Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggota DPRD DKI Nilai Heru Budi Tak Perlu Ubah Puskesmas Jadi UKM Center

image-gnews
Dokter memeriksa pasien dengan gejala batuk dan sesak di Poli Batuk dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023. Rata-rata dalam satu shift yang berlangsung sejak pagi hingga siang, sebanyak 60 pasien dengan gejala batuk dan sesak memeriksakan diri ke puskesmas tersebut.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Dokter memeriksa pasien dengan gejala batuk dan sesak di Poli Batuk dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023. Rata-rata dalam satu shift yang berlangsung sejak pagi hingga siang, sebanyak 60 pasien dengan gejala batuk dan sesak memeriksakan diri ke puskesmas tersebut. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi E Bidang Kesra DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menilai Pemerintah Provinsi DKI tak perlu mengalihfungsikan puskesmas menjadi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Center. Dia mewanti-wanti jangan sampai perubahan tersebut sia-sia dan membingungkan masyarakat. 

“Seharusnya pengalihan ini tidak perlu dilakukan. Yang harusnya dilakukan adalah mengoptimalkan peran UKM di seluruh puskesmas yang ada di DKI Jakarta sebagaimana fungsi sejatinya,” kata Idris pada Senin, 2 Oktober 2023. 

Sebelumnya, Pemprov DKI menutup sejumlah puskesmas tingkat kelurahan dan menggantinya dengan UKM Center. UKM Center berfokus pada pelayanan kesehatan yang bersifat promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan).

Pengalihfungsian ini tertuang dalam regulasi yang diteken Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. 

Kebijakan Heru termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat serta Keputusan Gubernur Nomor 636 Tahun 2023 sebagai Pengganti Peraturan Gubernur Nomor 368 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Idris mengusulkan upaya untuk meningkatkan layanan UKM dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memastikan UKM tersedia di setiap puskesmas kelurahan. Kedua, menghitung kapasitas beban kerja sumber daya manusianya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo menyampaikan idealnya satu puskesmas menjalankan fungsi kuratif ataupun promotif preventif. Dia fokus pada isu bahwa tidak ada puskesmas di 15 kelurahan Ibu Kota. 

Rinciannya adalah kelurahan Duri Selatan, Glodok, Jembatan Lima, Tangki, Cikini, Gambir, Gondangdia, Gunung Sahari Selatan, dan Karang Anyar. Kemudian Kebon Kacang, Kemayoran, Senen, Cipedak, Karet Semanggi, dan Kebayoran Lama Selatan. 

Menurut Anggara, jumlah ini belum termasuk 15 puskesmas lainnya yang berstatus kontrak atau tidak memiliki lahan tetap. “Itu kita belum bicara tentang kelurahan-kelurahan yang cukup padat penduduk ya, jadi mungkin perlu dikaji kembali,” ujar eks politikus PSI ini.

Pilihan Editor: Lokasi Persis Anak Pamen TNI AU Ditemukan Tewas: Pinggir Landasan Dekat Tempat Golf

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Bawaslu DKI Ingatkan Peserta Pemilu 2024 Tidak Lakukan Politik Uang, Bagi-bagi Sembako Dilarang

1 jam lalu

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu DKI Jakarta, Burhanuddin saat ditemui di Gedung DPRD Bawaslu DKI Jakarta pada Senin, 4 Desember 2023. TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
Bawaslu DKI Ingatkan Peserta Pemilu 2024 Tidak Lakukan Politik Uang, Bagi-bagi Sembako Dilarang

Bawaslu DKI Jakarta melarang peserta Pemilu 2024 untuk membagi-bagikan uang atau sembako. Demi cegah politik uang.


Pernyataan Maaf Ade Armando Usai Sebut Dinasti Yogya hingga Kantor PSI Digeruduk

7 jam lalu

Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Pernyataan Maaf Ade Armando Usai Sebut Dinasti Yogya hingga Kantor PSI Digeruduk

Politikus PSI Ade Armando menuai kecaman usai pernyataannya soal dinasti di Yogyakarta. Massa pun mendesak PSI tegas ke Ade Armando.


