TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta Bank DKI memberikan bunga rendah bagi ASN DKI yang ingin membeli kendaraan listrik. Heru Budi memang mendorong pegawai Pemprov DKI untuk mencicil kendaraan listrik guna membantu mengurangu polusi udara di Ibu Kota.
“Saya minta ASN beli baru, nanti saya minta kepada Bank DKI agar dalam waktu tertentu bisa memberikan cicilan bunga murah,” kata Heru di Jakarta, Sabtu, 25 Agustus 2023 dikutip dari Antara.
Saat ini, kata Heru, Pemprov DKI sudah melakukan pembahasan dengan Bank DKI ihwal keringanan bunga untuk angsuran kendaraan listrik. "Jadi ASN DKI kalau bisa mencicil, misalnya, saya minta dihitung siapa yang mendaftar sampai November 2023 untuk mencicil, diberikan keringanan bunga dari Bank DKI, itu sedang saya bahas," katanya.
Heru berharap ASN DKI dapat memulai beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik secepatnya. "Kalau beli tunai, kan, memberatkan, kami kasih cicilan melalui Bank DKI, ASN kami dengan kendaraan bisa mengatasi polusi," ujar dia.
ASN DKI Diminta Manfaatkan Momen WFH 50 Persen untuk Cicil Motor Listrik
Heru Budi meminta ASN DKI memanfaatkan momentum pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 50 persen untuk menabung dan membeli kendaraan listrik. Heru menjelaskan tiap ASN DKI mendapatkan tunjangan transportasi dan selama pemberlakuan WFH 50 persen angkanya tidak berkurang. Menurut dia, uang itu bisa dimanfaatkan untuk membeli kendaraan listrik.
"Dibeliin. Cicil, dong, motor listrik," ujar Heru Budi di kantornya, Kamis, 24 Agustus 2023.
Meski menyarankan ASN DKI membeli kendaraan listrik, Heru menyebut tidak ada paksaan dari pihak Pemprov DKI.
Heru menuturkan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan bertenaga listrik ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah polusi udara Jakarta. "Sebenernya, kan, gini, teman-teman (ASN), kan, punya kemampuan. Jadi uang itu bisa digunakan sebagai cicilan untuk membeli kendaraan yang berbahan bakar baterai," ujarnya.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan tunjangan transportasi yang diberikan kepada pegawai ASN berbeda-beda tergantung area kerja. Namun, anggarannya berkisar Rp6,5 juta per bulan untuk tingkat Pemprov DKI.
"Tergantung dari area kerjanya, jadi ada level provinsi, kota, kecamatan dan kelurahan. Kenapa tunjangan ini diberikan karena dulu untuk mendukung program mendekatkan rumah dengan pekerjaan, jadi sebagai pengganti penyedia kendaraan operasional," kata Sigit.
Dengan adanya tunjangan yang sudah diberikan tersebut, kata Sigit seharusnya ASN memiliki kemampuan membeli kendaraan listrik, minimal motor listrik dengan cara mencicil.
Pilihan Editor: Tak Bisa Perintah Swasta WFH Saat KTT ASEAN, Heru Budi: Mau Mengorbankan Diri untuk NKRI Kita Apresiasi
