Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemuda Muhammadiyah Depok Siap Wakafkan 350 Kadernya untuk Awasi Pemilu 2024

image-gnews
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Depok - Ketua Pengurus Daerah Pemuda Muhamadiyah Kota Depok, Baharudin M. Izhar, menyatakan siap mewakafkan 350 kadernya untuk membantu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewujudkan Pemilu 2024 yang jujur, berintegritas, dan adil. Kesiapan dibuktikan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Depok dan Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Depok.

"Kami Pemuda Muhammadiyah Depok bersama Bawaslu bersepakat menuangkan kerja sama pengawasan partisipatif dalam sebuah nota kesepahaman," kata Izhar usai agenda tasyakuran Milad ke-58 Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah atau KOKAM di kawasan Sawangan, Rabu, 11 Oktober 2023.

Izhar menegaskan kader Pemuda Muhammadiyah Depok siap membantu Bawaslu Kota Depok, untuk berperan aktif melakukan pengawasan Pemilu 2024. Dia menerangkan, PD Pemuda Muhammadiyah memiliki 7 cabang, di mana tiap cabang terdapat ranting yang tersebar di Kota Depok. "Kalau satu rantingnya itu bisa dua dan tiga orang atau bisa 10 orang, berarti kan 350 orang yang siap diwakafkan." 

Kemudian di Muhammadiyah juga ada sejumlah sayap organisasi yang dinilainya cukup kuat, yakni Angkatan Muda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Mahasiswa Muhammadiyah. Mereka disebutkan Izhar akan berperan aktif untuk membantu dan bekerja sama dengan Bawaslu Kota Depok dalam rangka untuk pengawasan pemilu partisipatif.

Adapun bentuk nyata yang akan dilakukan para kader muda Muhammadiyah itu seperti dari sisi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. "Insya Allah kami akan menjadi garda terdepan untuk menjadi pemilu yang damai, pemilu yang terintegritas, jujur, dan adil," katanya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ia juga mengatakan kehadiran tamu lintas parpol dalam penandatanganan MoU menandakan Pemuda Muhammadiyah yang independen dan terbuka dengan pihak manapun untuk berkolaborasi dalam kebaikan dan kemajuan bangsa. "Pemuda Muhammadiyah siap sukseskan pemilu melalui kontribusi nyata di penyelenggara pemilu, kader-kader KOKAM pasti siap mengisi KPPS dan PTPS," ucap Izhar.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Depok, Andriasyah, menjelaskan bahwa nota kesepahaman ini tentang kerja sama pengawasan partisipatif melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam Pemilu 2024. "Dalam hal berkaitan dengan pemilu ini ya misalnya menjelang pendaftaran presiden dan wakil presiden," kata Andriansyah.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani langsung Ketua Bawaslu Kota Depok M Fathul Arif dan Ketua PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok Bahrudin M. Izhar disaksikan jajaran komisioner dan pengurus PD Pemuda Muhammadiyah Kota Depok.

Pilihan Editor: Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK, Ini Rumah Irwan yang Disebut Sopir Syahrul Yasin Limpo Lokasi Penyerahan Uang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Diberhentikan Sebelum Dilantik, Dua Caleg PKB Gugat Cak Imin ke Pengadilan

10 jam lalu

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (kiri) bersama Anggota DPR RI terpilih dari PKB sekaligus Sekretaris Pribadinya, Achmad Ghufron Sirodj. ANTARA/Sigit Pinardi
Diberhentikan Sebelum Dilantik, Dua Caleg PKB Gugat Cak Imin ke Pengadilan

Cak Imin digugat oleh dua caleg PKB terpilih yang diberhentikan sebelum dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029


Wali Kota Depok Resmikan Alun-alun Wilayah Barat Senilai Rp58 Miliar, Ini Fasilitasnya

