TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2024 sebesar Rp81.580.775.411.048.
“Dengan selesainya penjelasan eksekutif dan tanggapan anggota Badan Anggaran pada hari ini terkait rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,5 triliun disetujui,” kata Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang dilansir dari website DPRD DKI Jakarta, Rabu, 13 September 2023.
Prasetyo Edi mengetuk palu sebagai tanda persetujuan anggota Banggar yang telah melakukan pembahasan bersama TAPD selama dua hari sejak Senin hingga Selasa, 11-12 September kemarin dan dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab).
Pada kesempatan yang sama, Ketua TAPD DKI Jakarta Joko Agus Setyono menjelaskan angka tersebut didapat dari proyeksi pendapatan daerah, penerimaan pembiayaan, serta pinjaman daerah untuk mendukung penanganan masalah sampah dengan program refuse derived fuel (RDF) plant.
“Ketetapannya Rp81,5 triliun itu sudah termasuk dengan pinjaman ke PT SMI, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan utang,” ucapnya.
Berikutnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD) Michael Rolandi Cesnanta Brata mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2024 sudah melewati penghitungam perencanaan yang matang dan realistis.
“Untuk penyusunan anggaran 2024 kita sudah mencoba serealistis mungkin. Kami sesuaikan dengan realisasi-realisasi yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.
Michael menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta telah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan RI untuk melakukan pinjaman daerah dari PT SMI yang rencananya akan dipakai untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah dengan teknologi RDF.
Menurutnya, pinjaman daerah baik yang jangka menengah maupun jangka panjang sesuai dengan regulasi harus atas persetujuan dewan.
“Kita masukan bersamaan dengan KUA-PPAS 2024 dan surat persetujuan dewan. Nilai tersebut sudah termasuk pembiayaan RDF Plant yang dapat pinjaman dari PT SMI,” kata Michael.
Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu memaparkan besaran KUA-PPAS APBD 2024 Rp81,5 triliun terdiri atas rancangan proyeksi pendapatan daerah sepanjang 2024 sebesar Rp72,3 triliun. Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,3 triliun; Pendapatan Transfer Rp19,2 triliun; Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp722,1 miliar.
Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,2 triliun yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp5,41 triliun.
Rancangan belanja daerah sebesar Rp71,8 triliun dengan rincian; Belanja Operasi Rp58,8 triliun; Belanja Modal Rp11,4 triliun; Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1,1 triliun; dan Belanja Transfer Rp318,3 miliar.
Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,7 triliun yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp7,9 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,8 triliun.
Pilihan Editor: Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp 81,5 Triliun, Prasetyo Edi Pesankan Pembebasan Lahan di Jatipadang
