TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mempertanyakan usulan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi soal pemberian insentif bagi pegawai dan aparat yang rentan terpapar polutan karena berada di lapangan.
Trubus mengatakan usulan insentif tersebut sebenarnya cukup baik, karena para pegawai yang bertugas dilapangan akan mendapat tambahan honor atau gaji dalam situasi kulitas udara yang buruk.
Namun, Trubus mempertanyakan sampai kapan insentif tersebut akan diberikan. Menurutnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah haruslah jelas, karena kebijakan tersebut akan bersifat kontinuitas.
Jika tidak ada kejelasan sampai kapan insentif diberikan, para pegawai atau pekerja yang menerima bantuan tambahan ini bisa melakukan unjuk rasa atau protes saat tidak diberikan sekali.
"Untuk apa (Kejelasan soal sampai kapan) ? Kalau nggak APBD jebol untuk biaya, karena biayanya tambah lagi, tambah lagi," kata Trubus di Balai Kota pada Senin, 14 Agustus 2023.
Ia menjelaskan pekerja yang rentan terkena polutan di lapangan bukan hanya Satpol PP dan petugas kebersihanatau dikenal sebagai tim oranye, namun, masyarakat lain yang juga bekerja di lapangan dan sama rentannya dengan mereka dalam terpapar polusi udara, bisa saja mengajukan untuk mendapatkan hak yang sama.
Perihal ISPA yang sudah banyak menjangkit warga Jakarta dikarenakan buruknya kualitas udara, Trubus mengatakan hal ini sifatnya adalah jangka pendek yang nanti akan berubah situasinya seiring dengan membaiknya udara Jakarta.
Ia mengusulkan untuk memberikan insentif, misal 3 bulan saja selama kualitas udara Jakarta sedang tidak sehat.
Soal insentif inipun tidak perlu diteriakkan sebagai sebuah kebijakan, karena jika sampai diperkenalkan sebagai kebijakan, masyarakat yang merasa tidak menerima, akan meminta.
Ia mengatakan jika memang insentif ini diusulkan untuk APBD 2024, tahun itu DKI sudah bukan lagi ibu kota. "Ya sebenernya gak perlu, karena ini akan menimbulkan perilaku diskriminatif dan kecembuaran sosial," Jelasnya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengusulkan adanya pemberian insentif bagi pegawai aparat seperti polisi lalu lintas (Polantas), Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sehari-hari bekerja di jalanan dan rentan terkena paparan polutan.
“Boleh sekarang sehat, tapi dalam jangka waktu panjang paparan polusi udara ini bisa bikin dia sakit. Ini yang mau kita usulkan di APBD 2024,” Kata Pras pada Sabtu, 12 Agustus 2023 di laman Website DPRD DKI
Menurut Pras, tambahan penghasilan yang di anggarkan dalan APBD tahun 2024 mendatang dapat digunakan untuk menambah asupan makanan, vitamin, hingga obat-obatan untuk para pekerja di lapangan.
Hal ini, merupakan salah satu dari tindakan yang diambil dari memburuknya kualitas udara di Jakarta.
"Kasian juga loh mereka itu, di lapangan pake masker, berhadapan langsung dengan debu" Kata Pras saat dimintai keterangan di Gedung DPRD DKI pada Rabu, 16 Agustus 2023.
Ia menjelaskan, hal ini hanya tinggal menunggu kebijakan dari Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono, ia menyebut sudah membicarakan ini dengan Heru, namun belum dibicarakan secara resmi.
"Ya responnya positif, artinya dia mau, antara kita berdua, antara pa Heru dengan saya, sama-sama tujuannya sama" Kata dia.
Politikus PDIP itu juga menyebutkan, hal ini bisa membantu para pekerja tersebut "Yang seperti ini, masker, menopang kesehatan dia, minimal susu kan harus diminum itu, buat kekuatan badan dia" kata dia
Perihal usulan anggaran ini, Tempo menguhubungi anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Karyatin melalui telpon, menurutnya, hal ini belum di bahas di Komisi A.
"Belum, belum di bahas, terkait dengan polusi udara ya, belum ada pembahasan" Jelas Karyatin pada Rabu, 16 Agustus 2023.
NUR KHASANAH APRILIANI
Pilihan Editor: Bentuk Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek, KLHK Siapkan Langkah Hukum
