TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Pemprov DKI mengeluarkan Rp 17,8 triliun untuk pelbagai produk bantuan sosial (bansos) setiap tahun.
“Pemda DKI kan sudah banyak bantuannya, jaminan sosialnya,” kata Heru Budi di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Selasa, 25 Juli 2023.
Kepala Sekretariat Presiden itu mengatakan ada 17 produk bantuan sosial yang dikeluarkan Pemprov untuk masyarakat miskin Jakarta. “Contoh anak-anak yang dapat KJP ya sekolah benar, belajar,” ujarnya.
Penerima manfaat bansos ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
“Sasarannya tergantung semuanya, tergantung data DTKS dan P3KE. Kita mau ke arah sana. Pengetatan artinya semua berdasarkan data,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial DKI Premi Lasari mengatakan bantuan sosial dalam rangka perlindungan sosial yang digulirkan Pemprov DKI merupakan salah satu cara pengurangan beban masyarakat Jakarta. Hal ini sesuai amanat dari Instruksi Gubernur atau Ingub Nomor 34 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta.
Menurutnya, Dinas sosial diberi tugas melaksanakan intervensi percepatan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan itu di antaranya pengurangan beban masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Pemprov DKI saat ini telah melakukan pemadanan data kependudukan, data kepemilikan aset dan pajak dari DTKS, serta penerima bantuan sosial yang akan terus dilakukan bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Tujuannya, sebagai upaya pemutakhiran data, sehingga program bansos menjadi tepat sasaran dan angka kemiskinan di Jakarta terus menurun.
Pilihan Editor: Jokowi Minta Bansos Ditambah, Heru Budi Bilang Penduduk Miskin Jakarta juga Dapat
