TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membantah jika Pemerintah Provinsi atau Pemprov hanya mengintervensi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya mengatasi kemacetan, serta polusi udara.
Sementara itu, para pejabat tetap saja masih menggunakan kendaraan pribadi meskipun pemerintah telah mengimbau untuk menggunakan transportasi umum. “Nggak (cuma masyarakat) semua (termasuk pejabat), kan diimbaunya semua,” kata Heru Budi kepada Tempo di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 25 Agustus 2023.
Dia pun tidak keberatan untuk mengelurakan instruksi kepada pejabat untuk melakukan hal serupa dengan masyarakat sebagai bentuk intervensi yang dilakukan Pemprov terhadap produk kebijakan yang dikeluarkan.
“Ya diintruksikan saja,” ujarnya.
Sebelumnya, massa Koalisi IBU KOTA yang terdiri atas sejumlah elemen aktivis lingkungan dan perkotaan, menggeruduk Balai Kota DKI untuk menagih dan menuntut Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono melakukan tindakan konkret mengatasi polusi udara Jakarta.
Pemerintah, kata mereka, selama ini hanya bisa menuntut warga masyarakat untuk mengubah gaya hidup dari naik kendaraan pribadi berpindah ke transportasi umum. Namun, pemerintah justru tidak menyelesaikan sumber utama polusi udara Jakarta.
Public Engagement & Actions Manager Greenpeace Indonesia, Khalisa Khalid mengklaim masyarakat sudah mengikuti berbagai arahan pemerintah seperti beralih dari kendaraan peribadi ke transportasi publik.
“Selama ini setidaknya dari beberapa hari belakangan, intervensinya (pemerintah) sebagian besar berada di kami, warga yang itu sebenarnya sudah kami lakukan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.
Khalisa menjelaskan sumber bergerak polusi udara berasal dari alat tansportasi. Sementara sumber tidak bergerak salah satunya dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan industri.
Untuk sumber polusi udara bergerak, ia mengklaim masyarakat sudah mengikuti berbagai arahan pemerintah seperti beralih dari kendaraan peribadi ke transportasi publik.
"Siapa yang sebenarnya tidak menggunakan public transport? Yang tidak menggunakan itu pejabat publik, kami semua menggunakan publik transport," kata dia.
Khalisah menilai semua langkah yang pemerintah keluarkan belakangan ini tidak mampu menyentuh sumber utama polusi udara.
Menurutnya, intervensi dan arahan agar warga beralih ke transportasi umum telah berulang-ulang disampaikan oleh Presiden RI, Gubernur DKI Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pilihan Editor: Polusi Udara Jakarta, Greenpeace: Warga sudah Naik Transportasi Publik, yang tidak Pejabat
