidak ada diskriminasi dalam proses penerimaan tersebut.
"Karena kami siapkan empat jalur, untuk anak-anak yang berprestasi silakan berkompetisi, pertama yang berprestasi bagiannya segini jumlah kursinya," katanya.
Daya tampung yang tersedia tahun ini sebanyak 92.216 kursi (SD), 70.207 kursi (SMP), 27.932 (SMA), dan 19.379 kursi (SMK). Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh berujar sudah ada 109 ribu siswa yang mendaftar hingga pagi ini pukul 09.00 WIB.
Pilihan Editor: PPDB DKI 2023, Koalisi Masyarakat Kawal Pendidikan Soroti Daya Tampung Sekolah hingga Seleksi Usia
