Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hakim Kabulkan Praperadilan Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan, IM57+: Bertentangan dengan UU KPK

image-gnews
Tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Helmut Hermawan seusai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Helmut Hermawan diperiksa soal kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan nilai Rp8 miliar kepada Wamenkumham. TEMPO/Imam Sukamto
Tersangka penyuap Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Helmut Hermawan seusai menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Helmut Hermawan diperiksa soal kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan nilai Rp8 miliar kepada Wamenkumham. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua IM57+ Institute Muhammad Praswad Nugraha menilai keputusan hakim yang mengabulkan praperadilan Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan bertentangan dengan UU KPK. 

Kemarin, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan soal tidak sahnya penetapan tersangka eks Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan. Tersangka kasus suap itu mengajukan praperadilan setelah hakim mengabulkan praperadilan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej yang menggugat penetapan tersangkanya oleh KPK.  

Keduanya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam perkara dugaan suap. Kasus suap itu berhubungan dengan sengketa kepengurusan administrasi hukum umum (AHU) PT Citra Lampia Mandiri.

"KPK dengan segala keistimewaannya mendorong kehati-hatian penyelidik dan penyidik dalam memproses seseorang menjadi tersangka dengan memberikan beban bukti permulaan yang cukup," kata Praswad dalam keterangan tertulisnya, dikutip Tempo pada Rabu, 28 Februari 2024.

Ia mengatakan, pertimbangan putusan hakim yang menyebut pengumpulan bukti permulaan seharusnya pada tahap penyelidikan justru menjadi persoalan. Sebab, dalam Pasal 44 UU KPK dijelaskan bahwa bukti permulaan untuk menetapkan tersangka dikumpulkan saat tahap penyelidikan, bukan penyidikan.

Menurut Praswad, apabila hakim menyimpulkan pengumpulan bukti permulaan harus pada tahap penyidikan, maka tidak akan pernah ada jalan bagi lembaga antirasuah itu untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. "Bagaimana mungkin KPK mengumpulkan bukti permulaan pada tahap penyidikan, sedangkan standar KPK penetapan tersangka itu sudah harus menyebut namanya pada saat naik penyidikan," ucapnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Praswad mengungkapkan, perlu adanya upaya mendalam untuk memeriksa proses praperadilan ini. Pemeriksaan itu, katanya, untuk mengetahui lebih jelas pertimbangan hakim dalam memutus permohonan praperadilan kasus dugaan suap Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan.

Ia juga berpendapat, semestinya Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung mendalami lebih jauh perihal di balik pertimbangan dan putusan hakim yang mengabulkan gugatan praperadilan ini. "Karena hakim seharusnya mengetahui secara baik tahap penyelidikan dan penyidikan berdasarkan UU KPK dengan segala kekhususannya," ujar Ketua IM57+ Institute itu.

Sebelumnya, dalam putusan praperadilan Eddy Hiariej dan Helmut Hermawan, hakim menilai KPK tidak memiliki setidaknya dua alat bukti yang sah saat menetapkan keduanya sebagai tersangka. Prosedur penetapan tersangka oleh KPK pun dinilai hakim belum memenuhi peraturan yang tertuang di Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 

Putusan praperadilan Eddy Hiariej soal tidak sahnya penetapan tersangka oleh KPK dikabulkan oleh Hakim tunggal Estiono pada 30 Januari 2024. Sementara pengabulan gugatan praperadilan soal tidak sahnya penetapan tersangka Helmut Hermawan disampaikan oleh Hakim tunggal Tumpanuli Marbun pada 27 Februari 2024.

Pilihan Editor: Lihat Rekonstruksi Penenggelaman Dante, Angger Dimas Sebut Tersangka Kejam

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

1 hari lalu

Advokat Ahmad RIyadh memberikan keterangan saksi di sidang lanjutan terdakwa hakim MA nonaktif, Gazalba Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 22 Juli 2024. Ahmad Riyadh disebut jaksa KPK secara bersama-sama dengan Gazalba menerima gratifikasi senilai Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad untuk pengurusan perkara kasasi. TEMPO/Imam Sukamto
Hakim Anggap Kesaksian Ahmad Riyadh yang Dimintai Tolong Penyidik KPK Tidak Masuk Akal

Menurut dia, permintaan tolong penyidik KPK untuk mengakui Ahmad Riyadh telah memberikan uang Rp 500 juta kepada Gazalba Saleh tidak masuk akal.


Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

1 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Novel Baswedan Cs Bakal Kaji Ulang Permohonan Gugatan Batas Usia Capim KPK ke MK

Novel Baswedan dan sebelas eks penyidik KPK lainnya akan merevisi berkas permohonan gugatan batas usia capim KPK ke Mahkamah Konstitusi.


MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

2 hari lalu

Eks penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan cs memberikan pernyataan usai menghadiri sidang perdana gugatan batas usia calon pimpinan (capim) KPK di Mahkamah Konstitusi, Senin, 22 Juli 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Pegawai KPK Korban TWK Soal Batas Usia Pimpinan KPK

Eks pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK mengajukan gugatan soal batas minimal usia pimpinan KPK.


Dukung Pengusutan Obstruction of Justice dalam Kasus Harun Masiku, IM57+ Institute Singgung Pimpinan KPK

5 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Dukung Pengusutan Obstruction of Justice dalam Kasus Harun Masiku, IM57+ Institute Singgung Pimpinan KPK

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha merespons langkah KPK yang aka mengusut obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku.


Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

7 hari lalu

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (non aktif) Giri Suprapdiono, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 4 Juni 2021. Giri menghadiri debat soal polemik Tes Wawancara Kebangsaan pegawai KPK . TEMPO/Imam Sukamto
Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono Daftar Capim KPK: Lembaga Ini Butuh Perbaikan, Perlu Buat IPK Rebound

Eks Direktur KPK Giri Suprapdiono maju sebagai Calon Pimpinan atau capim KPK. Apa alasannya?


Pernah Diperiksa Dewas, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Daftar Lagi Jadi Capim KPK

7 hari lalu

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron didampingi para penasehat hukumnya, memberikan keterangan kepada awak media di gedung KPK, Jakarta, Senin, 20 Mei 2024. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam putusan sela merekomendasikan Dewas KPK untuk menunda pembacaan putusan sidang etik dan pedoman perilaku terhadap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. TEMPO/Imam Sukamto
Pernah Diperiksa Dewas, Nurul Ghufron dan Johanis Tanak Daftar Lagi Jadi Capim KPK

IM57+ menilai pimpinan KPK saat ini adalah periode dalam sejarah KPK. Mereka seharusnya tidak daftar lagi jadi capim KPK.


Pegi Setiawan Bebas, Kabareskrim: Kita Tidak Akan Memaksakan Seseorang Menjadi Tersangka

8 hari lalu

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada memberikan keterangan saat konferensi pers kasus Penggelapan (International Mobile Equipment Identity) IMEI di Mabes Polri, Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023. Kabareskrim Badan Reserse Kriminal (Bareskirm) Polri menetapkan enam tersangka dalam kasus pelanggaran IMEI di Indonesia, aksi ilegal ini dilakukan pada 10-20 Oktober 2022 lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pegi Setiawan Bebas, Kabareskrim: Kita Tidak Akan Memaksakan Seseorang Menjadi Tersangka

Soal kasus Pegi Setiawan, Kabareskrim Komjen Wahyu Widada menyatakan penyidik tidak akan memaksakan seseorang menjadi tersangka.


4 Mantan Pegawai KPK yang Tergabung di IM57+ Institute Daftar Capim KPK, Apa Alasannya?

8 hari lalu

Eks Pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute yang diwakili oleh Novel Baswedan, M Praswad Nugraha, dan Yudi Purnomo Harahap melaporkan ke Dewas KPK soal dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron atas pelaporannya terhadap Anggota Dewas KPK Albertina Ho, Jumat, 26 April 2024. Tempo/Bagus Pribadi
4 Mantan Pegawai KPK yang Tergabung di IM57+ Institute Daftar Capim KPK, Apa Alasannya?

Ketua IM57+ Institute mengungkapkan alasan keempat mantan pegawai KPK yang ikut daftar Capim.


Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

9 hari lalu

(Dari kanan) Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha dan mantan penyidik KPK Novel Baswedan usai mengajukan uji materiil terhadap UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hari Terakhir Pendaftaran Capim KPK, IM57+ Institute Singgung Tanggung Jawab Presiden Jokowi

Terdapat empat pegawai IM57+ Institute yang mendaftar sebagai calon pimpinan KPK.


Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

9 hari lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Tanggapan Sudirman Said Soal Daftar Capim KPK: Saya Akan Ikut Ambil Bagian

Eks Menteri ESDM Sudirman Said buka suara soal dirinya didorong pegiat antikorupsi dan koalisi masyarakat sipil maju sebagai capim KPK.