TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), buka suara ihwal perundungan atau bullying di SMA Bina Nusantara (Binus) Serpong.
"Kemendikbudristek melalui Tim Inspektorat Jenderal juga telah melakukan komunikasi dengan sekolah dan menindaklanjuti kasus yang terjadi," kata Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbudristek Anang Ristanto dalam keterangan resminya, Kamis, 22 Februari 2023.
Anang menjamin korban bullying akan mendapatkan proses pemulihan yang optimal usai mengalami perundungan. Dia memastikan penanganan berjalan sesuai dengan mekanisme investigasi dan pelaku akan dijatuhi sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
"UPT Kemendikburistek melalui BPMP Provinsi Banten juga terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk memantau perkembangan kasus ini," ujarnya.
Anang menyatakan Kemendikbudristek berupaya mendorong pencegahan dan penanganan kasus perundungan bersama dengan pemda dan dinas di daerah setempat. Hal ini, kata Anang, sebagai komitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, menyenangkan, dan bebas dari segala kekerasan.
Anang menyebut pencegahan dan penanganan perundungan sekolah sudah diatur dalam Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 yang terbit 8 Agustus 2023 sebagai bagian dari program Merdeka Belajar episode ke-25. Setiap satuan pendidikan, sambung Anang, harus memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).
Sementara itu, pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota perlu membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Satgas PPKSP).
"Terpantau bahwa SMA Bina Nusantara Serpong sudah membentuk TPPK dan Kota Tangerang Selatan juga telah membentuk Satgas PPKSP," ucapnya.
Pilihan Editor: Ahli Hukum Sebut Ucapan Polisi tidak Netral Aiman Witjaksono Tak Sebabkan Keonaran
