TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengadakan rapat dengan kepala daerah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) soal penerapan WFH bagi ASN. Kebijakan work from home (WFH) dilakukan untuk mengurangi mobilitas penyebab kemacetan dan polusi udara.
Dalam rapat dengan wali kota kawasan Bodebek tersebut akan membahas tentang pembatasan kerja ke kantor atau WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Bodebek.
"Pengurangan mobilitas itu pakai work from home, harus digalakkan, dan akan dimulai dari PNS Bodebek, maka saya akan rapat dengan wali kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi lainnya," kata Ridwan usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada Jumat, 18 Agustus 2023.
Menurut Ridwan, konsep WFH yang sudah diterapkan di Jawa Barat ada dua. Pertama, konsep 3, 2. Yaitu 3 hari WFH dan 2 hari Work From Office (WFO). Konsep kedua adalah 4, 1 yaitu 4 hari WFH dan 1 hari WFO.
Penerapan WFH bagi ASN di kawasan Bodebek ini berlaku untuk ASN yang pekerjaannya tidak berhubungan langsung dengan publik.
Ridwan mengatakan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menerapkan WFH.
"Poinnya kami sudah melakukan, cuma belum ke kota dan kabupaten, baru PNS saya, itu sudah 2 bulan permanen, khusus karena Jabodetabek sumbang pergerakan ke Jakarta, kita akan perkuat minggu ini untuk dikaji," ujarnya.
Menurut Gubernur Jabar itu, dia menerima permintaan dari masyarakat yang meminta kawasan industri di Bodebek dipindahkan. Dia menjelaskan, pemindahan kawasan industri tidak bisa sesederhana itu.
Ridwan mengatakan pemindahan kawasan industri juga bukan solusi untuk mengurangi polusi udara. Pada saat ini sudah ada teknologi, jadi cerobong pabrik dapat dipasang peredam yang membuat partikelnya tidak menyebar keudara, namun, jadi cairan yang bisa dikonversi.
"Banyak sekali lah, scrubber namanya itu, untuk tutupi cerobong asap, termasuk knalpot motor. Jadi jangka pendek scrubber jadi solusi, minimal sekian persen, yang tadinya asap langsung ke atas akan diredam jadi cairan," kata Ridwan.
Ridwan Kamil mengatakan bahwa 10 sampai 12 rencana aksi yang dibahas di rapat dengan kepala daerah di Bodebek akan dilaporkan ke Presiden Jokowi pada akhir Agustus. Setelah itu, rencana aksi untuk mengurangi polusi akan disampaikan ke publik.
NUR KHASANAH APRILIANI
Pilihan Editor: Top 3 Metro: Penyebab Polusi Udara Versi Ridwan Kamil, Usul Insentif Pegawai Terpapar Polutan Dinilai Bikin Jebol APBD
