WFH swasta untuk yang mau berkorban untuk NKRI
Perihal untung-rugi perusahaan swasta terapkan WFH, Pj Gubernur DKI itu menyerahkan hal tersebut kepada masing-masing perusahaan. “Yang mau untung, ya silakan, yang mau mengorbankan diri untuk NKRI ya kita apresiasi,” ujarnya.
Heru Budi menilai KTT ASEAN menjadi salah satu wujud kecintaan dan bela negara, sehingga ia berharap pihak swasta berkenan menerapkan WFH. Kegiatan tersebut merupakan tanggung jawab dan hak warga negara.
“Bagi yang mau WFH nggak ada insentif apa-apa. Panggilan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Merah Putih. Jadi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab warga negara, kewajiban apa, jalankan itu. Jadi ini panggilan negara loh, pengorbanan,” kata dia.
Untuk menyukseskan KTT ASEAN ini, Heru Budi akan bertemu dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Kadin (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), dan Asprindo (Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia) pada Kamis, 24 Agustus.
“Apa yang harus kita lakukan di tanggal 5,6,7 September, ya kan anggota mereka masing-masing harus melakukan apa, nanti saya sampaikan poin-poinnya supaya Polda Metro, Dinas Perhubungan dan Kodam, TNI-Polri bisa lebih mudah lagi mengatur,” katanya.
DKI terapkan WFH untuk ASN
Sejak 21 Agustus lalu, ASN DKI telah menerapkan WFH 50 persen hingga 21 Oktober 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara serta menekan kemacetan saat perhelatan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta pada 5-7 September 2023. Bahkan, persentase WFH naik menjadi 75 persen ketika acara internasional ini berlangsung.
"Karena ini ada jalur-jalur yang 29 titik untuk buka tutup, sehingga tidak nyaman nanti bagi warga yang akan melakukan aktivitas pada tanggal 5, 6, dan 7 September 2023," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Agustus 2023.
MUTIA YUANTISYA | NINDA DWI RAMADHANI | ALI AKHMAD NOOR HIDAYAT
Pilihan Editor: Polusi Udara Sebabkan ISPA, Ini yang Dilakukan Pemerintah Depok-Tangsel-DKI
