TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno memberikan usulan skema penerapan tarif Transjakarta untuk menekan besaran subsidi dari APBD DKI.
Djoko menyampaikan usulan skema tarif Transjakarta berdasarkan Upah Minimum Provinsi. Usulan ini masih berkaitan dengan upaya Transjakarta yang menerapkan uji coba tiket sistem berbasis akun atau account based ticketing (ABT) yang nantinya dapat mengatur tarif warga subsidi dan non-subsidi berdasarkan KTP.
"Jadi ini dibagi-bagilah yang di atas UMP, di bawah UMP jadi nantinya bisa saling subsidi," kata Pengamat MTI Djoko Setijowarno, seperti dilansir saat dihubungi ANTARA, Senin, 9 Oktober 2023.
Menurut Joko, dengan penerapan sistem ABT atau tiket berbasis akun, TransJakarta dapat menerapkan tarif khusus yang diatur berdasarkan waktu jam keberangkatan tertentu.
"Nanti bisa juga menerapkan tarif khusus pada waktu tertentu, misalnya, pagi hari bisa lebih murah Rp2.000. Jadi orang berlomba-lomba naik TransJakarta," kata dia.
Untuk menambahkan minat masyarakat, kata dia, TransJakarta dapat menerapkan tarif berlangganan yang harganya dapat lebih murah. Selain itu, paket khusus yang langsung menyambungkan dengan transportasi publik lainnya seperti MRT, LRT hingga Kereta Cepat juga dapat dilakukan.
Bagaimana dengan wacana kenaikan tarif Transjakarta jadi Rp 5.000?
Ia juga menanggapi soal wacana kenaikan tarif TransJakarta menjadi Rp5.000. Kenaikan tersebut menurut dia merupakan hal yang wajar karena tarif Transjakarta sejak pertama kali beroperasi hingga, atau selama 19 tahun, bertahan dengan tarif Rp3.500.
"Tarif TransJakarta sejak pertama kali beroperasi pada 15 Januari 2004 sampai sekarang itu Rp3.500. Sudah 19 tahun lebih tarifnya tidak berubah. Itu menjadi yang terlama di dunia," kata dia.
Kenaikan tarif Transjakarta, lanjut Djoko, juga membantu mengurangi subsidi pemerintah. Selain itu, penyesuaian tarif juga telah cukup seimbang dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang sudah naik.
"Terakhir saya cek UMP DKI Jakarta sudah mencapai Rp 4.901.798. Jadi, kenaikan tarif TJ sebesar Rp 1.500 sudah layak diberlakukan," kata dia.
Djoko juga mengatakan agar pengelola TransJakarta melakukan peningkatan kualitas layanan sebelum benar-benar menaikkan harga.
"Selain itu, Standar Pelayanan Minimal (SPM) layanan angkutan umum Transjakarta, seperti perbaikan fasilitas dan efektifitas pelayanan juga harus ditingkatkan seiring dengan kenaikan tarif," ujarnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan subsidi transportasi umum Rp4,3 triliun per tahun dengan rincian Rp800 miliar untuk Moda Raya Terpadu (MRT) dan Rp3,5 triliun untuk Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Pilihan Editor: Fraksi PKS Menolak Rencana Pembedaan Tarif Transjakarta bagi Warga KTP DKI dan non DKI
