TEMPO.CO, Jakarta - Uji coba WFH aparatur sipil negara (ASN) DKI sudah berlangsung mulai 21 Agustus kemarin hingga 21 Oktober 2023 demi mengurangi polusi udara Jakarta. Kebijakan ini tak berlaku bagi ASN yang tugasnya bersinggungan dengan pelayanan publik, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah.
Kemudian persentase WFH ditambah menjadi 75 persen ketika perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023 di Ibu Kota pada 4-7 September agar menekan kemacetan. Pembelajaran jarak jauh (PJJ) pun berlaku pada periode ini, tapi guru dan tenaga pendidik tetap hadir di sekolah.
MTI: harusnya fokus sediakan angkutan umum di kota penyangga
Baca Juga:
Pengamat transportasi dan Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai pemerintah seharusnya fokus menyediakan angkutan umum di kota-kota penyangga Jakarta untuk mengatasi polusi udara di wilayah ini.
Solusi pemerintah baru menyentuh aspek push
Pakar transportasi dari Unika Soegijapranata tersebut mengatakan solusi yang diterapkan pemerintah sejauh ini, baru menyentuh aspek push, yakni seperti seperti work from home (WFH), uji emisi kendaraan serta sistem 4 in 1. Tapi sejauh ini, menurut Djoko, pemerintah belum menyentuh aspek pull.
"Semua hanya menyentuh aspek push atau hulu persoalan polusi," kata Djoko seperti dilansir dari Antara, Kamis, 24 Agustus 2023.
Menurut Djoko, pemerintah juga harus menyelesaikan masalah pada hilir persoalan, yakni dengan melengkapi ketersediaan angkutan umum di kota-kota penyangga sekitar Jakarta. Djoko menyebut, pencemaran udara di Jakarta meningkat selama musim kemarau pada Juni-Agustus 2023.
"Sumber polutan terbesar dari sektor transportasi (44 persen) dan sektor industri (31 persen)," kata Djoko.
