Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kampus-Kampus Kompak Bersuara, Eks Koordinator KontraS: 1998 Bisa Terulang

image-gnews
Sejumlah Sivitas Akademika dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan pernyataan sikap di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 5 Februari 2024. Sivitas Akademikan dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah menyampaikan pernyataan sikap bertajuk
Sejumlah Sivitas Akademika dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyampaikan pernyataan sikap di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 5 Februari 2024. Sivitas Akademikan dan Alumni UIN Syarif Hidayatullah menyampaikan pernyataan sikap bertajuk "Seruan Ciputat" yang berisi mendesak Presiden Jokowi dan para aparat pemerintah, termasuk TNI-Polri agar bersikap netral, mendesak penyelenggara Pemilu 2024, yakni KPU, Bawaslu dan DKPPagar bekerja profesional dan bertanggungjawab, dan mendesak agar pengelolaan demokrasi, tidak sekedar dipandang sebagai aturan tertulis. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yati Andryani, menilai demonstrasi besar seperti Mei 1998 bisa terulang jika pemerintah tak mendengar kritik dari masyarakat dan kampus-kampus.

"Kalau pemerintah, penguasa hari ini tidak memperhatikan suara suara kritik, masukan, dari publik, dari sivitas akademica, dari kampus, serta mahasiswa mungkin bisa terjadi lagi," kata dia saat berbincang di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Senin 5 Februari 2024. 

Dalam beberapa hari terakhir, berbagai civitas academica di Indonesia menyatakan sikap dan kekecewaan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dianggap tidak netral. Menurut Yati, pemerintah harus menganggap serius sikap kelompok akademikus ini.

Yati menilai semua suara dari kampus seakan tidak dianggap serius oleh pemerintah. Ia mencontohkan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hanya meresponsnya dengan menyatakan kritik-kritik ini bagian dari hak demokrasi.

“Tidak ada penjelasan yang tegas. Lalu bagaimana mereka menindaklanjuti pandangan atau kritik dari masyatakat luas," ujarnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yati mengkritik pula tudingan yang menyebut pergerakan berbagai civitas academica ini sebagai dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden.  "Inget ini elemennya bukan hanya mahasiswa, tapi ada guru besar, kampus dan masyarakat harusnya pemerintah tidak langsung menyebut ini adalah partisan," ujarnya. 

Ia mengklaim pergerakan yang dilakukan kampus-kampus berlandaskan moral dan kondisi bangsa saat ini. "Ini harus dilihat sebagai sebuah aktivitas gerakan murni yang lahir dari landasan moral, landasan etik yang dilandasi kecintaan pada bangsa ini agar situasi situasi kekerasan dan chaos serta tragedi 98 tidak terulang lagi," kata dia. 

Jika tetap tidak didengar, Yati percaya para mahasiswa dan sivitas akademica serta masyarakat akan terus bergerak. "Kami akan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tidak diam terhadap situasi saat ini karena yang kami suarakan adalah kepentingan masyarakat kedepan dan negeri," ujarnya.

Pilihan Editor: Sebelum Gelar Pernyataan Sikap, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Mengaku Diintervensi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gugatannya Berguguran di MK, PPP Berharap Ini ke Hakim Konstitusi

24 menit lalu

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan dari PPP dalam sengketa pileg di dapil Papua Tengah, Selasa 21 Mei 2024.
Gugatannya Berguguran di MK, PPP Berharap Ini ke Hakim Konstitusi

MK menolak sebagian gugatan sengketa pileg yang diajukan PPP. Partai berlambang Ka'bah ini terancam tak lolos ambang batas parlemen.


Dari UKT Kampus Negeri sampai Walhi Kritik Pidato Jokowi di Top 3 Tekno

1 jam lalu

Mahasiwa Universitas Riau (Unri) kenakan almamater biru laut lakukan aksi unjuk rasa mengenai uang kuliah tunggal atau UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di depan Gedung Rektorat Unri pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto: Karunia Putri / TEMPO
Dari UKT Kampus Negeri sampai Walhi Kritik Pidato Jokowi di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Berita Terkini pada Rabu pagi ini, 22 Mei 2024, dipuncaki berita terpopuler kemarin yang isinya antara lain tentang UKT melambung.