Soal Ade Armando, Massa Ancam Propagandakan PSI Partai Terlarang di Yogyakarta

19 jam lalu

Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Soal Ade Armando, Massa Ancam Propagandakan PSI Partai Terlarang di Yogyakarta

Widihasto dalam orasinya juga menambahkan, apa yang dilakukan Ade Armando adalah blunder terburuk.


DPRD DKI Ingin UMKM Berpendapatan di Bawah Rp 1,3 Juta Per Hari Tidak Dikenakan Pajak

19 jam lalu

Suasana Festival Kuliner JPM dukuh atas, Setiabudi, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2023. Intergitas Transit Jakarta (ITJ) memanfaatkan Jembatan Penyebrangan Penyebrangan Multiguna (JPM) sepanjang 260 meter untuk Festival Kuliner yang menyuguhkan sejumlah makanan khas Indonesia yang bekerja sama dengan pedagang UMKM dan mampu menarik 280.000 pengunjung dari 28 Agustus lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPRD DKI Ingin UMKM Berpendapatan di Bawah Rp 1,3 Juta Per Hari Tidak Dikenakan Pajak

Kepala Bapenda DKI Jakarta setuju dilakukan pengecualian PBJT kepada UMKM dengan omzet kurang dari Rp 500 juta per tahun.


Ini Ucapan Ade Armando yang Singgung Soal Dinasti Yogyakarta

20 jam lalu

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Ini Ucapan Ade Armando yang Singgung Soal Dinasti Yogyakarta

Ucapan Ade Armando soal dinasti Yogyakarta menyulut protes. PSI diminta bertindak tegas sementara kepolisian diminta menangkap politikus PSI itu.


Warga Yogyakarta Desak Ade Armando Dipecat dan Ditangkap

21 jam lalu

Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Warga Yogyakarta Desak Ade Armando Dipecat dan Ditangkap

Sejumlah warga Yogyakarta meminta PSI mengambil tindakan tegas terhadap Ade Armando.


Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta, Ketua BEM UI: Bang Ade Perlu Belajar Lagi

21 jam lalu

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Ade Armando Sebut Politik Dinasti di Yogyakarta, Ketua BEM UI: Bang Ade Perlu Belajar Lagi

Ketua BEM UI menilai pernyataan Ade Armando tak menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pakar komunikasi.


PSI Sebut Pernyataan Ade Armando Soal Dinasti Yogyakarta Tak Mewakili SIkap Partai

1 hari lalu

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) memakaikan jaket partai kepada Ade Armando (kiri), sebagai simbol bergabung partai PSI di kantor DPP partai PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PSI Sebut Pernyataan Ade Armando Soal Dinasti Yogyakarta Tak Mewakili SIkap Partai

PSI Yogyakarta menyatakan akan menerima masyarakat yang akan mendatangi kantor mereka untuk memprotes pernyataan Ade Armando.


Protes Pernyataan Ade Armando, Masyarakat Yogyakarta Akan Geruduk Kantor DPD PSI Hari Ini

1 hari lalu

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) dan Ade Armando, di DPP kantor PSI Jakarta Pusat, Selasa 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI
Protes Pernyataan Ade Armando, Masyarakat Yogyakarta Akan Geruduk Kantor DPD PSI Hari Ini

Sejumlah elemen masyarakat akan mendatangi Kantor DPD PSI untuk memprotes pernyataan Ade Armando.


Ade Armando Tuding Yogyakarta Jalankan Dinasti, Sultan Hamengku Buwono X : Tak Ada Dalam Undang Undang

1 hari lalu

Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando mengadakan konferensi pers untuk klarifikasi terhadap gugatan 200 miliar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jalan Cokroaminoto no. 92, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/OHAN B SARDIN
Ade Armando Tuding Yogyakarta Jalankan Dinasti, Sultan Hamengku Buwono X : Tak Ada Dalam Undang Undang

Sultan Hamengku Buwono X menyatakan tudingan yang disampaikan Ade Armando tidak ada dalam UU Keistimewaan Yogyakarta.