Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perlu Berapa Lama Atasi Polusi Udara Jabodetabek? Ini Jawaban Luhut dan Erick Thohir

image-gnews
Gedung bertingkat terlihat samar karena polusi udara di Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. Dikutip dari laman resmi IQAir per 2 September 2023 pukul 13.00 WIB, kualitas udara Jakarta berada di angka 154 yang menunjukkan ketegori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Gedung bertingkat terlihat samar karena polusi udara di Jakarta, Sabtu, 2 September 2023. Dikutip dari laman resmi IQAir per 2 September 2023 pukul 13.00 WIB, kualitas udara Jakarta berada di angka 154 yang menunjukkan ketegori tidak sehat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penanganan masalah polusi udara Jakarta dan juga kota-kota sekitarnya tidak lagi semata diurus oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga telah menjadi urusan pemerintah pusat. 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi bahkan telah menunjuk menunjuk Menteri Koordinator Kamaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Polusi Udara Jabodetabek. 

Luhut mengatakan penyelesaian masalah polusi udara di Jakarta, dan juga kota-kota di sekitarnya, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek tak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Luhut: polusi Jabodetabek bisa diselesaikan paling lama hingga satu tahun

"Kita tak perlu saling menyalahkan, karena ini enggak akan selesai sebulan, dua bulan, it takes 3 months atau bahkan 1 tahun baru bisa diselesaikan," kata Luhut di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023.

Luhut mengungkap sejumlah kendala dalam penanganan polusi udara di Jakarta dan kota-kota sekitarnya. Salah satunya adalah minimnya potensi hujan dalam beberapa waktu ke depan.

Padahal, menurut Luhut, salah satu cara tercepat untuk menekan polusi adalah dengan membuat hujan buatan. Potensi hujan, kata Luhut, baru akan terjadi pada tanggal 8 dan 9 September saja. Setelah itu Indonesia masih akan mengalami kemarau panjang dan tidak ada potensi hujan. 

Lebih lanjut, Luhut mengatakan pihaknya tengah memfinalkan studi penanganan polusi udara dengan melibatkan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian atau Prospera. Ia berharap 10 hari atau paling lambat dua minggu ke depan pihaknya sudah mendapat detail riset untuk penanganan polusi. 

Saat ini, kata Luhut, satgas tengah fokus mengurangi polusi udara dari sektor transportasi. Sebab, kata dia, kendaraan pribadi menjadi penyumbang terbesar polusi udara. 

"Nah, itu kita percepat proses electric vehicle dan kemudian Anda lihat ada pengecekan karbon emisi daripada mobil motor sudah mulai dilakukan," kata Luhut. 

Strategi selanjutnya, adalah memasang ratusan water mist generator. Water mist adalah penyiraman air dari atas gedung-gedung tinggi Ibu Kota menggunakan pompa bertekanan tinggi. Saat ini alat tersebut masih diproduksi dengan kandungan lokal atau local content sehingga memerlukan waktu.

Lebih lanjut, Luhut juga bakal menekan polusi dari sektor industri khususnya yang masih memakai pasokan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap alias dari batu bara. Nantinya industri tersebut bakal mendapat pasokan listrik dari PLN yang masih memiliki akses kapasitas 4 Gigawatt. 

Erick Thohir ajukan solusi atasi polusi udara

Erick yang juga Ketua Umum PSSI mengatakan terdapat sejumlah terobosan yang perlu dilakukan bersama untuk mengatasi polusi udara di Jabodetabek. Seperti mendorong ekosistem pembentukan EV Battery (Battery Electric Vehicle), menekan penggunaan kendaraan pribadi, pamakaian mobil listrik, serta pemangkasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

“Tidak mungkin BUMN berdiri sendiri karena ini konteksnya lebar terkait oleh kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga tentu kebijakan (policy) dari berbagai Kementerian, termasuk ibukota Jakarta,” ungkap Erick dalam Rapat Komisi VI DPR, Kamis, 31 Agustus 2023.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Erick menyebutkan telah mewajibkan di lingkungan BUMN untuk menggunakan mobil listrik dengan tenggat waktu paling lambat tiga tahun sejak 12 Desember 2022.

Ia juga mengklaim, BUMN telah menjalin kemitraan untuk membuat baterai kendaraan listrik. “Pertamina, PLN sekarang sudah bisa tukar (swap) baterai dan juga ada charging station. Cukup jumlahnya? Tidak, belum. Ini transisi,” lanjutnya.

Erick juga mendorong ide tentang harga parkir dan tarif jalan tol untuk mobil listrik yang dibuat lebih murah daripada mobil yang menggunakan kendaraan BBM.

Pindahkan kawasan industri Pulo Gadung ke Subang

Berikutnya, berdasarkan data yang ada, Erick mencatat 34 persen polusi bersumber dari dari industri dan PLTU. Oleh sebab itu, ia pernah meminta izin kawasan industri Pulo Gadung untuk dipindahkan ke Subang, Jawa Barat sebagai kawasan industri pertahanan dan industri hijau.

“Untuk mengurangi beban Jakarta, kawasan industri harus di pindahkan. Salah satunya yang kita dorong itu Subang. Memang di Jawa Barat, Indonesia punya tanah 1.600 ha dan di Jabar tingkat penganggurannya perlu dibantu,” ungkap Erick.

Di sisi lain, ia juga mengklaim sedang mengurangi jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan menyuntik mati PLTU Suralaya. Meskipun demikian, Erick menyatakan upaya tersebut tidak mengurangi polusi. 