MK Lanjutkan Pembacaan Putusan Dismissal Sengketa Pileg, Hari Ini Ada 52 Perkara

2 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) saat memimpin sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK.TEMPO/Subekti.
MK Lanjutkan Pembacaan Putusan Dismissal Sengketa Pileg, Hari Ini Ada 52 Perkara

Sidang dismissal ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat, mulai pukul 08.00.


Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

3 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Diskusi Soal Pembentukan Pansel KPK dengan KSP, ICW dan PSHK Sampaikan 3 Hal Ini

ICW menilai pembentukan Pansel KPK krusial bagi Presiden Jokowi karena ini peluang terakhir menyelamatkan KPK.


Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Pasokan Air untuk Petani

11 jam lalu

Jokowi Ajak Pemimpin Dunia Perkuat Pasokan Air untuk Petani

Prediksi menyebut pada 2050 sebanyak 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80 persen pangan dunia diprediksi akan mengalami kekeringan.


Kedutaan Besar Iran Sebut Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat 3 Hari Sebelum ke Indonesia

11 jam lalu

Presiden Iran Seyyed Ebrahim Raisi saat pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa 23 Mei 2023. Dalam kunjungan ini akan disepakati beberapa perjanjian yang penting dalam pemajuan hubungan bilateral RI-Iran dan beberapa MoU terutama di bidang ekonomi dan juga penanganan narkotika. TEMPO/Subekti.
Kedutaan Besar Iran Sebut Presiden Iran Ebrahim Raisi Wafat 3 Hari Sebelum ke Indonesia

Kedutaan Besar Iran menyebut Presiden Iran Ebrahim Raisi wafat 3 hari sebelum kunjungan yang direncanakan ke Indonesia pada 23-24 Mei 2024.


Koalisi Antikorupsi Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK yang Minim Konflik Kepentingan

13 jam lalu

Berbagai kalangan mendesak Jokowi agar memilih anggota pansel calon pemimpin KPK yang berintegritas.
Koalisi Antikorupsi Desak Jokowi Bentuk Pansel KPK yang Minim Konflik Kepentingan

Pembentukan Pansel KPK yang objektif dianggap akan mempertaruhkan keberhasilan kinerja Pimpinan dan Dewas KPK pada masa mendatang.


Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

13 jam lalu

Ketua DPR RI, Puan Maharani memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada warga lanjut usia (Lansia) di Lapangan Jagung, Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu, 25 September 2021. Kunjungan tersebut untuk meninjau Vaksinasi Tanah Sereal Bangkit Menuju Zona Hijau untuk 1.000 warga. TEMPO/Daniel Christian D.E
Anggaran Program Lansia dan Disabilitas Era Jokowi Ditangguhkan untuk Beri Ruang Program Prabowo

Kedua program Jokowi itu adalah program permakanan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Anggaran yang ditangguhkan Rp 1,2 triliun.


Respons Pimpinan Dunia Terhadap Tragedi Tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

13 jam lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi mencium Alquran saat berpidato di Sesi ke-78 Majelis Umum PBB di New York City, AS, 19 September 2023. Semasa hidupnya, Raisi dipandang sebagai sosok yang dijagokan untuk menggantikan Pemimpin Iran tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.  REUTERS/Brendan McDermid
Respons Pimpinan Dunia Terhadap Tragedi Tewasnya Presiden Iran Ebrahim Raisi

Presiden Iran Ebrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan helikopter yang ditumpanginya pada Ahad, 19 Mei 2024. Ini respons sejumlah pemimpin dunia.


Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

15 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) saat memimpin sidang putusan dismissal terkait perkara sengketa Pileg 2024 hari ini di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 21 Mei 2024. Sebanyak 207 perkara akan dibacakan putusan dismissal-nya. Secara keseluruhan, terdapat 297 perkara sengketa Pileg, baik Pileg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota yang didaftarkan ke MK.TEMPO/Subekti.
Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Aceh II tidak dapat diterima karena kabur alias tidak jelas.