TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan DKI Jakarta dalam tahap finalisasi Satu Data Pembangunan. Ini adalah basis data tunggal yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), serta beberapa sumber data lain.
"Satu Data Pembangunan akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan ke depannya," kata Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono lewat keterangan tertulis yang dibagikannya, Selasa, 10 Oktober 2023.
Program-program pembangunan yang dimaksud Heru Budi, yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP); Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU); Kartu Anak Jakarta (KAJ); Kartu Lansia Jakarta (KLJ); Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ); dan Bantuan Pangan. Ada pula program pemberian jaminan sosial yang pelaksanaannya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) lokal berbasis individu.
PKH lokal berbasis individu berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia; penyandang disabilitas; anak usia dini; serta bagi anak dan remaja yang orang tua atau wali meninggal karena Covid-19. "Dengan Satu Data Pembangunan, diharapkan program-program tersebut dapat tepat sasaran," kata Heru Budi.
Selain itu, Heru Budi menjelaskan, Pemerintah DKI sedang membenahi permasalahan dalam penyaluran subsidi pangan. Eks Wali Kota Jakarta Utara dan juga mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah DKI ini melakukannya dengan menambah lokasi distribusi. Juga diberlakukannya antrean pembelian pangan bersubsidi secara online di lingkup Pasar Jaya.
"Pemasangan informasi jam pelayanan pembelian dan pangan bersubsidi juga terus dilakukan untuk memudahkan masyarakat," katanya yang genap setahun menjadi penjabat gubernur di Jakarta pada bulan n
Program kewirausahaan terpadu yang dibiayai APBD juga mendapatkan perhatiannya. Bantuan pendampingan finansial dan pemasaran disebutkannya telah disalurkan kepada UMKM di setiap Kecamatan. Tujuannya, untuk meningkatkan perekonomian dan memberdayakan UMKM.
Selanjutnya, untuk penyediaan air bersih, dia mengatakan bahwa Pemprov DKI melalui Perumda PAM Jaya dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan peningkatan layanan. Program yang diterapkan, di antaranya, pengembangan jaringan perpipaan serta peningkatan akses layanan melalui pembangunan kios air bagi wilayah yang belum terlayani jaringan pipa.
Pilihan Editor: DPRD dan Pemda DKI Kembali Bawa Pembahasan Anggaran ke Puncak
