TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) Welfizon Yuza menyatakan bahwa operasional bus Transjakarta tidak berorientasi pada profit. Alih-alih mencari keuntungan, ia menegaskan bahwa efisiensi subsidi bus Transjakarta dilakukan semata-mata agar bermanfaat bagi masyarakat.
"Efisiensi bukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, efisiensi untuk memastikan dengan banyak dana dan anggaran yang tersedia, akan lebih banyak orang yang menikmati hasilnya," kata Welfizon kepada Tempo saat ditemui di Silang Selatan Monumen Nasional (Monas) pada Senin, 18 September 2023.
Baca Juga:
Welfizon menambahkan, Transjakarta akan menjaga komitmen untuk menurunkan subsidi per pelanggan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 16.888 menjadi Rp 13.500. Dengan ini, pihaknya berharap agar pelanggan bus Transjakarta akan meningkat dengan anggaran yang sama.
"Jadi, makanya kemarin saya sampaikan ke DPRD, kita komit di tahun ini akan menurunkan subsidi per pelanggan dari tahun lalu Rp 16.888 menjadi Rp 13.500, turun lebih kurang 20 persen. Artinya, dengan anggaran yang sama akan lebih banyak orang yang menikmatinya, akan lebih banyak pelanggan kita," lanjut Welfizon.
Selain itu, ia merasa bahwa istilah 'efisiensi' lebih baik diganti dengan 'optimalisasi', menimbang bahwa tujuan optimalisasi adalah memaksimalkan anggaran agar dapat bisa mendapatkan hasil yang optimal.
"Kata yang lebih tepat adalah optimalisasi. Dari anggaran yang tersedia, kita maksimalkan agar semakin banyak orang yang bisa memanfaatkan," ucapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mengevaluasi manajemen operasional Bus Transjakarta dan angkutan feeder disesuaikan dengan tingkat kepadatan atau traffic penumpang.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan subsidi yang diberikan ke Transjakarta harus tepat sasaran dan efektif, ia menyarankan agar operasional Bus Transjakarta disesuaikan dengan kepadatan penumpang.
“Pada saat waktu sibuk (peak hour) semua bus harus keluar tapi pada saat yang tidak sibuk, maka bus-bus itu harus ditarik,” kata dia.
Tujuannya, agar pembayaran rupiah per kilometernya tidak membebani Pemprov DKI. “Itu sedang kami lakukan kajian. Jadi, bagaimana mengoptimalkan, mengefisienkan dengan terus meningkatkan layanan bus transjakarta itu juga sudah kami lakukan, hasilnya akan kami laporkan,” ucapnya.
Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta telah menyetujui penambahan pemberian Public Service Obligation (PSO) atau subsidi layanan Transjakarta dalam Raperda APBD Perubahan 2023 sebesar Rp633 miliar.
Pilihan Editor: Pemprov DKI Inginkan Operasional Bus Transjakarta Disesuaikan dengan Trafik Penumpang