“Kita matikan Suralaya, 1, 2, 3, 4. Tetapi di data terakhir, tidak mengurangi polusi ternyata. Tapi tetap kita matikan karena ini komitmen bersama untuk menjaga polusi," lanjutnya.

Erick memahami masalah polusi ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Sebagai tambahan, Erick membandingkan kondisi lingkungan di Indonesia dengan di Beijing, Cina, dan Sao Paolo, Brasil. 

“Kami ingin ada percepatan karena Beijing butuh enam tahun dan San Paolo butuh sepuluh tahun. Jakarta tidak mungkin juga dalam tiga bulan terselesaikan masalah polusi. Harus ada blue print menyeluruh untuk menyelesaikannya sama-sama,” tuturnya.

IRMA AULIA IRAWAN

Pilihan Editor: Walhi Sebut Dua Cara Luhut Mengatasi Polusi Udara Egois dan Tak Etis

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Setelah Sritex, Emiten Tekstil BUMN Digugat Soal PKPU ke PN Jakarta Pusat

7 jam lalu

Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex. Pengadilan memutus pailit setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur perusahaan tekstil tersebut yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya. Shutterstock
Setelah Sritex, Emiten Tekstil BUMN Digugat Soal PKPU ke PN Jakarta Pusat

Masalah Sritex itu kini menghantui perusahaan tekstil yang bermarkas di Cicalengka, Bandung, PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk (SBAT).


Erick Thohir Ungkap Strategi Penyehatan BUMN Indofarma yang Terancam Gulung Tikar

9 jam lalu

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 September 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran tahun 2025, pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024, pembahasan permasalahan Indofarma. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Ungkap Strategi Penyehatan BUMN Indofarma yang Terancam Gulung Tikar

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan rencana penyehatan PT Indofarma (Persero) Tbk yang saat ini mengalami persoalan finansial.


Sebelum Masalah Perusahaan Muncul, Erick Thohir Sempat Rancang Indofarma Jadi Produsen Obat Herbal

9 jam lalu

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir dalam konferensi pers terkait naturalisasi di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 19 September 2024.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menyatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM turut berkontribusi dalam upaya meloloskan tim nasional Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui naturalisasi. TEMPO/Ilham Balindra
Sebelum Masalah Perusahaan Muncul, Erick Thohir Sempat Rancang Indofarma Jadi Produsen Obat Herbal

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sempat berangan-angan Indofarma bisa jadi produsen obat herbal terkemuka.


PT Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Dua Posisi Ini

10 jam lalu

PT Sucofindo. Sucofindo.co.id
PT Sucofindo Buka Lowongan Kerja untuk Dua Posisi Ini

PT Sucofindo membuka lowongan kerja, Lowongan kerja dibuka dengan batas pendaftaran hingga 11 November 2024.


Dharma Pongrekun: Polusi Udara Jakarta Terjadi karena Manipulasi Iklim

12 jam lalu

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun berbicara dalam debat kedua Pilgub Jakarta di Beach City International Stadium, Jakarta Utara, pada Ahad, 27 Oktober 2024 Cuplikan YouTube KPU DKI Jakarta
Dharma Pongrekun: Polusi Udara Jakarta Terjadi karena Manipulasi Iklim

Dharma Pongrekun mengklaim polusi udara Jakarta disebabkan oleh manipulasi iklim. Dia menyebut soal chemtrail.


Menpar Widiyanti Putri Wardhana akan Tambah 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Setelah Candi Borobudur dan Lainnya

14 jam lalu

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Pariwisata, Gambir, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) yang sebelumnya dipimpin oleh Sandiaga Uno dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. TEMPO/Ilham Balindra
Menpar Widiyanti Putri Wardhana akan Tambah 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas Setelah Candi Borobudur dan Lainnya

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan rencananya menambah lima destinasi pariwisata super prioritas lagi.


Kimia Farma Rugi Rp421 Miliar hingga September 2024, Bengkak 137,9 Persen

1 hari lalu

Suasana Apotek Kimia Farma dikawasan Salemba, Jakarta, Senin 3 Juni 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Kimia Farma Rugi Rp421 Miliar hingga September 2024, Bengkak 137,9 Persen

PT Kimia Farma (Persero) Tbk mencatat rugi tahun berjalan yang diatribusikan ke entitas induk sebesar Rp421 miliar per 30 September 2024.


Erick Thohir Akan Bertemu Para Dirut BUMN Bahas Program Prabowo Subianto

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir berjalan memasuki Akademi Militer untuk mengikuti kegiatan rapat kerja bersama Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di  Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 24 Oktober 2024. Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA/Muhammad Adimaja
Erick Thohir Akan Bertemu Para Dirut BUMN Bahas Program Prabowo Subianto

Erick Thohir akan mengadakan pertemuan dengan jajaran dirut BUMN untuk memastikan perencanaan sesuai program yang diminta Presiden Prabowo Subianto.


Erick Thohir: Kita Sukses Dorong Mandalika sebagai Sport Tourism

1 hari lalu

Menteri BUMN Erick Thohir saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 2 September 2024. Rapat tersebut membahas rencana kerja anggaran tahun 2025, pelaksanaan anggaran sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2024, pembahasan permasalahan Indofarma. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir: Kita Sukses Dorong Mandalika sebagai Sport Tourism

Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim berhasil membangun sport tourism di Mandalika.


INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

1 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan saat diangkat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/102/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)
INDEF Sebut Potensi Tumpang Tindih Fungsi Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional yang Dipimpin Luhut

INDEF sebut ada potensi tumpang tindih fungsi dalam pembentukan lembaga dalam masa jabatan Prabowo salah satunya Dewan Ekonomi Nasional.