11 jam lalu

Wali Kota Depok Mohammad Idris didampingi Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono dan OPD saat meresmikan Taman Alun-Alun dan Hutan Kota Depok wilayah Barat di Kecamatan Sawangan dan Bojongsari, Kamis, 19 September 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Wali Kota Depok Resmikan Alun-alun Wilayah Barat Senilai Rp58 Miliar, Ini Fasilitasnya

Pemerintah Kota Depok meresmikan Taman Alun-Alun dan Hutan Kota Depok wilayah Barat di Kecamatan Sawangan dan Bojongsari senilai Rp58 miliar


Tarik Ulur Pertemuan Prabowo dan Megawati, Hasto PDIP: Dilakukan pada Momentum yang Tepat

12 jam lalu

Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. TEMPO/Imam Sukamto
Tarik Ulur Pertemuan Prabowo dan Megawati, Hasto PDIP: Dilakukan pada Momentum yang Tepat

Pertemuan Prabowo dan Megawati terlihat maju-mundur. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebut menunggu momentum yang tepat.


Dedi Mulyadi Beberkan Solusi Sejumlah Permasalahan di Depok

1 hari lalu

Calon Gubernur Jawa Barat dari KIM Dedi Mulyadi saat menghadiri tasyakuran pelantikan Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra Gerry Wahyu Riyanto di Kecamatan Tapos, Depok, Selasa malam, 3 September 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Dedi Mulyadi Beberkan Solusi Sejumlah Permasalahan di Depok

Dedi Mulyadi membeberkan sejumlah permasalahan di Depok saat KDM Menyapa di Lapangan BFC Kampung Banjaran Pucung, RT 02/05 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Tapos, Rabu malam, 18 September 2024.


Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

1 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Bawaslu Awasi Penelitian Administrasi Dokumen di Daerah Calon Tunggal

Bawaslu juga mengawasi proses rekrutmen KPPS untuk Pilkada 2024.


KPU Depok Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 1.427.674 Pemilih

2 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
KPU Depok Tetapkan DPT Pilkada 2024 Sebanyak 1.427.674 Pemilih

KPU Depok menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada 2024 dengan 1.427.674 pemilih


Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal TPS untuk Nakes yang Bekerja dan Pasien

2 hari lalu

Ketua Bawaslu Depok M Fathul Arif (kanan) bersama Komisioner Bawaslu Depok Andriansyah berbicara terkait TPS bagi nakes saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 tingkat Kota Depok di Makara UI, Rabu, 18 September 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Bawaslu Depok Ingatkan KPU soal TPS untuk Nakes yang Bekerja dan Pasien

Bawaslu Depok mengingatkan KPU untuk melakukan koordinasi soal TPS terdekat bagi tenaga kesehatan dan pasien di rumah sakit


Bawaslu Telah Berikan Saran Perbaikan ke KPU Provinsi soal Pendaftaran Paslon Dipersulit

2 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Bawaslu Telah Berikan Saran Perbaikan ke KPU Provinsi soal Pendaftaran Paslon Dipersulit

Bawaslu mengatakan pihaknya telah memberikan saran perbaikan secara lisan soal adanya temuan pendaftaran paslon dipersulit


Sindikat Jual Beli Bayi di Depok Sasar Ibu-ibu saat Masih Mengandung, Transaksi Sehari Setelah Bayi Lahir

2 hari lalu

Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana didampingi jajarannya konferensi pers pengungkapan sindikat TPPO lintas provinsi di Aula Atmani, Senin, 2 September 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Sindikat Jual Beli Bayi di Depok Sasar Ibu-ibu saat Masih Mengandung, Transaksi Sehari Setelah Bayi Lahir

Sindikat jual beli bayi di Depok menyasar ibu-ibu yang masih mengandung. Bayi kemudian ditawar dengan harga Rp 45 juta.


Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

2 hari lalu

Ilustrasi Bawaslu. dok.TEMPO
Bawaslu Peringatkan Ada Hukuman Pidana Jika Libatkan ASN dan Kepala Desa dalam Pilkada

Bawaslu menilai saat ini posisi ASN berada dalam sistem yang terkoneksi dengan kepentingan politik.