Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ASN DKI Jakarta WFH Demi Kurangi Polusi Udara, Bagaimana Pengawasannya?

Reporter

image-gnews
Suasana kantor Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI pada hari pertama masuk kerja kebijakan Work From Home (WFH) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN pada 21 Agustus-21 Oktober 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Suasana kantor Badan Kepegawaian Daerah (PNS-BKD) Pemprov DKI pada hari pertama masuk kerja kebijakan Work From Home (WFH) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan (WFH) atau bekerja dari rumah untuk 50 persen ASN pada 21 Agustus-21 Oktober 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

Buat jadwal masing-masing

Sementara itu, salah satu ASN DKI, Shendy Adam, mengatakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan membuat jadwal masing-masing sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut dia, sistem kerja ASN akan selang-seling. 

"Ya tinggal dibagi aja, 50 persen WFH, 50 WFO (work from office)," kata dia kepada Tempo di lokasi, Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin, 21 Agustus 2023.

Harus mengikuti ketentuan yang diatur SE

Menurut Shendy, ASN DKI yang bekerja dari rumah harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam SE soal WFH 50 persen. Salah satunya adalah wajib menggunakan pakaian dinas lantaran sewaktu-waktu dapat diminta mengikuti rapat virtual.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Zoom jadi bisa langsung ikut rapat dapat penugasan dari pimpinan, juga bisa langsung dikerjakan," ujar pria 37 tahun ini. 

Tetap harus isi absensi dengan fitur geotagging

Dia melanjutkan para ASN tetap harus mengisi absensi sebanyak dua kali, yakni pukul 07.30 WIB dan 16.00 WIB. Pemprov DKI menggunakan sistem absensi web-based, sehingga ASN tinggal mengisi daftar kehadiran melalui website

Dalam sistem tersebut, lanjut Shendy, terdapat fitur geotagging, sehingga lokasi ASN bisa terlacak secara real time. "Bisa ketahuan kalau rumah saya di Cipadu, tapi ternyata di aplikasi itu terbaca lokasinya di SCBD, berarti itu kan enggak di rumah," kata dia.

Pengawasan lewat rapat-rapat virtual

Pengawasan lainnya adalah melalui rapat-rapat virtual. Shendy menyebut ASN DKI yang tak siap sedia di rumah akan kesulitan mengikuti rapat virtual. Selain itu, tutur dia, pimpinan juga akan menagih hasil tugas yang diberikan. 

"Dengan para pimpinan menagih penugasan, bikin nota dinas rapat kah atau apapun output pekerjaannya," tuturnya.

Tak ada kendala produktivitas

ASN DKI lainnya, Tasya, menilai tak ada kendala pada produktivitas kerja dengan sistem WFH 50 persen ini. Dia merasa perlunya menanamkan pemikiran bahwa meski di rumah, dirinya tetap harus bekerja sebagaimana saat WFO. 

Kebijakan WFH juga dianggap tak merugikan karena cukup membantu ASN yang domisilinya jauh dari Jakarta. Selain irit ongkos, kata dia, juga menghemat energi dan waktu.

"Tapi, tetap siap apabila sewaktu-waktu ada urusan di kantor," ucapnya.

LANI DIANA WIJAYA | MUTIA YUANTISYA

Pilihan Editor: Sederet Fakta Kasus Perdagangan Orang Berkedok Lowongan Kerja yang Dijadikan PSK di Penjaringan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Edukasi Polusi Udara

2 jam lalu

Pemprov DKI Jakarta Gencarkan Edukasi Polusi Udara

Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan kampanye edukasi dengan tema 'Udara Bersih Untuk Jakarta', di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Pandawa Tanah Tinggi.


Polisi akan Bantu Pemprov DKI Tertibkan Parkir Liar di Jakarta

4 hari lalu

Juru parkir (jukir) liar di sebuah minimarket di Jakarta, Rabu 8 Mei 2024. Keberadaan jukir liar, tak terkecuali di minimarket sampai saat ini menjadi momok hingga permasalahan di masyarakat Jakarta. Tak jarang konflik antara jukir liar dengan warga kerap terjadi, umumnya karena masalah biaya atau tarif parkir kendaraan. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta berjanji menindak jukir liar di Ibu Kota, termasuk yang berada di setiap minimarket. TEMPO/Subekti.
Polisi akan Bantu Pemprov DKI Tertibkan Parkir Liar di Jakarta

Polda Metro Jaya menyatakan siap membantu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menertibkan parkir liar


Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

5 hari lalu

Dirlantas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman di Polda Metro Jaya pada Selasa, 16 Januari 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Polda Metro Jaya: Berantas Parkir Liar tidak Sulit

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengklaim tidak sulit memberantas parkir liar


Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

13 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Bicara Pentingnya Sosialisasi UU DKJ

Heru Budi menegaskan bahwa perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur harus diterima dengan baik.


Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

14 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.


Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

14 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.


Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

25 hari lalu

Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono di depan Istana Merdeka, kawasan Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Indeks Pembangunan Manusia Jakarta 2023 Meningkat, Angka Harapan Hidup 75,81 Tahun

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta menjadi yang tertinggi di Indonesia.


Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

26 hari lalu

Wisatawan bermain di Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta pada masa libur lebaran 2022. Dok. Gembira Loka
Libur Lebaran Usai tapi Masih Bolos, Sleman Beri Sanksi pada ASN

Pegawai kantor pemerintahan di Yogyakarta mulai masuk kerja usai libur Lebaran, ada izin WFH.


Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

26 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat ditemui di depan Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kata Heru Budi soal Anggaran Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Rp 22,2 M dari APBD 2024

Pemprov DKI Jakarta kembali menganggarkan puluhan miliar untuk restorasi rumah dinas Gubernur DKI tahun ini.


ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

27 hari lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris menjelaskan tentang program pemberian makanan tambahan usai rapat paripurna persetujuan DPRD terhadap raperda APBD Kota Depok Tahun 2024 di Gedung DPRD Kota Depok, Rabu 22 November 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
ASN Depok Diimbau Tidak WFH Usai Libur Lebaran, Kecuali Darurat

Wali Kota Mohammad Idris mengatakan, untuk ASN Depok tidak ada WFH kecuali ada hal darurat.